Hutan Indonesia di Ujung Tanduk

NERACA

Jakarta – Perwujudan komitmenpro-poordanpro-greenyang dicanangkan pemerintah patut dipertanyakan. Jangan hanya omong kosong tanpa dibarengi niat untuk melakukannya. Hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global di Jakarta, Senin (28/1).

Koalisi tersebut berisikan 48 lembaga dan 9 individu. Beberapa di antaranya adalah Greenpeace, HuMa, Sawit Watch, dan Sajogyo Institute.

“Komitmen pemerintah yang rendah terhadap penyelamatan hutan salah satunya terlihat dari kenyataan bahwa Satgas REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) sudah selesai masa tugasnya, sementara kelembagaan REDD+ belum terbentuk. Ini berarti penyelamatan hutan yang tercantum dalam Strategi Nasional REDD+ terancam tidak bisa diimplementasikan,” jelas aktivis Greenpeace Teguh Surya.

Padahal Satgas REDD+ sudah diharapkan oleh banyak pihak akan menyelamatkan hutan Indonesia. Banyak yang bagus dari Satgas, misalnya aturansafeguardberbasis hak dan adanya kepemilikan multi stakeholder. Masyarakat adat menjadi terlibat dalam penentuan kawasan. “Tapi sayangnya Strategi Nasional yang dibuat oleh satgas itu kini tak lagi bergigi karena surat keputusanyang dikeluarkan adalah dari Kepala Satgas. Ketika Satgas bubar, maka otomatis surat keputusan itu tidak laku lagi. “Ini menjadi buang-buang waktu dan buang-buang resourches,” ujar Teguh.

Perlu diketahui bahwa Strategi Nasional REDD+disusun sebagai upaya perbaikantata kelolakehutanan Indonesiasecaramendasar dan menyeluruh. Penyusunannya dilakukan secaraterbuka dan mengikutsertakanparapihak terkait. Telah disadari bahwasaat ini terdapat persoalan akut tata kelola kehutanan sehingga resolusinya pun harus luar biasa, bukanbusiness as usual.

Akan tetapi, upaya ini dilemahkan. Strategi Nasionalyang tadinya diharapkan diterbitkan setidaknya oleh Peraturan Presiden ini pada akhirnya hanyaditetapkan denganSurat Keputusan Kepala Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (SK No.02/SATGAS REDD+/09/2012). “Proses pelemahan hukumnya sangat jelas,” kata Teguh.

Permasalahan hutan tidak hanya itu.Menambah kegentingan yang ada,Penundaan Pemberian Izin Baru dan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang dituangkan melalui Inpres No. 10 Tahun 2011 atau sering disebut Inpres Moratoriumakan habis masa berlakunyapada Mei 2013 ini dan belum jelas langkah nyata selanjutnya.

Regulasi ini pun belum mampu memperbaiki tatakelola kehutanan Indonesia secara mendasar karena pelaksanaannya dibatasi oleh waktuyang hanya 2 tahun. Hingga saat ini, kawasan hutan yangtelahdikukuhkandan memiliki legalitas status barusekitar 14%.

Selain itu, hingga 2012, hanya 14 provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). “Padahal, RTRWP berperan penting untuk mengontrol sekaligus mengamankan luasan hutan dari sasaran obral perizinan pemerintah daerah,” ujar Teguh.

Tata kelola yang buruk ini menyebabkan konflik kehutanan terus berkembang.Dewan Kehutanan Nasional bahkanmencatat terjadinya konflik tenurial pengelolaan kawasan hutan pada 19.420 desa di 33 provinsi seantero Indonesia, seperti yang terjadi di Mesuji, Senyerang,danPulau Padang.Sementara itu, 31.957 desa di dalam dan di kawasan hutan belum jelas statusnya.

“Kami mempunyai data, luasan konflik di sektor kehutanan ini paling tinggi dibandingkan sektor agraria lainnya, yaitu mencapai lebih dari 1,2 juta hektar,” kata aktivis LSM HuMa Anggalia Putri Permatasari.

Di sisi lain, bencana yang telah terjadi akibat terus berkurangnya luasan hutan sebagaidaerah tangkapan air (water catchment area)maupun sarana pendukung ekologis lain sudah masifterjadi.Banjirdi Jambi, Kalimantan Tengah, dan yang tentu belum terlepas dari ingatan adalah banjir bandang di Wasior, Papua, seharusnya sudah bisa menjadi peringatan bagi pengelolaan hutan. Banjir Jakarta baru-baru iniharus menjadi pelajaran yangmenggugah kesadaran untuk menyelamatkan hutan.

BERITA TERKAIT

“Make Indonesia Great Again”, Mirip Trump-isme?

  Oleh: Iman Poldi, Mahasiswa Fikom Univ. Gunadarma   Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto baru-baru ini  menggunakan…

Indonesia Sejajar dengan Eropa Soal Pengawasan Obat dan Makanan

Indonesia Sejajar dengan Eropa Soal Pengawasan Obat dan Makanan  NERACA Jakarta - Pemerintah Palestina optimistis Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara…

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia

Sampoerna Dukung Pemberdayaan UKM di Indonesia NERACA Jakarta – Pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di terus dilakukan di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…