Moral Pejabat Dipertanyakan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui masih ada sebagian pejabat negara yang belum memiliki sense of crisis dan sense of responsibility di tengah upaya meningkatkan kinerja jajaran pemerintah untuk mencapai sasaran program kerja pembangunan. Akibatnya, kinerja di beberapa daerah terlihat kurang maksimal dan kurang optimal.

“Saya harus mengatakan masih ada persoalan dalam dua hal, sense of crisis dan sense of responsibility. Sense of crisis tidak harus ada masalah besar, tetapi ada masalah-masalah yang sensitif, yang bisa eskalatif memburuk, dan sebagai-sebagainya lantas kalau kita tidak punya sense of crisis kita biarkan begitu saja business as usual, tidak ada niat untuk mengatasi dan menyelesaikan secara tuntas maka itulah yang saya sebut dengan tidak ada sense of crisis,” ujar SBY di hadapan peserta rapat kerja pemerintah di Jakarta, Senin (28/11).

Sebagian besar pejabat pemerintah, menurut presiden, memiliki sense of crisis dan sense of responsibility yang baik, tetapi masih ada yang kurang memiliki sikap seperti itu. Mengapa?

Pejabat negara semestinya punya sense of crisis alias kepekaan sosial bukan malah narsis memamerkan kekayaan di depan rakyatnya yang miskin. Gaya hidup mewah yang dianut sejumlah anggota DPR juga mengindikasikan pejabat itu tidak memiliki kesadaran diri sebagai seorang pejabat publik.

Tidak hanya itu. Banyak pejabat publik kita yang tidak memiliki sense of crisis, menuntut fasilitas lebih seakan pamrih dan kurang ikhlas kalau tidak mendapat fasilitas yang baik dari pemerintah. Lalu menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi dengan dalih untuk kepentingan negara, plesiran keluar negeri dengan dalih kunjungan kerja dengan dibiayai oleh negara, adakah manfaatnya atau tidak yang tahu hanya mereka.

Patut dicontoh, misalnya gaya hidup seorang gubernur yang menolak memakai mobil dinas inventaris pejabat, namun lebih senang memakai mobil Crown model lama milik pribadi untuk aktivitasnya sehari-hari, ini sesuatu yang luar biasa karena memang tidak banyak yang punya moral seperti ini, alasannyapun cukup menarik mobil tersebut masih layak pakai.

Moralitas seperti inilah yang seharusnya dimiliki pejabat publik kita, kesederhanaaan dalam fasilitas juga dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada kepatutan bagi pejabat publik dari sebuah negara yang roda pemerintahannya dijalankan masih hanya mengandalkan pajak dan utang luar negeri untuk hidup bermewah-mewahan, sementara sebagian besar rakyatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Karena itu, wajar jika presiden meminta semua pemimpin dan pejabat jajaran pemerintah untuk serius memilki sense of crisis dan sense of responsibility. Dengan memiliki dua sikap tersebut, rasanya permasalahan apapun akan kita selesaikan dengan baik.

SBY juga menyadari tentang berbagai survei rakyat menyatakan ketidakpuasannya bahkan ada yang menuduh negara melakukan pembiaran. Padahal kepala negara sudah beberapa kali mengeluarkan instruksi dan arahan kepada pejabat terkait untuk sungguh menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini. Namun demikian, aksi-aksi kekerasan dan gangguan keamanan itu masih terus terjadi. Sehingga untuk meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah menerbitkan Inpres No 2/2013 tentang efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air. Artinya, jajaran pimpinan di daerah tidak boleh lagi ragu bertindak dalam menyelesaikan aksi kekerasan secara tuntas. Semoga!

BERITA TERKAIT

Penghapusan Sanksi Penyalahgunaan Koperasi Dalam RUU Perkoperasian Dipertanyakan

Penghapusan Sanksi Penyalahgunaan Koperasi Dalam RUU Perkoperasian Dipertanyakan NERACA Jakarta - Penghapusan pasal yang terkait pengenaan sanksi berat bagi pelaku…

Miliaran Piutang Pajak Daerah Dihapus Walikota Depok - Dipertanyakan Transparansi Validitas Datanya

Miliaran Piutang Pajak Daerah Dihapus Walikota Depok Dipertanyakan Transparansi Validitas Datanya NERACA Depok -‎ Pemerintah Kota Depok membuat kebijakan dengan…

Mantan Pejabat Kemendagri Divonis Empat Tahun Penjara

Mantan Pejabat Kemendagri Divonis Empat Tahun Penjara NERACA Jakarta - Mantan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) Setjen…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Dilema Pembangunan Infrastruktur

Program unggulan Presiden Jokowi selama periode 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur. Kita melihat pembangunan berlangsung masif di seluruh Indonesia, namun banyak…

Waspadai Pujian IMF

Belum lama ini sejumlah pejabat teras International Monetary Fund (IMF) menyampaikan pujiannya kepada kondisi perekonomian Indonesia. Seperti yang dilontarkan oleh…

Saatnya PNS Profesional

Presiden Jokowi pernah mengingatkan semua Gubernur dan Ketua DPRD jangan membuat peraturan daerah (Perda) yang menyebabkan tambah ruwet buat masyarakat,…