Kadin Minta Pemerintah Berikan Insentif ke Petani

NERACA

Jakarta - Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan aturan mengenai moratorium impor dalam Permentan Nomor 60/2012 dan Permendag 60/2012 yang pada intinya adalah tentang pelarangan impor terhadap produk holtikultura. Akan tetapi, Kamar Dangan dan Industri (Kadin) meminta agar pemerintah juga memberikan insentif kepada para petani holtikultura dalam negeri. Hal ini dirasa Kadin perlu untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar.

“Pengetatan impor produk hortikultura seperti sayur dan buah oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk melindungi petani dalam negeri. Namun, dibutuhkan insentif seperti pemberian pupuk secara cuma-cuma kepada petani agar menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (28/1).

Menurut Suryo, pelaku dunia usaha sangat prihatin dengan maraknya peredaran produk hortikultura impor di pasar dalam negeri. “Padahal selama ini, petani di dalam negeri mampu untuk menghasilkan komoditi seperti sayur dan buah tanpa harus melakukan impor. Impor hortikultura sangat merugikan petani di dalam negeri,” paparnya.

Meningkatkan produksi dalam negeri, lanjut Suryo, merupakan kewajiban pemerintah daripada meningkatkan impor. “Jika produk hortikultura terus di impor, yang untung adalah importir. Namun, yang utama adalah meningkatkan produksi alam negeri tanpa melakukan impor,” ujarnya.

Pemerintah melakukan pelarangan impor terhadap beberapa produk hortikultura dalam 6 bulan ke depan yang berlaku dari Januari hingga Juni 2013. Adapun 13 produk hortikultura yang dilarang mulai Januari-Juni 2013 adalah kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, durian, bunga krisan, bunga anggrek dan bunga heliconia.

Sementara itu, Ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gismindo) Bob B Budiman menilai upaya pemerintah menghentikan sementara impor 13 jenis hortikultura sampai Juni 2013 tidak akan menguntungkan petani. Selama ini pembentukan harga dilakukan pengumpul hortikultura, bukan oleh petani.

Bob mengakui tujuan aturan pengaturan impor 13 komoditas hortikultura itu positif, yakni mendorong produksi dan konsumsi hortikultura domestik lebih baik. “Namun, pada kenyataannya ini hanya jargon. Saya kan sudah berkali-kali bilang, itu yang memetik keuntungan ialah spekulan atau distributor atau pengepulnya karena jauhnya perkebunan ke sentra gudang pendingin. Jadi, kalau hasil panen dibawa sendiri oleh petani ke bandar, harga bisa ditekan. Kalau petani menolak, mereka bawa pulang barang busuk,“ ujarnya.

Dengan penghentian impor, tambah Bob, pengepul punya alasan menaikkan harga jual. Namun, harga beli dari petani akan sama saja sehingga tujuan Kementan meningkatkan pendapatan petani sekaligus menambah produktivitas tidak akan tercapai.

Hadapi WTO

Sebelumnya, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak takut dilaporkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan pengaturan impor hortikultura. Menurut dia, penundaan penerapan aturan impor hor­tikultura bukan karena ada tekanan dari WTO.

Menurutnya, penundaan penerapan aturan tersebut murni karena importir dalam negeri belum siap dan membutuhkan waktu tambahan guna mempersiapkan perizinan dan gudang penyim­panan. “Jadi tidak ada tekan-me­ne­kan soal itu,” tegas Iman.

Dia mengaku, Kemendag juga tidak takut dilaporkan ke WTO ter­kait kebijakan tersebut. Kebi­jakan ini untuk mengatur impor buah dan melindungi buah lokal. “Banyak juga negara yang tidak mengikuti WTO,” cetusnya.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady menegaskan, pemerintah akan tetap fokus menolak kerja sama yang akan meng­ganggu perekonomian domestik. “WTO jangan hanya protes ke pemerintah. Pemerintah punya alasan untuk melindungi pasar dalam negerinya demi kepentingan nasional. Apalagi negara-negara yang protes ke kita lebih protektif,” katanya.

Pengetatan Impor Holtikultura

Pemerintah Harus Berikan Insentif ke Petani

NERACA

Jakarta - Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan aturan mengenai moratorium impor dalam

Permentan Nomor 60/2012 dan Permendag 60/2012 yang pada intinya adalah tentang

pelarangan impor terhadap produk holtikultura. Akan tetapi, Kamar Dangan dan Industri

(Kadin) meminta agar pemerintah juga memberikan insentif kepada para petani holtikultura

dalam negeri. Hal ini dirasa Kadin perlu untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar.

“Pengetatan impor produk hortikultura seperti sayur dan buah oleh pemerintah merupakan

langkah yang tepat untuk melindungi petani dalam negeri. Namun, dibutuhkan insentif

seperti pemberian pupuk secara cuma-cuma kepada petani agar menghasilkan produk

yang sesuai dengan permintaan pasar,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri

(Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (28/1).

Menurut Suryo, pelaku dunia usaha sangat prihatin dengan maraknya peredaran produk

hortikultura impor di pasar dalam negeri. “Padahal selama ini, petani di dalam negeri

mampu untuk menghasilkan komoditi seperti sayur dan buah tanpa harus melakukan

impor. Impor hortikultura sangat merugikan petani di dalam negeri,” paparnya.

Meningkatkan produksi dalam negeri, lanjut Suryo, merupakan kewajiban pemerintah

daripada meningkatkan impor. “Jika produk hortikultura terus di impor, yang untung adalah

importir. Namun, yang utama adalah meningkatkan produksi alam negeri tanpa melakukan

impor,” ujarnya.

Pemerintah melakukan pelarangan impor terhadap beberapa produk hortikultura dalam 6

bulan ke depan yang berlaku dari Januari hingga Juni 2013. Adapun 13 produk hortikultura

yang dilarang mulai Januari-Juni 2013 adalah kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, melon,

pisang, mangga, pepaya, durian, bunga krisan, bunga anggrek dan bunga heliconia.

Sementara itu, Ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gismindo) Bob B Budiman

menilai upaya pemerintah menghentikan sementara impor 13 jenis hortikultura sampai Juni

2013 tidak akan menguntungkan petani. Selama ini pembentukan harga dilakukan

pengumpul hortikultura, bukan oleh petani.

Bob mengakui tujuan aturan pengaturan impor 13 komoditas hortikultura itu positif, yakni

mendorong produksi dan konsumsi hortikultura domestik lebih baik. “Namun, pada

kenyataannya ini hanya jargon. Saya kan sudah berkali-kali bilang, itu yang memetik

keuntungan ialah spekulan atau distributor atau pengepulnya karena jauhnya perkebunan

ke sentra gudang pendingin. Jadi, kalau hasil panen dibawa sendiri oleh petani ke bandar,

harga bisa ditekan. Kalau petani menolak, mereka bawa pulang barang busuk,“ ujarnya.

Dengan penghentian impor, tambah Bob, pengepul punya alasan menaikkan harga jual.

Namun, harga beli dari petani akan sama saja sehingga tujuan Kementan meningkatkan

pendapatan petani sekaligus menambah produktivitas tidak akan tercapai.

Tak Takut Hadapi WTO

Sebelumnya, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak takut dilaporkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan pengaturan impor hortikultura. Menurut dia, penundaan penerapan aturan impor hor­tikultura bukan karena ada tekanan dari WTO.

Menurutnya, penundaan penerapan aturan tersebut murni karena importir dalam negeri belum siap dan membutuhkan waktu tambahan guna mempersiapkan perizinan dan gudang penyim­panan. “Jadi tidak ada tekan-me­ne­kan soal itu,” tegas Iman.

Dia mengaku, Kemendag juga tidak takut dilaporkan ke WTO ter­kait kebijakan tersebut. Kebi­jakan ini untuk mengatur impor buah dan melindungi buah lokal. “Banyak juga negara yang tidak mengikuti WTO,” cetusnya.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady menegaskan, pemerintah akan tetap fokus menolak kerja sama yang akan meng­ganggu perekonomian domestik. “WTO jangan hanya protes ke pemerintah. Pemerintah punya alasan untuk melindungi pasar dalam negerinya demi kepentingan nasional. Apalagi negara-negara yang protes ke kita lebih protektif,” katanya.

BERITA TERKAIT

Mulai Buahkan Hasil, Skema KPBU Juga Butuh Insentif

  NERACA   Jakarta - Proyek Infrastruktur yang dibiayai dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai sudah membuahkan…

Telkom Gandeng Kerjasama Jam Datun RI - Berikan Pendampingan Hukum

NERACA Jakarta – Sebagai upaya memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan PT Telkom Indonesia…

Pemprov Sumsel Minta BSB Salurkan Pembiayaan ke Pelosok

Pemprov Sumsel Minta BSB Salurkan Pembiayaan ke Pelosok NERACA Palembang - Pemprov Sumsel meminta Bank Sumsel Babel (BSB) menggenjot pembiayaan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Laboratorium Pengujian di Era Disrupsi Teknologi

NERACA Jakarta -  Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Imam Haryono mengatakan saat ini, pemerintah Indonesia…

Terkait Kemajuan Digital - RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…