Harga Produk Garmen Akan Naik 16,7%

NERACA

Jakarta - Ditengah harga bahan baku garmen seperti serat, kain dan benang mengalami kenaikan, maka mau tidak mau harga produk jadi garmen akan melakukan penyesuaian. Tidak hanya kenaikan bahan baku saja yang dikeluhkan oleh pengusaha industri garmen, akan tetapi masalah UMP dan kenaikan TDL juga menjadi batu ganjalan untuk menjalani roda bisnis di 2013. Hingga pada akhirnya pengusaha akan melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat memperkirakan harga jual produk garmen hingga akhir tahun ini akan meningkat 16,7% karena biaya produksi yang terus bertambah. "Pada tahun ini, harga bahan baku seperti serat mengalami peningkatan 10,3%, benang 14%, kain 14,5%. Namun, diproyeksikan kenaikan harga jual produk garmen bisa naik 16,7%," kata Ade di Jakarta, Selasa (29/1).

Dengan tingginya biaya produksi serat, benang serta kain, lanjut Ade, maka kenaikan itu akan sangat dipengaruhi kenaikan Tarif Tenaga listrik (TTL) sebesar 15%. Hal itu dikarenakan untuk memproduksi serat, benang dan kain membutuhkan biaya energi sehingga secara otomatis juga akan menaikkan harga produksi. "Belum lagi masalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berdampak pada peningkatan biaya produksi tekstil," paparnya.

Dengan harga jual yang meningkat, lanjut Ade, produsen khawatir produk lokal akan semakin sulit bersaing dengan produk impor. Hal itu karena harga jual produk impor tidak naik tahun ini. “Produk dari dalam negeri akan kehilangan daya saing dengan produk impor di pasar domestik,” ujarnya. Kenaikan harga jual berpotensi menurunkan konsumsi tekstil per kapita masyarakat Indonesia. Pada tahun lalu, konsumsi tekstil per kapita rata-rata mencapai 7 kilogram, tahun ini diperkirakan turun menjadi 6,6 kilogram.

Perdagangan Bebas

Tidak hanya menghadapi kenaikan TDL, UMP dan kenaikan bahan baku, industri garmen juga akan diserang melalui produk-produk impor yang harganya justru lebih murah. Namun demikian, Ketua Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) Jawa Barat, Taufik Rachman menilai, terdapat sisi positif dan negatif dalam isu perdagangan bebas tersebut. Sisi positifnya, akses perdagangan ke Cina terbuka luas, dan sebaliknya, investor dari Cina bisa datang ke dalam negeri. Hal tersebut akan berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan.

Adapun sisi negatifnya, ketidaksiapan pelaku usaha karena inefisiensi dapat mengakibatkan kalah bersaingnya produk mereka di pasaran, sehingga pangsa pasar lokal bisa tergerus oleh produk Cina, dan pelaku usaha tersebut bisa menjadi bangkrut atau beralih jadi pedagang. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan efek negatif dari perdagangan bebas. "Sekarang saja, sudah ada beberapa perusahaan tekstil di Jabar yang berencana merumahkan karyawannya, karena hal tersebut," ujarnya.

Selain permasalahan kualitas produk, dia juga menuturkan permasalahan struktural dan kebijakan yang masih menghambat perkembangan industri TPT lokal dalam menghadapi perdagangan bebas. Dia berpendapat, tingginya tingkat suku bunga, beban pajak, serta buruknya infrastruktur, sebagai beberapa faktor yang turut mempengaruhi lemahnya daya saing industri TPT lokal saat ini.

Tak hanya melawan produk-produk luar akibat perdagangan bebas, akan tetapi industri garmen juga harus menghadapi produk-produk impor yang ilegal. Pasalnya nilai impor pakaian jadi (garmen) ilegal pada tahun ini diperkirakan mencapai US$2,88 miliar. Asosiasi Produsen Synthetic" Fiber Indonesia (Apsyfi) mencatat, nilai impor garmen pada tahun lalu adalah US$2,62 miliar.

Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma G Wirawasta mengatakan, setelah pihaknya melakukan perhitungan, ditemukan bahwa dari total konsumsi nasional, industri lokal memenuhi hingga 60% kebutuhan garmen di dalam negeri. Kemudian sebesar 15% dari impor, dan 25% lainnya adalah produk ilegal. "Berdasarkan perhitungan pembanding kita dengan alokasi konsumsi PDB di data BI, jumlah yang dibeli selalu lebih besar dibandingkan yang dijual. Kalau konsumsi lokal itu sekitar 1,4 juta ton, yang dijual lebih kecil. Artinya, ada yang dibeli tapi tidak legal," kata Redma.

Redma memperkirakan, dengan perhitungan populasi mencapai 240 juta orang, konsumsi garmen nasional bisa mencapai 1,53 juta ton. Dengan perhitungan harga sekitar US$7,5 per kg, maka angka itu setara dengan US$11,52 miliar. Sementara itu, dia menambahkan, hingga semester I tahun 2012, nilai surplus perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional turun dari biasanya US$5-6 miliar menjadi US$2 miliar. "Karena Indonesia mdsih mengimpor banyak kain. Meski kain impor digunakan sebagai bahan baku produksi untuk tujuan ekspor" ucapnya.

BERITA TERKAIT

Naik Bus Keliling Kota, Dukungan Terhadap Presiden Jokowi dari London

Naik Bus Keliling Kota, Dukungan Terhadap Presiden Jokowi dari London NERACA Jakarta - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Sumatera Utara…

Gubernur Sumsel Minta DPR RI Perjuangkan Harga Karet

Gubernur Sumsel Minta DPR RI Perjuangkan Harga Karet NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta kepada DPR…

Produk Unggulan Indonesia Dipromosikan di Australia

NERACA Jakarta – Produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan Indonesia dipromosikan di pasar Australia melalui kerja sama Smesco Indonesia dengan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Indonesia Latih Petani Hortikultura Timor-Leste

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memberikan pelatihan teknis hortikultura kepada petani Timor Leste di desa Oesilo, Oecussi untuk membangun ekonomi…

Pungutan Ekspor Sawit Dihentikan, Program Jalan Terus

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap menjalankan programnya, meski pemerintah menghentikan sementara dana pungutan ekspor…

Menperin: IKM Makanan dan Tenun Kian Prospektif

NERACA Jakarta – Industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Riau masih menjadi sektor andalan dalam menunjang roda perekonomian masyarakat…