Regulator Diminta Tindak Tegas Kejahatan Keuangan

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta tegas dalam menerapkan kewenangan untuk menghukum pelaku tindak penipuan dengan mengganti kerugian. Wakil Bendahara Indonesian Risk Professional Assosiation (IRPA), Gandung Troy, mengharapkan keberanian OJK untuk menghukum para pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian bukan hanya denda.

Menurut dia, tindak penipuan yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu, saat ini kalau diproses melalui jalur hukum bisa melewati jalur pidana dan perdata. Namun kedua jalur hukum tersebut tidak bisa menjamin penggantian kerugian yang dialami oleh nasabah.

"Diperiksa sama penyidik, dinyatakan bersalah, tapi paling cuma dikenakan denda, kalau tindak kejahatan, diserahkan ke polisi dan dipenjarakan. Terus uang yang dilarikan kemana?" kata Gandung di Jakarta, Senin (28/1). Tidak adanya perundang-undangan yang mewajibkan pengembalian kerugian akibat tindak penipuan, membuat kasus kejahatan keuangan semakin marak terjadi.

Hal itu, lanjut dia, yang mendorong kejahatan keuangan semakin lama semakin besar. Ditambah lagi tidak ada suatu yurisprudensi. Gandung lalu mencontohkan, kasus pembobolan deposito Elnusa yang terjadi beberapa waktu silam.

Bank Indonesia (BI) menetapkan akan mengganti dana nasabah bila sudah ada keputusan pengadilan. Padahal menurut dia, kasus tersebut seharusnya bisa diselesaikan oleh OJK sebagai regulator. "Itu seharusnya sudah bisa diputuskan oleh regulator,” tambahnya. Lebih lanjut dia mengatakan bila OJK mau menggunakan kewenangannya itu, akan menyebabkan efek jera bagi para pelaku.

Dia menambahkan, kasus penipuan dalam skala internasional mencapai rata-rata lima persen dari aset keuangan yang diawasi. "Standard internasional fraud (kejahatan perbankan) biasanya rata-rata setahun lima persen dari aset yang diawasi," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Arief Budimanta menjelaskan, perlindungan terhadap konsumen di sektor keuangan hingga saat ini belum maksimal. Sebab banyak kasus yang terjadi dan tidak melindungi konsumen.

"Risiko nasabah atau konsumen jasa keuangan tidak saja diakibatkan oleh penutupan bank, tetapi tindak kriminal yang juga sering terjadi dalam dunia jasa keuangan termasuk perbankan," ujarnya, belum lama ini. Menurut Arief, apabila dilihat dari UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, ada pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu di pasal 28, 29, dan 30. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Diminta Terbitkan UU Jasa Konsultansi

    NERACA   Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mendesak pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan…

Pemerintah Diminta Transparan Tindaklanjuti Jatuhnya Lion Air

Pemerintah Diminta Transparan Tindaklanjuti Jatuhnya Lion Air NERACA Jakarta - Ketua Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Dr Laksanto Utomo meminta…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…