KEN: Hapus Subsidi BBM untuk Kendaraan Pribadi

NERACA

Jakarta - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang sudah terlalu besar dan belum tentu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ketua Komisi Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan bahwa filosofisnya BBM bersubsidi diberikan kepada orang yang tepat. Bukan kepada orang-orang pemilik kendaraan pribadi.

“Ini rekomendasi kami bahwa pemilik mobil pribadi tidak boleh memakai BBM bersubsidi," kata Chairul usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah 2013, Senin (28/1). Menurut dia, KEN merekemomendasikan penghapusan subsidi diberikan hanya kepada pemilik mobil pribadi, sedangkan kepada pemilik, motor subsidi tetap diberikan.

Chairul mengharapkan, usulan tersebut dapat diterima pemerintah karena pelarangan kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi bisa menghemat konsumsi bensin jenis premium dan solar. "Ini lebih signifikan penghematannya dibandingkan menaikkan harga Rp1.500-Rp2.000 per liter. Efek inflasinya juga lebih kecil," katanya.

Dia menjelaskan, sesungguhnya untuk negara seperti Indonesia, subsidi masih diperlukan, tapi diberikan kepada mereka yang benar-benar penduduk miskin, tidak kepada orang yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya. Subsisi juga diberikan kepada orang, tidak kepada barang.

"Jadi jelas, kalau ada orang yang memiliki mobil pribadi itu pasti tidak masuk dalam kriteria penduduk miskin," ujarnya.

Sekitar 70% konsumsi BBM bersubsidi dikonsumsi oleh mobil pribadi sehingga dana subsidi tidak bisa dialokasikan secara layak dan tepat ke masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Chairul, subsidi BBM juga bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar Rp2.500 triliun untuk Jawa dan luar Jawa. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kembali melakukan pengendalian BBM bersubsidi pada 2013, yang selama dua tahun terakhir tidak berjalan maksimal.

Hal itu harus diupayakan karena pengendalian konsumsi yang kurang maksimal tersebut menyebabkan peningkatan belanja subsidi energi, yang dalam jangka panjang dapat membahayakan kesinambungan fiskal. Berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun, namun dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp306,5 trilliun atau kelebihan 151,5%.

Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat mencapai Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2%) dan subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu Rp65 triliun (145,6%).Sementara itu, volume BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter pada 2012, dalam kenyataannya, konsumsinya mencapai 45,2 juta kiloliter akibat kebijakan pengendalian yang kurang berhasil.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.

BERITA TERKAIT

Kenaikan Harga BBM Dianulir, Cermin Buruknya Manajerial Pemerintah

Oleh: Zainal C. Airlangga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan Jokowi ini…

Mendes Minta Dana Desa Dialokasikan untuk Bencana

      NERACA   Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta…

Realisasi Subsidi Energi Lampaui Pagu Anggaran

  NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan realisasi subsidi BBM dan LPG dalam APBN pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…