Rombak Pejabat, Harus Maksimalkan Peran

NERACA

Jakarta – Beberapa pejabat eselon satu dan dua Kementerian Pekerjaan Umum hari ini diganti atau dipindahtugaskan. “Pengangkatan dan pelantikan pejabat struktural adalah hal yang biasa terjadi dan akan selalu terjadi karena kosongnya beberapa jabatan yang disebabkan oleh pejabat sebelumnya memasuki masa purna bhakti maupun adanya mutasi dan rotasi sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Rabu (30/1).

Dalam sambutannya, Djoko mengatakan bahwa Anggaran Kementerian PU dari tahun ke tahun meningkat cukup besar. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Meningkatnya layanan itu digambarkan dengan 3 sasaran reformasi birokrasi. Satu, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dua, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Tiga meningkatnya kualitas pelayanan publik,” jelas Djoko.

Para pejabat eselon satu yang dilantik adalah Bambang Goeritno Soekamto sebagai Inspektur Jenderal, Basuki Hadimoeljono sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang, Imam Santoso Ernawi sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya, Hediyanto W. Khusaini sebagai Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Taufik Widjoyono sebagai Staf Ahli Bidang Pembinaan Konstruksi, Waskito Pandu sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, dan Imam Agus Nugroho sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional.

Guna mencapai sasaran reformasi birokrasi, kata Djoko, diperlukan upaya-upaya nyata. Salah satunya dengan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB).

“PMPRB ini adalah instrumen seberapa jauh hasil reformasi birokrasi dan digunakan sebagai one single tool dalam menilai pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga mau tidak mau kita melaksanakan penilaian pada Januari-Maret 2013 ini sesuai agenda nasional kita,” kata Djoko.

PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen, yaitu pengungkit (enablers) dan hasil (results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

“Pengisian PMPRB dilakukan secara on line. Dalam mengisi kedua komponen ini, pegawai yang berwewenang atau asesor diharuskan melampirkan bukti kegiatan,” kata Djoko.

Dengan membandingkan pengungkit dan hasil dalam format chart, maka akan terlihat seberapa jauh pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerja unit yang bersangkutan. Selain itu juga akan terlihat kekurangan-kekurangannya, mana yang harus diperbaiki.

“Saya memberikan penghargaan yang tinggi pada para pejabat yang melaporkan harta kekayaan pada KPK. Dan bagi yang belum, tak henti-hentinya, saya ingatkan pada seluruh pejabat eselon satu dan eselon dua, termasuk yang baru saja dilantik, untuk melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) kepada KPK yang harus segera dilakukan minimal tiga bulan setelah menduduki jabatan, dan melakukan pelaporan setiap dua tahun sekali atau setiap ada mutasi jabatan, serta melaporkan SPT (Surat Pemberitahunan Tahunan) sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Djoko.