Regulator Diminta Tindak Tegas Kejahatan Keuangan

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta tegas dalam menerapkan kewenangan untuk menghukum pelaku tindak penipuan dengan mengganti kerugian. Wakil Bendahara Indonesian Risk Professional Assosiation (IRPA), Gandung Troy, mengharapkan keberanian OJK untuk menghukum para pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian bukan hanya denda.

Menurut dia, tindak penipuan yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu, saat ini kalau diproses melalui jalur hukum bisa melewati jalur pidana dan perdata. Namun kedua jalur hukum tersebut tidak bisa menjamin penggantian kerugian yang dialami oleh nasabah.

"Diperiksa sama penyidik, dinyatakan bersalah, tapi paling cuma dikenakan denda, kalau tindak kejahatan, diserahkan ke polisi dan dipenjarakan. Terus uang yang dilarikan kemana?" kata Gandung di Jakarta, Senin (28/1). Tidak adanya perundang-undangan yang mewajibkan pengembalian kerugian akibat tindak penipuan, membuat kasus kejahatan keuangan semakin marak terjadi.

Hal itu, lanjut dia, yang mendorong kejahatan keuangan semakin lama semakin besar. Ditambah lagi tidak ada suatu yurisprudensi. Gandung lalu mencontohkan, kasus pembobolan deposito Elnusa yang terjadi beberapa waktu silam.

Bank Indonesia (BI) menetapkan akan mengganti dana nasabah bila sudah ada keputusan pengadilan. Padahal menurut dia, kasus tersebut seharusnya bisa diselesaikan oleh OJK sebagai regulator. "Itu seharusnya sudah bisa diputuskan oleh regulator,” tambahnya. Lebih lanjut dia mengatakan bila OJK mau menggunakan kewenangannya itu, akan menyebabkan efek jera bagi para pelaku.

Dia menambahkan, kasus penipuan dalam skala internasional mencapai rata-rata lima persen dari aset keuangan yang diawasi. "Standard internasional fraud (kejahatan perbankan) biasanya rata-rata setahun lima persen dari aset yang diawasi," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Arief Budimanta menjelaskan, perlindungan terhadap konsumen di sektor keuangan hingga saat ini belum maksimal. Sebab banyak kasus yang terjadi dan tidak melindungi konsumen.

"Risiko nasabah atau konsumen jasa keuangan tidak saja diakibatkan oleh penutupan bank, tetapi tindak kriminal yang juga sering terjadi dalam dunia jasa keuangan termasuk perbankan," ujarnya, belum lama ini. Menurut Arief, apabila dilihat dari UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, ada pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu di pasal 28, 29, dan 30. [ardi]

BERITA TERKAIT

14 Lembaga Keuangan Kerjasama Dukcapil Manfaatkan Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta - Terdapat 14 lembaga keuangan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil…

Rampungkan Right Issue - Keuangan Lippo Karawaci Makin Kokoh

NERACA Jakarta - Perusahaan real estate, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) merampungkan penawaran umum saham terbatas (right issue) senilai Rp…

Dinilai Manajemen Keuangan Lemah - Moody’s Pangkas Peringkat APLN Jadi B2

NERACA Jakarta-Melorotnya kinerja keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berujung pada terpangkasnya rating emiten properti ini. Lembaga peringkat internasional,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Catatkan Perolehan Laba Rp 13,5 Triliun

  NERACA   Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk mencatatkan perolehan laba konsolidasi tumbuh 11,1% mencapai Rp13,5 triliun, kualitas kredit…

Survei BI : Pertumbuhan Kredit Baru Capai 78,3%

    NERACA   Jakarta - Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan triwulanan kredit baru meningkat pada triwulan II-2019…

Perbankan Harap BI Turunkan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta – Desakan agar Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse…