Tumpang Tindih Kewenangan Hambat Perlindungan Mangrove

NERACA

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, tumpang tindih dalam hal kewenangan menghambat upaya perlindungan mangrove atau hutan bakau yang merupakan bagian penting dalam ekosistem di daerah pesisir.

"Selama ini terjadi tumpang tindih pengelolaan hutan mangrove antar-instansi pemerintah, antara lain Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup," kata Sekjen Kiara Abdul Halim, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/1).

Menurut Abdul Halim, tumpang tindih tersebut yaitu mangrove atau hutan bakau yang dinilai termasuk bagian dari perspektif kehutanan maka diklaim merupakan kewenangan dari Kementerian Kehutanan.

Begitu pula sebaliknya, ujar dia, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok dan fungsi menyangkut sumber daya pesisir yang tidak hanya berkaitan dengan kelautan dan perikanan tetapi juga menyangkut dengan sumber daya pesisir dalam kaitannya, yaitu mangrove atau hutan bakau.

"Ditambah lagi dengan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup karena kerusakan mangrove menjadi salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem dan merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan indikator," katanya.

Ia menegaskan, mangrove atau hutan bakau merupakan sumber daya yang penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai ruang berkembang biaknya sumber daya ikan, green belt ketika terjadi bencana, pencegah laju abrasi pantai hingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kayu.

Namun, lanjutnya, perlindungan hutan bakau tidak terlalu kuat karena tidak terdapat peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan mangrove.

Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai hutan mangrove antara lain UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang, UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Abdul Halim berpendapat, perlindungan yang kuat terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah menempatkan hutan bakau sebagai Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 angka 4) dan terdapat ancaman pidana terhadap penebangan dan perusakan hutan mangrove di pesisir.

Pelaku perusakan terhadap mangrove tersebut diancam dengan Pidana Pasal 73 ayat (1) huruf b dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Karena itu, Kiara merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah, yaitu menegaskan kewenangan pengelolaan hutan mangrove sebagai kewenangan dari KKP dalam hal sumber daya pesisir, menghentikan alih fungsi atau konversi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambakan budidaya, dan menindak pelaku konversi hutan bakau yang merusak ekosistem pesisir.

BERITA TERKAIT

Atasi Tumpang Tindih Lahan, Kementerian dan Pemda Perlu Kerjasama

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dapat bekerja…

Sentimen Brexit Hambat Penguatan Rupiah

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sepanjang perdagangan kali…

Empat Dosen Gugat Kewenangan Penyidikan OJK

Empat Dosen Gugat Kewenangan Penyidikan OJK NERACA Jakarta - Sebanyak empat dosen dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta mengajukan permohonan pengujian…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kampus Diminta Gelar Lokakarya Penumbuhan Wirausaha

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar mendorong tumbuhnya wirausaha industri baru karena ikut berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian…

Insinyur Perlu Berkontribusi Ciptakan Inovasi

NERACA Jakarta – Insinyur dinilai berperan penting dalam menyukseskan penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia melalui penguasaan teknologi terkini. Hal…

Sektor Riil - Komplek Petrokimia Senilai US$3,5 Miliar Dibangun di Cilegon

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri petrokimia di Indonesia untuk semakin memperkuat struktur manufaktur nasional dari sektor…