NERACA

Jakarta - Terkuak sudah kalau selama ini kinerja tiga bank BUMN: Bank Mandiri, BNI, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), terlihat kinclong lantaran disokong oleh “subsidi” pemerintah dari APBN guna membayar obligasi rekapitulasi. Tercatat, obligasi rekap pokok perbankan saat ini mencapai Rp160 triliun dengan bunga yang mencapai Rp8,5 triliun per tahun.

NERACA

Ekonom UGM, Revrisond Baswir, mengatakan bahwa masalah utamanya apakah kinerja bank BUMN yang bagus sekarang ini karena disokong APBN atau malah karena memang mereka efisien dalam operasionalnya. "Karena bank-bank BUMN ini, seperti layaknya perusahaan BUMN lainnya, sangat manja. Jadi (dipertanyakan) apakah mereka bisa atau tidak lebih efisien tanpa dukungan APBN," ujarnya kepada Neraca, Senin (28/1).

Menurut dia, yang harus dilihat juga apakah para pemegang saham dari bank-bank BUMN tersebut telah bersungguh-sungguh dalam mengawasi operasional banknya. Jangan sampai, lanjut dia, seperti dininabobokkan oleh obligasi rekap. Mereka juga jangan melakukan pemborosan dan memang seharusnya bersikap efisien, bukan inefisiensi.

Revrisond menduga para direksi bank BUMN pasti bisa lebih "santai" dengan adanya bunga dari obligasi rekap itu. "Justru itulah yang selama ini dipertanyakan. Mereka (direksi) ngapain saja? Meski begitu, tidak bisa dibilang ongkang-ongkang kaki juga. Intinya, kinerja mereka belum optimal," jelasnya.

Oleh karena itu, Revrisond meminta Komisi XI DPR tegas untuk menekan ketiga bank pelat merah tersebut membayar dividen lebih tinggi ke pemerintah. “Komisi XI harus berani memaksa mereka (tiga bank) membayar dividen, minimal, setara dengan bunga obligasi rekap. Jangan lebih rendah. Misalnya, negara menerima 20% dari setoran dividen bank-bank BUMN. Itu bisa dinaikkan menjadi 30% atau 35%,” tegas dia.

Lebih lanjut ekonom UGM ini menjelaskan, Bank Mandiri pada 2009 mengalami defisit sebesar Rp5,8 triliun dan 2010 senilai Rp3,5 triliun. BNI sebesar Rp1,3 triliun di 2009 dan Rp1,8 triliun pada 2010. Sedangkan BRI “hanya” Rp600 miliar pada 2009 dan Rp200 miliar di 2010. Terkait dividen, Revrisond kembali memaparkan bahwa Bank Mandiri menyetor ke pemerintah senilai Rp3,25 triliun di 2009 dan Rp2,45 triliun pada 2010.

Sementara BNI menyetor Rp1,3 triliun di 2010 dan Rp1,1 triliun pada 2011. Untuk BRI menyetor Rp2,29 triliun pada 2010 dan Rp3 triliun di 2011. “Mereka selama ini menikmati “subsidi” dari pemerintah yang nilainya sama dengan kerugian (defisit). Saya mencurigai dana ini juga dinikmati para direksi dan komisaris,” terangnya.

Di tempat yang sama, ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo, menuturkan total utang Indonesia di 2013 sebesar Rp315 triliun. Sebagai rinciannya, utang pokok Rp197 triliun dengan bunga sebesar Rp118 triliun. Utang pokok luar negeri Indonesia yang sudah jatuh tempo tahun ini senilai Rp57 triliun. Namun, utang dalam negeri melonjak Rp140 triliun. “Ini artinya 71% utang kita berasal dari dalam negeri, termasuk di dalamnya obligasi rekap. Rincian ini tidak pernah dipublikasi Kemenkeu,” papar dia.

Dradjad juga menerangkan, dalam upaya mengurangi beban APBN yang sangat besar maka pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan. Kala itu, lanjut dia, dibentuk tim di bawah pimpinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie yang beranggotakan Anthony Budiawan, Dandosi Matram, Djoko Retnadi, Eko B Supriyanto, Elvyn G Masassya, Ito Warsito, dan Leni Sugihat.

“Nah, kebijakan itu seperti asset to bond swap (penukaran obligasi rekap dengan aset), penyesuaian rasio kecukupan modal bank rekap (capital adequacy ratio/CAR), penukaran obligasi rekap melalui perpetual bond (penerbitan obligasi tanpa jatuh tempo), akuisisi antarbank rekap, dan pengumpulan obligasi rekap dalam satu bank,” jelas Dradjad.

Dia juga bilang bahwa kalau menggunakan kebijakan asset to bond swap, maka bisa menghemat APBN sebesar Rp57 triliun. Lalu penyesuaian CAR senilai Rp17 triliun, penukaran obligasi rekap melalui perpetual bond Rp350 triliun, sampai pengumpulan obligasi rekap dalam satu bank sebesar Rp244 triliun.

Untuk pengumpulan obligasi rekap ke dalam satu bank, Dradjad menuturkan hal itu lebih ke bank investasi. Alhasil, pilihannya jatuh kepada Bank Mandiri. “Itu kebijakan paling gila karena ditakutkan hanya mengumpulkan kertas-kertas saja. Kan, bentuknya investasi,” cetusnya.

Bentuk Panja

Khusus akuisisi antarbank rekap, lanjut Dradjad, saat itu adalah pilihan paling masuk akal ketimbang yang lain. Akan tetapi, Dradjad menyayangkan kalau bank rekap tersebut langsung dijual ke asing. Padahal sebaliknya, justru tidak boleh dijual terlebih dahulu.

“Kalau saja waktu itu (bank rekap) tidak langsung dijual (ke asing), saya pastikan penguasaan asing tidak akan sekuat sekarang. Parahnya lagi, bank-bank ini dijual sangat murah seperti BCA yang “hanya” Rp5,3 triliun saja ke tangan konsorsium Farallon (AS) dan Grup Djarum,” kata dia, menambahkan.

Namun sayang, imbuh dia, tim ini kandas bekerja lantaran Presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri, menyerahkannya ke Menkeu Boediono dan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Dengan demikian, Dradjad mendorong Komisi XI DPR agar membentuk Panitia Kerja (Panja) Obligasi Rekap dan memanggil pihak-pihak terkait supaya semakin terang-benderang.

“Bentuk Panja lalu dipanggil pak Dorodjatun, Boediono, dan Anggito Abimanyu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Merekalah tokoh penting dan yang bertanggungjawab. Dari situ nanti bisa terungkap siapa saja yang bermain. Ikuti aliran uang (follow the money) itu kemana saja,” tandasnya.

Usulan Dradjad ternyata ditanggapi pihak Komisi XI DPR yang siap membentuk Panja obligasi rekap. Pasalnya, anggaran yang harus dikucurkan negara ke perbankan per tahunnya rata-rata mencapai Rp 8,5 triliun hanya untuk membayar bunga obligasi itu saja.

ria/ardi/rin