KEN: Hapus Subsidi BBM untuk Kendaraan Pribadi

NERACA

Jakarta - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang sudah terlalu besar dan belum tentu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ketua Komisi Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan bahwa filosofisnya BBM bersubsidi diberikan kepada orang yang tepat. Bukan kepada orang-orang pemilik kendaraan pribadi.

“Ini rekomendasi kami bahwa pemilik mobil pribadi tidak boleh memakai BBM bersubsidi," kata Chairul usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah 2013, Senin (28/1). Menurut dia, KEN merekemomendasikan penghapusan subsidi diberikan hanya kepada pemilik mobil pribadi, sedangkan kepada pemilik, motor subsidi tetap diberikan.

Chairul mengharapkan, usulan tersebut dapat diterima pemerintah karena pelarangan kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi bisa menghemat konsumsi bensin jenis premium dan solar. "Ini lebih signifikan penghematannya dibandingkan menaikkan harga Rp1.500-Rp2.000 per liter. Efek inflasinya juga lebih kecil," katanya.

Dia menjelaskan, sesungguhnya untuk negara seperti Indonesia, subsidi masih diperlukan, tapi diberikan kepada mereka yang benar-benar penduduk miskin, tidak kepada orang yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya. Subsisi juga diberikan kepada orang, tidak kepada barang.

"Jadi jelas, kalau ada orang yang memiliki mobil pribadi itu pasti tidak masuk dalam kriteria penduduk miskin," ujarnya.

Sekitar 70% konsumsi BBM bersubsidi dikonsumsi oleh mobil pribadi sehingga dana subsidi tidak bisa dialokasikan secara layak dan tepat ke masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Chairul, subsidi BBM juga bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar Rp2.500 triliun untuk Jawa dan luar Jawa. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kembali melakukan pengendalian BBM bersubsidi pada 2013, yang selama dua tahun terakhir tidak berjalan maksimal.

Hal itu harus diupayakan karena pengendalian konsumsi yang kurang maksimal tersebut menyebabkan peningkatan belanja subsidi energi, yang dalam jangka panjang dapat membahayakan kesinambungan fiskal. Berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun, namun dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp306,5 trilliun atau kelebihan 151,5%.

Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat mencapai Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2%) dan subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu Rp65 triliun (145,6%).Sementara itu, volume BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter pada 2012, dalam kenyataannya, konsumsinya mencapai 45,2 juta kiloliter akibat kebijakan pengendalian yang kurang berhasil.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.

BERITA TERKAIT

Dishub Kota Sukabumi Sisir Kendaraan Parkir Sembarangan

Dishub Kota Sukabumi Sisir Kendaraan Parkir Sembarangan NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota sukabumi melakukan penindakan kepada kendaraan yang…

Kilang Balikpapan Tingkatkan Produksi BBM Ramah Lingkungan

    NERACA   Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pembangunan Refinery Development Master Plan…

Menyatukan Asa untuk Mewujudkan Swasembada Pangan

Oleh: Sumarwoto Indonesia pada tahun 1984 pernah menorehkan sejarah dengan terwujudnya swasembada pangan karena produksi beras kala itu mencapai kisaran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…