Musibah banjir yang menerjang sejumlah daerah tidak hanya membuat banyak orang harus mengungsi, melainkan juga menyisakan persoalan serius terkait kondisi infrastruktur ekonomi seperti jalan raya. Di banyak tempat terlihat kondisi jalan rusak parah pasca tergenang banjir. Lapisan aspal terkelupas dan jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pemakai jalan.
Kondisi itu tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena jalan merupakan jantung perekonomian.Terlebih lagi jika masuk kategori jalan protokol di Jakarta. Selain mengemban fungsi ekonomi, jalan raya juga menjadi semacam etalase lingkungan kota. Jadi, jalan yang koyak-koyak dan berlubang di sana-sini bukan sekadar mengganggu aktivitas sosial ekonomi, tapi juga merusak keindahan dan kenyamanan kota. Di beberapa kota, kondisi jalan raya yang rusak digerus banjir ini bahkan menjadi sumber malapetaka berupa kecelakaan lalu lintas - entah tabrakan, terperosok, atau terguling. Korban jiwa kadang tak terhindarkan. Pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, tewas terjerembab gara-gara motornya terperosok ke lubang. Secara perhitungan ekonomis, jalan raya yang penuh lubang ini juga menimbulkan biaya tinggi. Ongkos transportasi menjadi membengkak. Paling tidak karena waktu tempuh menjadi molor. Belum lagi biaya perawatan kendaraan juga otomatis berlipat menjadi lebih mahal. Karena itu, pascabanjir sekarang ini, penanganan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas tinggi - entah di pemerintah pusat maupun di jajaran pemda. Karena berperan strategis sebagai urat nadi aktivitas sosial-ekonomi, maka rehabilitasi jalan raya tak boleh diperlakukan bukan sebagai prioritas. Bagaimanapun, menunda-nunda kegiatan tersebut dampaknya bisa sangat mahal. Sebab, kerugian yang ditanggung masyarakat pasti jauh lebih besar ketimbang biaya yang dibutuhkan untuk merehabilitasi jalan. Karena itu, pemerintah saatnya dituntut memiliki keinginan politik kuat sehingga soal biaya atau pendanaan tidak menjadi batu sandungan. Dengan kemauan politik kuat, jajaran pemerintah di pusat maupun di daerah-daerah pasti dapat mengupayakan pendanaan bagi keperluan perbaikan jalan raya pascabanjir ini. Namun dari pengalaman selama ini menunjukkan, rehabilitasi jalan raya terkesan dilakukan asal-asalan saja. Bahkan di ibu kota Jakarta sekalipun, hasil perbaikan jalan terasa amat minimalis. Paling tidak, aspek kenyamanan jalan menjadi terganggu karena permukaan jalan bergelombang. Dalam kasus lebih umum, kondisi jalan pascarehabilitasi hanya membaik dalam tempo sekejap. Sekadar terkena guyuran hujan satu-dua kali saja, permukaan aspal sudah mengelupas lagi. Lubang-lubang juga kembali menganga, sehingga jalan menjadi bopeng-bopeng. Akibatnya, seperti jalan pantura di Jawa, nyaris sepanjang tahun dalam kondisi buruk. Langkah perbaikan atau rehabilitasi yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat tambal - sulam. Perbaikan serius sekadar ditunjukkan menjelang Lebaran. Itu pun tak selalu dikawal dengan pemeliharaan yang ketat, sehingga dalam tempo relatif singkat pula kondisi jalan lagi-lagi sarat kerusakan. Terlebih jalan pantura Jawa ini begitu berat menanggung beban: bukan hanya arus lalu lintas amat padat, melainkan juga pelanggaran tonase truk (kontainer) juga rata-rata berbobot berat.
Praktik perbaikan yang cenderung buruk seperti itu tidak sepatutnya dipertahankan karena memboroskan anggaran negara yang lagi terancam defisit. Untuk itu, rehabilitasi jalan raya pascabanjir kali ini seyogianya menjadi momen menuju praktik perbaikan dan pemeliharaan prasarana umum yang lebih bertanggung jawab dan mampu memberikan manfaat optimal bagi kepentingan publik.
