NERACA

Jakarta - Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mencatat bahwa konflik sumber daya alam dan agraria yang terjadi di Indonesia mempunyai luasan area konflik yang sangat besar, yaitu 2.043.287 hektar atau separuh luas Provinsi Sumatera Barat. Konflik tersebut berlangsung di 98 kota/kabupaten yang tersebar di 22 provinsi.

Angka tersebut adalah angka minimal karena konflik yang didokumentasikan HuMa ini hanyalah potret di permukaan saja. Jika semua konflik berhasil diidentifikasi dan direkam, jumlah dan luasannya dipastikan jauh lebih besar.

Pengumpulan data konflik oleh HuMa telah berlangsung hingga November 2012. Jumlah konflik yang tercatat adalah tidak kurang dari 232. Ratusan konflik tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia dengan frekuensi yang berbeda di tiap provinsi. Beberapa provinsi tidak terekam karena keterbatasan data yang ada. Sangat mungkin provinsi seperti ini justru memiliki intensitas konflik yang tinggi.

Salah satu provinsi yang tidak terekam karena keterbatasan data adalah Papua yang sedang menggarap megaproyek ambisius pengadaan lumbung pangan dan energi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Proyek ini akan mengonversi sekitar sejuta hektar lahan yang dikuasai masyarakat adat menjadi areal perkebunan dan pertanian yang dikuasai oleh korporasi-korporasi besar.

Dari 22 provinsi yang dilanda konflik, ada tujuh provinsi dengan jumlah konflik terbanyak, yakni provinsi Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Aceh.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah konflik tertinggi, di mana 13 dari 14 kabupaten dan kotanya memendam masalah klaim atas sumber daya alam dan agraria. Artinya, konflik berlangsung secara merata di seluruh wilayah administratif provinsi tersebut. Sebagian besar konflik di Kalimantan Tengah terjadi di sektor perkebunan (85%), dengan 10%-nya terjadi di sektor kehutanan dan sisanya adalah konflik pertambangan dan konflik lainnya.

Penyebab terbesar berkurangnya luas hutan di Kalimantan adalah karena ekspansi perkebunan monokultur. Perubahan status kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan, tukar-menukar yang tak seimbang, maupun izin pinjam pakai kawasan kian marak terjadi dan cenderung kian tak terkendali. Akibatnya, konflik klaim adat dan komunitas lokal atas wilayah hutan melawan penunjukan sepihak oleh negara menjadi semakin runyam. Keadaan itu diperparah dengan maraknya konflik di antara masyarakat dan perusahaan.

Tipologi konflik yang terjadi di Sumatera hampir mirip dengan di Kalimantan, yakni konflik klaim komunitas lokal atau masyarakat adat melawan negara dan perusahaan. Dua pulau besar ini memiliki kawasan hutan yang luas dan belakangan ini menjadi wilayah dominan ekspansi perkebunan sawit di Indonesia.