Jakarta   - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung, mengatakan Singapura memuji perekonomian Indonesia karena mampu menjadi tumpuan investasi saat kondisi ekonomi global masih melambat.

"Baru kali ini Singapura memuji Indonesia dalam pemberitaan media massa Wall Street Journal Asia, walaupun dibungkus dalam Asia Tenggara," kata Chairul Tanjung saat menjadi pembicara Pertemuan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), di Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut dia, tanda-tanda Indonesia dalam 20 tahun ke depan akan jadi era ekonomi emas sudah terlihat saat ini salah satunya jadi tumpuan investasi negara-negara dari Asia Tenggara "Pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri mikro dalam 20 tahun ke depan. Hal tersebut ditujukan agar ekonomi makro Tanah Air memiliki daya tahan yang tinggi dan terus dalam kondisi prima.

Ia mengungkapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total investasi tahun lalu mencapai Rp 313 triliun.

Chairul juga merekomendasikan agar pemerintah melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan pribadi dibandingkan menaikkan harga BBM subsidi.

"Selama ini konsumsi BBM bersubsidi masih dinikmati 70 persen orang kaya. Ini bertentangan dengan filosofi BBM subsidi yang seharusnya diberikan untuk orang yang berhak menggunakannya," katanya.

Untuk itu, KEN mengusulkan untuk menghapus penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, terutama mobil.

"Dibanding membuat susah orang miskin, mending di-stop saja konsumsinya khusus kendaraan pribadi, seperti mobil. Sedangkan motor tetap diberikan BBM subsidi," katanya.

Ia menilai upaya tersebut lebih baik diterapkan dibanding menaikkan harga BBM bersubdisi sekitar Rp1.500-Rp 2.000 per liter yang justru akan berdampak besar bagi inflasi Indonesia.

"Kalau dengan penghapusan ini, efeknya lebih kecil dari sisi inflasi. Selain itu bisa hemat dari jumlah harga BBM subsidi saat ini dikalikan dengan 70%," ujarnya.

Dia menjelaskan, sesungguhnya untuk negara seperti Indonesia, subsidi masih diperlukan, tapi diberikan kepada mereka yang benar-benar penduduk miskin, tidak kepada orang yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya. Subsidi juga diberikan kepada orang, tidak kepada barang.

"Jadi jelas, kalau ada orang yang memiliki mobil pribadi itu pasti tidak masuk dalam kriteria penduduk miskin," ujarnya.

Menurut Chairul, subsidi BBM juga bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar Rp2.500 triliun untuk Jawa dan luar Jawa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kembali melakukan pengendalian BBM bersubsidi pada 2013, yang selama dua tahun terakhir tidak berjalan maksimal.

Hal itu harus diupayakan karena pengendalian konsumsi yang kurang maksimal tersebut menyebabkan peningkatan belanja subsidi energi, yang dalam jangka panjang dapat membahayakan kesinambungan fiskal. Berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun, namun dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp306,5 trilliun atau kelebihan 151,5%.

Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat mencapai Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2%) dan subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu Rp65 triliun (145,6%). Sementara itu, volume BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter pada 2012, dalam kenyataannya, konsumsinya mencapai 45,2 juta kiloliter akibat kebijakan pengendalian yang kurang berhasil.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan volume sebesar 46 juta kiloliter. (doko)