NERACA

Jakarta - Di tengah arus globalisasi yang makin menuntut ditingkatkannya fasilitasi perdagangan sekaligus keamanan rantai pasok global, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajak administrator pabean ekonomi APEC agar tetap mengedepankan perannya dalam melindungi masyarakat.

Ini terutama dari masuknya barang-barang yang berbahaya, merugikan kesehatan dan mengancam kelestarian lingkungan tanpa menciptakan hambatan atas arus barang yang melalui perbatasan serta menimbulkan biaya yang tidak perlu bagi pelaku perdagangan. Peran ini juga mencakup menjalankan mandat masyarakat dunia sebagai institusi kepabeanan dalam pengawasan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar melewati perbatasan, yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara dari segi ekonomi, politik maupun sosial.

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Susiwijono mengatakan, pelaksanaan sidang Subkomite Prosedur Kepabeanan atau Sub-committee on Customs Procedures (SCCP) APEC itu bertepatan dengan peringatan Hari Kepabeanan Internasional 2013. SCCP APEC merupakan subkomite APEC yang khusus membahas isu-isu kepabenan dalam kerjasama APEC.

Menurut Susiwijono, SCCP APEC menilai Direktorat Jenderal Bea Cukai secara umum baik dalam hal pencapaiannya selama 2010, khususnya untuk single window, risk management, integrity dan clear appeals provision yang penerapannya dinilai sudah maju. "Namun Indonesia harus dapat mengambil manfaat dari kerjasama ekonomi dengan ekonomi yang sudah berkembang, seperti pengalaman atau best practice dari implementasi sistem, prosedur dan fasilitas kepabeanan," katanya dalam keterangan pers, Selasa (29/1).

Dia menyebutkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didaulat menjadi Ketua SCCP APEC yang bertugas atau bertanggung jawab menyusun agenda sidang SCCP selama masa keketuaannya. Tugas tersebut dimanfaatkan untuk mengangkat isu-isu kepabeanan atau ekonomi nasional di tahun berjalan yang relevan untuk dibahas dalam fora/subfora terkait, maupun menjadi capaian yang dapat diangkat dalam Ministers Joint Statement atau Leaders Declaration.

Untuk mengukur kinerja SCCP dalam mencapai Bogor Goal, SCCP menetapkan 16 bidang aksi bersama atau collective action plan (CAP). SCCP akan melakukan evaluasi pelaksanaan CAP oleh masing-masing anggotanya setiap dua tahun sekali. SCCP merupakan satu dari delapan sub-fora di bawah Fora Committee on trade and Investment (CTI) yaitu komite yang membahas isu-isu perdagangan dab investasi di kawasan Asia Pasifik. Lembaga itu dibentuk 1994 untuk mendukung fasilitasi perdagangan melalui harmonisasi dan penyederhanaan prosedur pabean di kawasan Asia Pasifik.