NERACA

Jakarta – Melesetnya target pemerintah dalam penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2012, memaksa Kementerian BUMN harus memangkas birokrasi dengan recana menghapus Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

Kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, dirinya bakal meniadakan jabatan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN pada tahun ini, seiring dengan minimnya perusahaan BUMN yang dapat merealisasikan IPO, “Selama ini, Deputi Kementerian BUMN ada lima dan akan menjadi tiga saja. Nah, jabatan Deputi Restrukturisasi dihapus," ungkapnya di Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Dahlan, jabatan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis tidak diperlukan karena beban kerja di kedeputian tersebut semakin mengecil. Terlebih beberapa perusahaan BUMN yang berencana IPO hingga saat ini belum dapat direalisasikan.

Disamping itu, kata Dahlan, rencana memangkas Deputi juga menindaklanjuti debirokratisasi di Kementerian BUMN pada tahun ini. Salah satu langkah konkretnya, yakni memangkas lima Deputi Kementerian BUMN menjadi tiga.

Saat ini, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis dijabat oleh Achiran Pandu Djajanto, “Dulu kedeputian tersebut diperlukan. Sekarang IPO seret jadi kedeputian masing-masing bisa menanganinya,”ungkapnya.

Dahlan menambahkan, rencana perubahan deputi di Kementerian BUMN dapat direalisasikan apabila mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Saat ini, Kementerian BUMN memiliki lima deputi, yakni Muhamad Zamkhani Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Dwijanti Tjahjaningsih Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Imam A. Putro Pgs. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, Gatot Trihargo Deputi Bidang Usaha Jasa, serta Achiran Pandu Djajanto Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

Sebagai informasi, pemerintah hanya memenuhi satu BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 dari target sebelumnya sebanyak lima BUMN. Bahkan ironisnya, di awal tahun 2013, pemerintah sudah memastikan tidak ada perusahaan milik negara yang melakukan privatisasi lewat opsi penjualan saham perdana kepada publik. Dahlan Iskan pernah bilang, tahun 2013 tidak ada satupun BUMN yang go public, “PT Pegadaian dan PT Pos Indonesia diminta tidak IPO," tegasnya.

Alasannya, lanjut Dahlan, PT Pegadaian diputuskan tidak menempuh IPO karena perusahaan itu diarahkan fokus mengurusi layanan kepada kalangan menengah ke bawah. Sementara PT Pos tidak "melantai" di Bursa Efek Indonesia pada 2013 karena jika IPO maka perusahaan harus terlebih dulu melakukan revaluasi aset."Aset Pos yang akan direvaluasi sangat besar, konsuekuensinya perusahaan harus bayar pajak. Pos Indonesia tidak punya cukup uang untuk bayar pajak yang nilainya besar," ujarnya.

Intinya diutarakan Dahlan, kedua perusahaan tersebut diminta lebih mengembangkan bisnisnya masing-masing ketimbang melepas saham kepada publik. PT Pos Indonesia juga memiliki tugas dari pemerintah yaitu dalam rangka pelayanan kepada publik (PSO), sehingga dikhawatirkan perusahaan itu tidak fokus pada tugasnya. (bani)