Pemerintah: Tingkatkan Serapan Anggaran - Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

NERACA

Jakarta – Pemerintah mendesak daerah agar memaksimalkan pengunaan anggaran untuk pembangunan. Penyerapan anggaran belanja sangat menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pada 2013 ini ada peningkatan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 15%, sehingga dari total anggaran Rp1.625 triliun, sebanyak Rp520 triliun akan ditransfer ke pemda.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memastikan APBD optimum dalam pembangunan di daerah,” ungkap Asisten Staf Khusus bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Mas’ud Said, sebelum memulai Rapat Kerja Pemerintah (RKP), Senin (28/1).

Penyerapan anggaran tahun lalu memang tidak banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 6,3%. Jika penyerapan maksimal, pertumbuhan ekonomi 2012 bisa mencapai 6,5%. Menurut Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih, salah satu faktor serapan anggaran belanja lebih rendah karena memang APBN-P 2012 baru selesai akhir Maret, dan proses daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) juga lambat.

Akibatnya, pengeluaran pemerintah tidak bisa membantu mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi 2012 yang ditargetkan sebesar 6,3% bisa tercapai tetapi lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi. "Mestinya APBN bisa mengompensasi penurunan ekspor, tapi ternyata tidak bisa. Jadi pertumbuhan 6,3% itu sudah maksimal. Kalau ada dorongan dari APBN-P itu mestinya bisa mencapai 6,4-6,5%," kata Lana.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi makro dari EC-Think Indonesia Telisa A Falianty yang mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6,3% di 2012 memang tidak terlalu sulit untuk diraih. Meski belanja pemerintah tak sesuai target bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya, investasi dan konsumsi mampu menutup kekurangan tersebut.

"Untuk mencapai 6,3% saja itu masih bisa. Tapi yang lebihfeasibleitu 6,1-6,2% lah atau di atas 6%. Dengan penyerapan belanja 87% itu tentunya tidak bisa menutup penurunan ekspor. Tapi dengan FDI yang baik selama ini mampu mengompensasi ekspor," ujarnya.

Berdasarkan catatan kinerja realisasi APBN-P 2012 Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 2012 mencapai 87,5% terhadap pagu APBN-P.

Pengelolaan Anggaran

Capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2011 yang mencapai 90,5% dari pagu APBN-P. Disebutkan pula, berbagai faktor telah memengaruhi daya serap anggaran belanja K/L, seperti kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, dan batalnya program terkait kompensasi pengurangan subsidi BBM, sehingga tidak ada kenaikan harga BBM subsidi.

Berkurangnya penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan pembangunan gedung kantor yang tidak terkait dengan pelayanan umum, juga adanya reorganisasi di beberapa K/L, sehingga proses pengalokasian anggaran terkendala. Kendala proses pengadaan barang dan jasa dinilai juga menjadi penghambat daya serap anggaran.

Kendala teknis di lapangan, di mana terdapat perubahan kebijakan yang dilakukan K/L sehingga memerlukan perubahan anggaran termasuk butuh persetujuan DPR, ikut menurunkan daya serap anggaran. Tak ketinggalan adanya berbagai upaya peningkatan efisiensi atau penghematan yang dilakukan K/L. Selain itu, kendala-kendala formalitas seperti PLHN belum efektif atau belum ada register, dasar hukum kegiatan belum ada, juga ketidaklengkapan data dukung sehingga anggaran diblokir.

Konflik Horizontal

Selain itu, dalam rapat kerja ini dibahas persiapan pemerintah dan optimalisasi penanggulangan kerusuhan dan konflik horizontal dalam masyarakat, terutama kerusuhan atau konflik di 2014 dan pasca Pemilu.

Karena, menurut Mas’ud, pemerintah melihat gejala meningkatnya konflik sosial belakangan ini. "Presiden akan meluncurkan rancangan Perpres penanganan konflik horizontal dan sosial dan keamanan rakyat sehingga 2014 akan terjadi situasi kondusif," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Kenaikan Investasi dan Ekspor Manufaktur Wujudkan Ekonomi Sehat

NERACA Jakarta – Pemerintah sedang memprioritaskan peningkatan investasi dan ekspor guna memperbaiki struktur perekonomian nasional. Dua faktor tersebut, juga menjadi…

Tepat Pemerintah, Atasi Dampak Negatif Kenaikan Tarif Pesawat

  Oleh : Abdul Aziz, Pengamat Jasa Transportasi   Sekarang, banyak sekali sektor yang bergantung pada dunia penerbangan, sebut saja…

Stimulus Investasi - Pemerintah Segera Gelontorkan Insentif ‘Super Deductible Tax’

NERACA Jakarta – Pemerintah segera merealisasikan skema pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak untuk industri yang berinvestasi untuk kegiatan vokasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

MRT Dinilai Tak Pengaruhi Pasar Otomotif

    NERACA   Jakarta - Pasar otomotif di wilayah Jakarta dan sekitarnya dinilai tidak akan terpengaruh dengan kehadiran Moda…

Harga Avtur Turun, Maskapai Diminta Turunkan Harga Tiket

    NERACA   Jakarta - Sejumlah kalangan meminta maskapai penerbangan nasional menurunkan harga tiket pesawat menyusul penurunan harga avtur.…

WIKA Jajaki Peluang Proyek Infrastruktur Di Papua Nugini

      NERACA   Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (WIKA) menjajaki berbagai peluang proyek…