Perbankan Nasional Tingkatkan Permodalan - Menyambut Asean 2020

NERACA

Jakarta - Dalam menyambut Pasar Bebas Perbankan Asean di 2020, perbankan Indonesia tengah mempersiapkan beberapa kebijakan penting. Salah satunya meningkatkan sisi permodalan atau capital adequacy ratio (CAR). Permodalan ini menjadi salah satu masalah krusial bagi perbankan saat ini, selain kesiapan infrastruktur dan kualitas teknologi informasi.

“Yang dibutuhkan dalam persaingan (pasar global) adalah modal, modal, dan modal. Jadi yang harus dilakukan adalah capital planning. Karena berdasarkan kajian kami, maka kalau perbankan mau pertumbuhan kredit di atas 20% dan kondisi CAR seperti sekarang, mereka harus tambah modal,” kata Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas, ketika ditemui di Jakarta, Selasa (29/1).

Kajian Perbanas tersebut dilakukan dengan memperhitungkan rasio ekuitas/aktiva 10% sebagai ambang batas. Dari sana didapatkan hasil bahwa bank BUMN harus tambah modal di 2015, bank BUSN (Bank Umum Swasta Nasional) Devisa harus tambah modal di 2014, bank BUSN Non Devisa harus tambah modal di 2014, bank campuran harus tambah modal di 2017, bank asing harus tambah modal di 2012, dan BPD harus tambah modal di 2013.

“Salah satu upaya capital planning adalah bank melakukan proyeksi, yang mana pemilik harus rela deviden pay out ratio-nya turun. Kalau 30% sampai 35% masih dirasa berat, maka bank swasta dan BUMN harus turunkan itu, bahkan Kementerian BUMN sudah bilang rasionya turun menjadi 20% sampai 22,5%,” paparnya.

Sementara jika dilihat berdasarkan ukuran banknya (dengan ambang batas yang sama), maka hasilnya adalah bank dengan modal lebih dari Rp50 triliun harus tambah modal di 2015, bank dengan modal lebih dari Rp10 triliun-Rp50 triliun harus tambah modal di 2014, bank dengan modal Rp1 triliun hingga Rp10 triliun harus tambah modal di 2014, dan bank dengan modal Rp100 miliar sampai kurang dari Rp1 triliun harus tambah modal pada tahun ini.

“Untuk mempertahankan rasio 10%, di tahun 2015, total dana yang dibutuhkan untuk membiayai sektor perbankan saja mendekati Rp40 triliun, sementara kapasitas pasar modal Indonesia hingga saat ini hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp 30 triliun,” tuturnya.

Sigit menambahkan bahwa perbankan nasional memang harus menempatkan modal di posisi yang lebih serius. “Jika bank tdk mampu menambah modal, maka dia harus jadi bank khusus atau fokus ke bisnis tertentu, misalnya tetap di Jakarta saja atau seperti di BTN yg khusus pembiayaan perumahan. Lalu memang penting ada bank khusus dengan sumber pendanaan jangka panjang, misalnya dahulu kita punya Bapindo yang bisa membiayai infrastruktur,” katanya.

Dan soal tambah modal ini, menurutnya, tidak memerlukan regulasi khusus. “Hanya perlu (niat) dari pemegang saham saja, karena ini hak mereka sepenuhnya. Selama mereka bisa memahami ini, dan ini gampang sekali. Yang bisa diperhatikan adalah setiap tumbuh Rp1 triliun, maka CAR akan turun 0,1%, jadi modal harus ditambah terus,” ungkapnya.

Kemudian, akibat jika perbankan nasional tidak meningkatkan permodalannya, maka mereka tidak akan bisa menikmati potensi Indonesia yang sangat besar. Potensi tersebut dapat dilihat dari segi pendapatan domestik bruto (PDB), yang adalah terbesar di Asean, dengan jumlah US$920 miliar dan pendapatan per kapita per tahun mencapai US$3600.

Kemudian jumlah penduduk terbanyak di Asean sejumlah 251 juta jiwa, serta memiliki unbanked pupulation terbesar yaitu sekitar 120 juta jiwa. Singapura dan Malaysia sudah. Kita punya potensi luar biasa.

“Perekonomian itu bisa diibaratkan seperti lampu petromaks, di mana laron akan mengejarnya. Semakin terang nyalanya maka akan dikerubungi. Dengan begini, maka jelaslah bahwa Indonesia akan “diserbu” oleh bank-bank dari negara-negara Asean lainnya, bukan sebaliknya,” tuturnya.

Menurut Sigit, strategi perbankan di Indonesia hampir semuanya adalah memperkuat pasar domestiknya. Akan teapi untuk bank-bank besar ada kewajiban baginya untuk masuk ke pasar di luar Indonesia, karena sayang juga jika pasar Asean tidak dimanfaatkan,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut Sigit, supaya perbankan nasional, khususnya, bank-bank besar mampu menjadi raja di negeri sendiri dan bisa berekspansi ke negara lain, dirinya menyebutkan beberapa hal yang dibutuhkan yaitu meningkatkan capacity building (membangun SDM), mengharmonisasikan berbagai aturan perbankan, dan membangun infrastruktur perbankan itu sendiri.

“Balik lagi ke masalah modal, yakni bahwa bank dengan modal cukup juga akan bisa merekrut SDM terbaik, dan bisa menyediakan teknologi tercanggih juga (untuk melayani nasabah),” ujarnya.

Sementara itu, Pahala N. Mansury, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, ketika ditemui di kesempatan yang sama mengatakan, Asean (The Greater Indonesian), The Indian Subcontinent, dan The Greatern China, akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia ke depan.

“Memang betul, kesempatan (meraih untung) itu paling banyak di Indonesia (domestik), tapi sebenarnya perbankan di Indonesia bisa follow the trade dan the market (dengan berekspansi ke luar negeri). Karena sudah banyak juga para pemain korporasi Indonesia yang menjadi challenger di ASEAN,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pada saat ini jumlah kelas menengah di Indonesia baru mencapai 40-50 juta jiwa saja, tapi bisa dibayangkan jika itu tumbuh menjadi 80-85 juta dalam waktu kurang dari 10 tahun. “Dan kalau mereka mengonsumsi minimal US$3 per hari, maka ini akan jadi potensi luar biasa. Hal ini akan terjadi dari 2012 sampai 2020. Maka bank dengan posisi terbaik-lah yang akan bisa melayani potensi ini,” tuturnya.

Namun, ujar Pahala, selain masalah permodalan, yang harus dipikirkan juga adalah masalah pendanaan, jika perbankan nasional mau kokoh dalam menghadapi persaingan pasar bebas nanti.

“LDR di Indonesia sudah 85%, dan kredit tumbuh 20%, tapi pendanaan hanya 15%, maka LDR di Indonesia akan sampai 100%. Maka perbankan kita harus mencari alternatif sumber pendanaan lain atau memaksimalkan yang sudah ada. Pendanaan yang ada bisa dari ekspor, tapi sayangnya ini belum seberapa. Indonesia juga perlu menarik kembali dana yang Indonesia related yang saat ini berjumlah US$150-300 miliar,” jelasnya.

Sumber pendanaan lain, Pahala bilang, adalah melakukan sekuritisasi terhadap aset-aset dan melakukan penawaran kepada capital market. Yang berpotensi dilakukan sekuritisasi adalah KPR.

“Tapi bentuk institusi untuk sekuritisasi baru hanya KIK-EBA. Sementara masih ada peraturan yang membatasi, misalnya tidak semua institusi bisa membeli itu. Misalnya apakah asuransi sudah ada kemungkinan membeli itu, lalu bagaimana dengan dana pensiun. Kemudian dilihat dari masalah perpajakannya sendiri, apakah saat ini itu masih terkena Pph untuk badan. Ini tentunya bersama-sama dengan pihak regulator, baik di bidang perbankan maupun fiskal, untuk mencari solusinya,” pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Tingkatkan Pangsa Pasar - Kimia Farma Bakal Akuisisi Phapros

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan membeli 47.901.860 lembar atau 56,77 dari total saham…

KERJASAMA PEMANFAATAN LAYANAN PERBANKAN

Direktur Utama Bank DKI, Wahyu Widodo (kiri) menyaksikan Direktur Keuangan Bank DKI Sigit Prastowo (kedua kiri) bersama Direktur Utama PT…

Tingkatkan Volume Perdagangan - BEI Segera Terapkan Sistem JATS Fix 5.0

NERACA Jakarta – Seiring dengan pesatnya pertumbuhan investor pasar modal dan jumlah produk investasi yang diluncurkan, mendorong PT Bursa Efek…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…