Pelayanan untuk Mayarakat Harus Dikedepankan

Jelang Finalisasi SJSN di 2014

Sabtu, 02/02/2013

Mutu Pelayanan Kesehatan pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) 2014 harus dikedepankan. Sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang laik.

NERACA

Berbagai pihak tengah membahas persiapan beragam aspek penting menuju implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) dalam bentuknya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Diharapkan, program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ini mengedepankan kualitas pelayanan bagi 240 juta jiwa masyarakat Indonesia.

Menjelang finalisasi penerapan SJSN di 2014 mendatang, sudah saatnya masyarakat mengetahui kualitas layanan kesehatan seperti apa yang akan mereka peroleh.Kriteria layanan kesehatan yang bermutu menjadi tantangan pemahaman bersama. "Semua meliputi segala faktor, keamanan, efektifitas, efisiensi, ekuitas/keadilan, layanan yang mudah diakses kapan saja, dan berorientasi pada kebutuhan pasien," ujarProf. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH, pakar kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia,

Mutu pelayanan kesehatan pada SJSN 2014 diharapkan mampu menjawab kriteria diantaranya keamanan, efektifitas, efisiensi, ekuitas/keadilan, kemudahan akses kapan saja, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Dengan konsep jaminan kesehatan yang adil dan merata, maka masyarakat yang masuk ke dalam kategori tidak mampu akan ditanggung oleh Negara, sedangkan masyarakat yang mampu harus membayar iuran tiap bulannya.

Selain pembahasan seputar kategori, premi, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini, masih diperlukan pembahasan beragam persiapan lainnya. Dengan mewajibkan tiap orang untuk membayar iuran, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui adalah mutu layanan kesehatan yang diperoleh masyarakat pada saat SJSN diimplementasikan 2014 mendatang.

Hal ini membutuhkan iuran JamKesNas yang memadai. Iuran yang tidak memadai akan memaksa fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menyediakan layanan yang tidak berkualitas.

Strategi Pemerintah

Kini pemerintah tengah menyusun beberapa strategi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan kriteria layanan kesehatan yang layak diperoleh masyarakat nantinya saat SJSN terimplementasi.Beberapa diantaranya tengah dibahas dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah peningkatan infrastuktur layanan kesehatan. "Bersama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dalam menyiapkan Rumah Sakit (RS) Pratama untuk memperluas akses kesehatan," jelasDrg. Usman Sumantri, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Bukan hanya itu membangun Puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit baru, perbaikan Puskesmas dengan tingkat sedang hingga berat, pengaliran air dan listrik 24 jam di Puskesmas, dan penyediaan kekurangan tempat tidur di RS.

Kesiapan teknologi dan tenaga medis menggodok sistem yang diperlukan dalam mencegah akumulasi pasien di rumah sakit tertentu, merumuskan sistem keamanan pembiayaan dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, membicarakan regulasi terhadap penggunaan sistem rujukan kesehatan berdasarkan tingkat keparahan penyakit.

Serta memastikan kualitas dan kesiapan tenaga medis melalui berbagai pelatihan yang bekerja sama dengan berbagai pihak di industri farmasi, termasuk korporasi, imbuh Drg. Usman.

“Perlu diingat bahwa suksesnya pelaksanaan SJSN akan dapat terwujud jika semua elemen masyarakat Indonesia bergotong royong, karena selain adanya pembiayaan yang saling berkontribusi, diperlukan juga kerjasama antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama dalam menumbuhkan kesadaran tiap orang akan perlunya memanfaatkan jaminan kesehatan nasional sebaik mungkin,” tuturnya.

Namun, lebih dari itu, diperlukan juga upaya promotif terhadap preventif kesehatan perorangan, yaitu pentingnya menjaga perilaku dan gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan, berolah raga dan menghindari stress, di luar BPJS, pemerintah, melalui Kemenkes/Dinas Kesehatan dengan dana APBN/APBD harus melakukan upaya promotif dan preventif yang berkualitas juga, pungkas Prof. Hasbullah.