Apa Kabar IPO BUMN?

Besarnya ekspektasi pelaku pasar modal terhadap penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini harus dikubur dalam-dalam lantaran ditahun 2013, pemerintah hanya memberikan izin IPO PT Semen Baturaja saja. Sementara untuk IPO PT Pos Indonesia dan Pegadaian, terpaksa ditunda dahulu dengan alasan revaluasi aset dan bisnis yang ditanggung berkaitan dengan public service obligation (PSO) atau dengan pelayanan kepada masyarakat luas. Bahkan rencana penawarah saham terbatas atau right issue PT Aneka Tambang Tbk (Antam) batal dilakukan karena harga saham perseroan yang terkoreksi dalam dan bila dipaksakan, maka harga saham rights issue bisa juga turun.

Tingginya harapan masyarakat, agar lebih banyak BUMN gelar IPO membuktikan bila saham-saham emiten plat merah menjadi daya tarik investor. Banyak hal yang menjadi pertimbangan investor untuk tetap mengkoleksi saham-saham BUMN baik disektor perbankan, pertambangan, telekomunikasi dan konstruksi. Selain kapitalisasi pasar, juga keyakinan investor bila kinerja emiten BUMN terus mencatatkan kinerja positif dan bakal ditanggung pemerintah.

Maka tidak heran pula, bila PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menagih janji pemerintah untuk lebih banyak BUMN listing di pasar modal. Alasannya, bisa meningkatkan likuiditas pasar dan juga meningkatkan jumlah investor. Tercatat, jumlah IPO BUMN ditahun 2012 meleset dari target dan juga bakal sama ditahun 2013.

Selain itu, dengan dilakukannya pencatatan saham BUMN dapat mendukung kinerja perusahaan tersebut ke depan. Buktinya, dari 141 BUMN hanya 16 yang masih merugi dan 125 BUMN yang bisa untung. Sepanjang tahun 2012 nilai kapitalisasi pasar naik sekitar Rp 600 trilun dari Rp 3500 triliun menjadi Rp 4100 triliun. Adanya kenaikan tersebut didorong oleh beberapa faktor antara lain adanya pertambahan emiten baru dan peningkatan kinerja dari emiten yang mencatatkan sahamnya di BEI.

Banyak berbagai macam alasan, mengapa IPO BUMN bayak batal dari daftar list yang sudah ada. Mulai dari proses birokrasi yang panjang, kepentingan politik karena ini menyinggung izin di DPR hingga alasan trauma kembali gagalnya IPO seperti yang dialami PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang harganya terlalu murah dan juga IPO PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang tidak laku karena kemahalan.

BUMN merupakan aset negara strategis dan harus dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan negara dan bukan sebaliknya merugikan negara. Apalagi, tahun 2013 adalah tahun politik sehingga agenda yang utama bagi anggota DPR sebagai mitra pemerintah akan lebih terkuras abis untuk strategi pemenangan pemilu di 2019. Karena itu, tidak heran jika pemerintah tidak mau ambil risiko besar untuk memaksakan IPO BUMN lebih besar lagi, kendatipun sebagian BUMN menyatakan siap untuk terjun di pasar modal. Namun sejatinya, IPO BUMN memang perlu memperhatikan kondisi pasar dan perusahaan agar bisa meraup untung tanpa melewatkan peluang emas di depan mata.

BERITA TERKAIT

MNC Sekuritas Kantungi Mandat Tiga IPO

Keyakinan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bila tahun politik tidak mempengaruhi minat perusahaan untuk go publik, dirasakan betul oleh PT…

Vivendi Investasi US$ 500 Juta - Global Mediacom Rencanakan IPO Anak Usaha

NERACA Jakarta – Teka teki siapa yang berniat invetasi MNC Group, akhirnya terbuka juga informasi. PT Global Mediacom Tbk (BMTR)…

Armada Jaya Patok IPO Rp 288 Per Saham

Calon emiten transportasi, PT Armada Berjaya Trans Tbk mendapat pernyaataan efektif penerbitan 150 juta lembar saham baru seharga Rp288 per…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan…

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…

Sinkronisasi RTRW Jabodetabek

  Oleh: Yayat Supriatna Pengamat Tata Kota Presiden Jokowi telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla memnenahi persoalan pengelolaan rencana tata…