Kinerja Kemenkeu Terus Disorot

 Program Reformasi Birokrasi Belum Significant

 Jakarta-Gembar-gembor reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintahan, terutama di Kementrian Keuangan belum terbukti menaikkan kinerja pegawai dan anggaran. "Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan belum terbukti efektif mengurangi korupsi, dan juga belum terbukti menaikkan kinerja Kementerian Keuangan," kata Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo kepada wartawan di Jakarta,19/5

 Meski saat ini penerimaan negara dari pajak sudah mencapai 30%, namun Drajad tetap pesimis karena melihat penerimaan negara yang selalu tidak mencapai target. "Kita lihat dari sisi penerimaan negara, beberapa tahun terakhir gagal mencapai target penerimaan pajak. Shortfall nya besar sekali, bahkan harus ditutupi dengan rekayasa akuntansi melalui pos-pos restitusi dan DTP (ditanggung pemerintah," tambahnya.

 Yang lebih mengkhawatirkan, kata Wakil Ketua umum PAN ini, negara terancam harus membayar restitusi pajak karena banyak kasus pajak yang belum terselesaikan dengan benar. "Penyelesaian kasus-kasus pajak yang besar juga terkatung-katung, bahkan sesuai audit BPK, negara terancam harus bayar restitusi minimal Rp 2 triliun dalam kasus-kasus pajak tersebut," ungkapnya.

 ‎​Lebih jauh kata ekonom Indef ini menilai adanya tambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk reformasi birokrasi sangat diragukan efektifitasnya. Menurutnya, gaji besar tidak menjamin bersih dari korupsi. "Alasan utamanya, arah reformasi birokrasi kemenkeu ini salah. Gaji besar tidak menjamin bersih korupsi. Terbukti dari kasus Gayus, maupun dulu kasus restrukturisasi aset," ungkapnya.

 Drajad mengaku kecewa seharusnya Kementerian Keuangan lebih memfokuskan pada pembangunan sistem, pembangunan mekanisme kontrol internal yang efektif terutama untuk Ditjen yang gemuk seperti Ditjen pajak dan Ditjen Bea Cukai.

 "(Menteri Keuangan) Agus Marto sangat paham mengenai hal ini karena dia pernah melakukan di Bank Mandiri dan berhasil. Selain itu Kemenkeu perlu memolopori pembersihan belanja negara, dimulai dari Kemenkeu dan instansi-instansi tertentu seperti PU. Ini akan lebih bermanfaat," pungkasnya.

 Sebelumnya, pemerintah akan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di 23 Kementerian/Lembaga.

 Seperti diketahui, Direktur Jenderal Anggaran membentuk Tim Reformasi Birokrasi DJA Agendanya meliputi empat kegiatan, yaitu pertama Penataan Organisasi.  Kedua, melakukan perbaikan bussiness process yang meliputi kegiatan Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP), Analisa dan Evaluasi Jabatan, dan Analisa Beban Kerja (Work Load Analyzis).

 Penyusunan SOP dimaksudkan agar semua aspek pelayanan memiliki prosedur baku yang efisien,efektif, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian,standardpelayanan minimal dapat terpenuhi. SOP juga berfungsi sebagai indikator tingkaat kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan pulik.

 Agenda lainnya, adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Struktur Remunerasi. Perbaikan struktur remunerasi bertujuan untuk menciptakan kedilan dalam penghasilan sehingga tidak terjadi lagi PGPS (pinter goblok penghasilan sama). **cahyo