Regulator Diminta Tindak Tegas Kejahatan Keuangan

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta tegas dalam menerapkan kewenangan untuk menghukum pelaku tindak penipuan dengan mengganti kerugian. Wakil Bendahara Indonesian Risk Professional Assosiation (IRPA), Gandung Troy, mengharapkan keberanian OJK untuk menghukum para pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian bukan hanya denda.

Menurut dia, tindak penipuan yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu, saat ini kalau diproses melalui jalur hukum bisa melewati jalur pidana dan perdata. Namun kedua jalur hukum tersebut tidak bisa menjamin penggantian kerugian yang dialami oleh nasabah.

"Diperiksa sama penyidik, dinyatakan bersalah, tapi paling cuma dikenakan denda, kalau tindak kejahatan, diserahkan ke polisi dan dipenjarakan. Terus uang yang dilarikan kemana?" kata Gandung di Jakarta, Senin (28/1). Tidak adanya perundang-undangan yang mewajibkan pengembalian kerugian akibat tindak penipuan, membuat kasus kejahatan keuangan semakin marak terjadi.

Hal itu, lanjut dia, yang mendorong kejahatan keuangan semakin lama semakin besar. Ditambah lagi tidak ada suatu yurisprudensi. Gandung lalu mencontohkan, kasus pembobolan deposito Elnusa yang terjadi beberapa waktu silam.

Bank Indonesia (BI) menetapkan akan mengganti dana nasabah bila sudah ada keputusan pengadilan. Padahal menurut dia, kasus tersebut seharusnya bisa diselesaikan oleh OJK sebagai regulator. "Itu seharusnya sudah bisa diputuskan oleh regulator,” tambahnya. Lebih lanjut dia mengatakan bila OJK mau menggunakan kewenangannya itu, akan menyebabkan efek jera bagi para pelaku.

Dia menambahkan, kasus penipuan dalam skala internasional mencapai rata-rata lima persen dari aset keuangan yang diawasi. "Standard internasional fraud (kejahatan perbankan) biasanya rata-rata setahun lima persen dari aset yang diawasi," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Arief Budimanta menjelaskan, perlindungan terhadap konsumen di sektor keuangan hingga saat ini belum maksimal. Sebab banyak kasus yang terjadi dan tidak melindungi konsumen.

"Risiko nasabah atau konsumen jasa keuangan tidak saja diakibatkan oleh penutupan bank, tetapi tindak kriminal yang juga sering terjadi dalam dunia jasa keuangan termasuk perbankan," ujarnya, belum lama ini. Menurut Arief, apabila dilihat dari UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, ada pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu di pasal 28, 29, dan 30. [ardi]

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Posisi Jokowi Sangat Tegas Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK: Posisi Jokowi Sangat Tegas Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat NERACA Malang - Menteri LHK Siti Nurbaya menilai, yang dimaksud…

Torehan Positif Keuangan Negara

Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economics Universitas Prasetiya Mulya                   Pemerintah mampu menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan…

Harga Avtur Turun, Maskapai Diminta Turunkan Harga Tiket

    NERACA   Jakarta - Sejumlah kalangan meminta maskapai penerbangan nasional menurunkan harga tiket pesawat menyusul penurunan harga avtur.…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Holding BPR Bisa Terjadi

      NERACA   Padang – Pemerintah sedang gencar untuk menyatukan perusahaan-perusahaan BUMN yang satu lini bisnis. Seperti misalnya…

Suku Bunga Acuan Ditahan

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) untuk keempat-kalinya secara berturut-turut mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse…

BI Jamin Longgarkan Likuiditas dan Kebijakan Makroprudensial

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menjamin kondisi likuiditas yang longgar bagi perbankan dan akan memberikan stimulus…