Hatta: Anggaran Belanja Harus Dilaporkan Setiap Kuartal - Agar Penyerapan Optimal

NERACA

Jakarta - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir setiap tahun tidak optimal. Selain itu, selalu terjadi penumpukan realisasi program di akhir tahun sehingga membuat realisasi anggaran rawan penyimpangan. Atas dasar itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan kualitas penyerapan APBN 2013 lebih dimonitor setiap kuartal untuk mendeteksi hambatan-hambatan yang membuat anggaran tidak cair.

“Di 2013, kualitas penyerapan akan kita monitor dan terutama anggaran belanja modal yang harus dilaporkan setiap kuartal dan harus tinggi. Masing-masing menteri harus melaporkan progress-nya dan hambatannya apa, sehingga sejak dini bisa diantisipasi,” ujarnya di kantor Kementerian Perekonomian, Selasa (29/1).

Namun, Hatta tidak mau menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Kementerian dan Lembaga bagi yang tidak melaporkan realisasi penyerapan anggaran setiap kuartal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, penyerapan belanja modal mengalami penumpukan pada triwulan IV, seperti yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dia juga menjelaskan, penerimaan pajak mengalami perlambatan karena terjadi penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan.

Tak Bisa Dipecahkan

Namun, menurut pandangan Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Kadafi, buruknya kinerja penyerapan anggaran kementerian yang rawan penyimpangan selalu tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah.

“Persoalannya tidak bisa dipecahkan dan diindikasikan sangat menguntungkan pemerintah dan (badan) legislatif tapi sangat merugikan masyarakat lantaran realisasi anggarannya terhambat,” ujarnya. Adapun, dia menjelaskan, bentuk penyimpangan anggaran yang sering terjadi adalah program-program yang direalisasi pada akhir tahun.

“Biasanya pemerintah tidak memperhatikan dampak program tersebut. Program itu banyak berbentuk seremonial yang membosankan buat masyarakat tapi sangat menguntungkan secara materi buat pemerintah. Selain itu, banyak perjalanan dinas yang fiktif yang dilakukan oleh kementerian,” paparnya.

Menurut Uchok, persoalan penyerapan tidak merata disebabkan adanya blokir dari Kementerian Keuangan dan blokir (tanda bintang) dari kementerian tertentu sehingga membuat program atau anggaran terhambat terserap. Oleh karena itu, lanjut dia, agar anggaran terserap optimal, pemerintah harus memperbaiki sistem perencanaan dan anggaran nasional.

“Contoh, belanja pemerintah tahun 2012 berdasarkan pendapatan tahun 2012. Seharusnya, belanja tahun 2012 berdasarkan pendapatan tahun 2011,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Kemudahan Bisnis Harus Dorong Perkembangan Wirausaha

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus fokus meningkatkan kemudahan berusaha sebagai upaya…

Pengusaha Harus Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

NERACA Jakarta – BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Barat mengajak pengusaha di daerah itu untuk menyiapkan diri dan…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…