Transaksi Lindung Nilai Cegah Pelebaran Anggaran - Kelola Utang Pemerintah

NERACA

Jakarta - Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12 Tahun 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai (hedging) dalam Pengelolaan Utang Pemerintah dinilai penting untuk melindungi anggaran negara dari volatilitas nilai tukar. Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan,hedgingmenjadi penting dalam mencegah terjadinya pelebaran anggaran yang tidak diperkirakan.

Pelebaran anggaran perlu diwaspadai agar pemerintah tidak kaget dalam menghadapinya. "Hedgingitu pada intinya suatu praktik yang biasa untuk mencegah ketidakpastian anggaran. Bukannya tidak percaya sama rupiah daripada nanti kita terkaget-kaget seperti subsidi BBM. Subsidi BBM kan naik karena berbagai hal seperti harga ICP (minyak mentah Indonesia). Misalnya kalau harga ICP tidak kitahedgesetiap tahun, ya kita akan seperti ini," ujarnya kata usai menjadi pembicara kunci seminar protokol manajemen krisis, Rabu (30/1).

Bambang mencontohkan penambahan biaya subsidi BBM yang mengalami perubahan. "Misalnya pembiayaan subsidi BBM Rp100 triliun jadinya Rp150 triliun. (Ada dana) Rp50 triliun itu kan karena waktu itu kita "selamat" mengingat kebetulan belanja kitaunder performed. Coba kalau belanja kita mendekati 100%, repot kita mencari tambahan untuk menutupi subsidi," katanya.

Menurut Bambang,hedgingdiharapkan mampu mengurangi risiko kerugian akibat berubahnya kondisi dunia. "Setiap mata uang tidak ada kok yang nilainya fixed, baik itu mata uang dolar. Bahkan euro pun bergejolak," ujarnya.

Namun, hal ini perlu menjadi pertimbangan mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan dalamhedgingutang tersebut.

Menurut Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Lana Soelistianingsih, pemerintah perlu menyubkontrakkanhedgingutang karena Indonesia belum berpengalaman dalam hal tersebut.

Bukan Hal Mudah

Dikatakannya, pengelolaanhedgingutang bukan hal yang mudah karena harus benar-benar bisa memperkirakan rupiah ke depannya. Lana mengatakan, Indonesia sebenarnya bisa meniru bank sentral Singapura yang sebagian cadangan devisanya dikelola atau digunakan untuk portofolio dengan membukafund-fund manager. Merekalah yang bisa mengelola dolar denganreturnyang ditetapkan sekian persen dan setiap 3 bulan dievaluasi.

"Hedgingitu bisa tiga bulan atau bisa harian. Itu semacam asuransi dan bank yang mengeluarkan asuransinya nggak mau rugi juga. Dan ada premi atau ongkosnya yang harus dibayar. Jadi untuk sementara kita belum berpengalaman sehingga bisa disubkontrakkan, dikelola olehtreasurydi luar negeri. Jadi serahkan saja ke yang pintar. Karena itu (hedging) bisa dimainkan (spekulan), jadi jangka pendek bisa beli tapi disubkontrakkan saja," terangnya.

Meski sifat hedgingtersebut memang baik, diperlukan juga asuransi kalau memiliki kewajiban dalam mata uang dolar AS. Namun, bagaimana pemerintah bisa membelinya karena jumlahnya pasti sangat besar mengingat instrumen di dalam negeri belum besar. "Suatu kemungkinan memang, dengan ini pasar dalam negeri bisa lebih likuid dan itu bagus. Namun BI khawatirhedgingini digunakan untuk spekulasi. Kalau fungsinya itu saya setuju dan perlu mengelola nilai tukar rupiah yang naik turun terlalu tajam," ujarnya.

Lebih lanjut Lana menyatakan, selain belum berpengalaman denganhedgingutang ini, di Indonesia juga belum diizinkan atau belum tersedia pasar derivatif sehingga untuk jangka pendek, kalau ingin membeli harus di luar negeri yang tentunya akan menguntungkan asing.

"Kalau terkait fasilitas di dalam negeri, itu bisa dikeluarkan BI dengan mengubah UU kepemilikan valas di BI. Tapi kalau misalnya pembukaan fasilitashedgingdi perbankan itu juga bisa dan mungkin nanti di BI atau OJK. Jadi pemerintah bisa membeli di perbankan domestik untukhedging," jelasnya.

BERITA TERKAIT

Menteri Perhubungan - Jaga Nilai Kebangsaan di Indonesia

Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Jaga Nilai Kebangsaan di Indonesia Surabaya - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengimbau seluruh…

Manajemen Utang

Seperti di berbagai kesempatan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa manajemen utang Indonesia sudah baik, sudah on the track, utang…

Tepat Pemerintah, Atasi Dampak Negatif Kenaikan Tarif Pesawat

  Oleh : Abdul Aziz, Pengamat Jasa Transportasi   Sekarang, banyak sekali sektor yang bergantung pada dunia penerbangan, sebut saja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

MRT Dinilai Tak Pengaruhi Pasar Otomotif

    NERACA   Jakarta - Pasar otomotif di wilayah Jakarta dan sekitarnya dinilai tidak akan terpengaruh dengan kehadiran Moda…

Harga Avtur Turun, Maskapai Diminta Turunkan Harga Tiket

    NERACA   Jakarta - Sejumlah kalangan meminta maskapai penerbangan nasional menurunkan harga tiket pesawat menyusul penurunan harga avtur.…

WIKA Jajaki Peluang Proyek Infrastruktur Di Papua Nugini

      NERACA   Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (WIKA) menjajaki berbagai peluang proyek…