NERACA

Jakarta – Dari sekitar 900 perusahaan yang mengajukan penangguhan kenaikan upah dalam rangka menyesuaikan dengan aturan upah minimum yang baru, 50% di antaranya sudah diberikan izin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

“Semua yang diberi izin penangguhan berasal dari sektor padat karya, yaitu tekstil, garmen, dan alas kaki,” kata Muhaimin. Dia berharap, dengan diberikannya izin tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa ditangguhkan.

Mengenai Permenakertrans tentang UMP, Muhaimin mengaku akan dilakukan revisi komprehensif paket paket penyiapan sistem pengupahan. “Kita akan susun sistem pengupahan yang memberi ruang kepada padat karya supaya tidak hancur gara-gara upah yang terlampau tinggi,” ucap Muhaimin.
Muhaimin berharap ada insentif dari perpajakan untuk ikut meringankan beban pengusaha yang harus menaikkan upah buruhnya.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit mengatakan, insentif memang bagus, tapi bukan yang paling penting. “Yang paling penting adalah real biaya yang dibayarkan oleh industri dalam menjalankan bisnisnya,” kata dia kepada Neraca, Selasa (29/1).

Anton menyoroti tentang ketidakmampuan sebagian perusahaan yang bisa hancur karena dipukul rata dengan industri lain karena sama-sama harus membayar upah sesuai dengan upah minimum.

“Tiap komoditi itu punya struktur biaya, material, labor, overhead, dan lain-lain. Kalau sudah melewati batas toleransinya, maka perusahaan tidak bisa dilanjutkan. Begitu juga labor cost. Untuk garmen dan sepatu, labor cost ini sudah 32% dari total biaya. Pasar tidak bisa menerima kalau lebih dari itu. Persaingan global menjadi sulit dicapai,” jelas Anton.

Dia memisalkan sebuah industri garmen yang dimiliki oleh pengusaha Korea yang produknya dijual dengan harga US$ 5. Sekitar 80% dari struktur biaya industri tersebut habis untuk material cost. Tinggal 20% untuk manufacturing cost. Dari porsi 20% manufacturing cost itu, 70%-nya adalah upah buruh. Kalau kenaikan upah buruh sampai 44% seperti yang terjadi di Jakarta, maka porsi manufacturing cost yang 20% itu habis untuk upah buruh. Otomatis manufacturing cost yang lain seperti overhead cost terbengkalai.

“Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Jangan lupa, jumlah orang yang menganggur dan setengah menganggur di Indonesia ada 41 juta orang. Kalau Indonesia masuk dalam industri hi tech, jangan lupa 40% buruh kita pendidikannya SD. Mereka akan semakin sulit terserap,” ujar Anton.

Mengenai pengajuan penangguhan kenaikan upah yang salah alamat -seharusnya melalui Gubernur, bukan Menakertrans- Anton membantahnya. “Semua pengajuan penangguhan adalah melalui gubernur, tetapi difasilitasi Menakertrans. Kita tahu lah kenaikan ini karena tekanan pemerintah juga. Tapi melihat PHK di ambang pintu, pemerintah melihat bahwa keputusan yang mereka buat agak keliru. Makanya pemerintah ikut memfasilitasi. Tapi legal formal tetap lewat gubernur. Menteri tidak pernah mengeluarkan SK penangguhan,” jelas Anton.