NERACA

Jakarta – Banyaknya jumlah serikat pekerja atau serikat buruh memang bisa menjadi sarana yang baik bagi pekerja untuk berkomunikasi dengan pemerintah atau perusahaan. Namun ini menjadi tantangan ketika terjadi perbedaan cara pandang di antara serikat pekerja yang ada.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, banyaknya jumlah organisasi serikat pekerja atau serikat buruh adalah hal yang wajar. “Tapi yang paling penting adalah bahwa dengan banyaknya serikat pekerja di tingkat nasional, seharusnya bisa bersatu dalam satu payung gerakan serikat pekerja dan isu. Dengan demikian, mereka bisa mewakili kepentingan buruh dalam lembaga dan forum resmi serta bisa bergerak bersama dalam perjuangan isu buruh dan rakyat,” kata Iqbal kepada Neraca.

Beberapa isu yang dimaksud Iqbal adalah isu jaminan sosial, upah, pekerja alih daya, dan pengawasan perburuhan.

Untuk diketahui, definisi serikat buruh/serikat pekerja, berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003 No. 17, adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Sedangkan federasi serikat pekerja adalah bentukan dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. Sementara itu, konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Adanya jenjang serikat pekerja seperti tersebut dimaksudkan agar serikat-serikat pekerja memiliki kekuatan yang lebih besar dalam memperjuangkan haknya.

“Saat ini terdapat 6 konfederasi dan 67 federasi di tingkat nasional,” kata Iqbal. Mudahnya membuat Serikat Pekerja termaktub dalam pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000 yang menjabarkan bahwa sebuah serikat buruh/serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan.

Menurut Iqbal, gerakan dari organisasi buruh haruslah serentak dengan satu suara yang sama. “Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) adalah salah satu payung dari gerakan dan isu bersama serikat pekerja atau serikat buruh.

Dari sekian banyak organisasi buruh yang ada, tidak semuanya dapat dikatakan kredibel. Menurut Iqbal, serikat pekerja yang kredibel adalah serikat pekerja yang tercatat secara resmi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Anggotanya tertib membayar iuran. Punya anggota riil, bukan klaim. Punya program, pilar, strategi, isu utama, dan platform yang jelas dan terukur,” kata dia.

Menurut Iqbal, beberapa serikat pekerja yang kredibel adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Iqbal mengkritisi dua orang Komisaris PT Jamsostek yang merupakan aktivis buruh, tetapi tidak menyuarakan suara buruh. Kedua orang yang dimaksud adalah Bambang Wirahyoso yang merupakan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Mathias Tambing yang merupakan Ketua Umum KSPSI.

“Dua orang kawan kita ini adalah orang-orang yang anti-BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan teriak paling kencang ingin menarik iuran JHT (jaminan hari tua) anggotanya, terus tiba-tiba jadi Komisaris Jamsostek. Apa ada transaksional jabatan? Apa ini yang disebut serikat pekerja kredibel yg tidak punya platform perjuangan yang jelas? Bagaimana nasib BPJS ke depan dengan kapabilitas dan kredibilitas dua orang ini? Ini adalah pernyataan dari mayoritas pemimpin serikat pekerja dan buruh Indonesia,” pungkas Iqbal.