Pemakaian Kartu Berbasis Chip Terjegal Banyak Masalah

NERACA

Jakarta – Keinginan Bank Indonesia (BI) dan perbankan nasional untuk berpindah atau migrasi dari kartu ATM/Debet ternyata tidak semudah yang direncanakan, karena masih terhadang dengan berbagai kendala. Hal ini tentu saja membuat proses implementasinya membutuhkan waktu lebih lama.

“Yang menjadi kendala adalah kecepatan mereka (perbankan) dalam implementasi dan mengikuti standarisasi,” kata Arya Damar, Presiden Direktur PT Artajasa Pembayaran Elektronis, ketika ditemui di Jakarta, kemarin.

Menurut Arya, standar nasional kartu ATM/Debet berbasis chip itu sudah selesai, dan sekarang sudah masuk ke tahap implementasinya. “Jadi standar (nasional) kartu chip dan segalanya itu sudah selesai, makanya tadi ada yang namanya PT CBI (PT Citra Bakti Indonesia, perusahaan yang memberikan sertifikasi kepada vendor penyedia terminal ATM/Debet, pemasok kartu, dan fasilitas person independen), perbankan, di mana itu nantinya ada distandarisasi semuanya,” ujarnya.

Perbankan, tutur Arya, sebenarnya bukan enggan mengimplementasikan standar nasional. Terutama bank-bank besar yang tentunya sudah lebih siap.

“Ini karena tinggal menunggu siapa pemasok yang sudah certified, setelah itu mereka akan memperbaharui berbagai perangkat di ujung. Memperbaharui bukan membeli baru lho, tapi misalnya software-nya diubah, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Arya memang mengatakan bahwa pihaknya hanya mendorong bagaimana sistem pembayaran di Indonesia bisa aman dan efektif, sehingga pada setiap titik di negara ini bisa melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan kartu ATM/Debet berbasis chip.

“Ini perlu policy, aturan, dan keterbukaan dari semua pihak, bagaimana kita bisa mengatur sistem yang memungkinkan transaksi dilakukan di mana saja. Jadi untuk memperluas titik-titik pembayaran, kita juga kerjasama dengan koperasi, perusahaan ritel, dan sebagainya,” jelasnya.

Jadi, ungkapnya, hal seperti itu bukan payment gateway yang hanya dilakukan oleh satu institusi saja, tapi merupakan satu sistem yang tergabung seluruhnya. “Sehingga yang menjadi persoalan adalah bagaimana interoperability, interkoneksi, dan terjadinya standar. Itu yang perlu dilakukan,” ucapnya.

Selain perbankan, Arya menerangkan bahwa industri telekomunikasi (telco) juga menjadi bagian dari sistem pembayaran di Indonesia.

“Jadi (industri telco) harus mengikuti aturan-aturan di dalam (sistem pembayaran). Karena yang akan merasakan kelebihannya adalah masyarakat. Sehingga perbankan, maupun berbagai pihak di jasa pembayaran nantinya akan saling dukung dan bekerja sama dengan industri telco di masa depan. Di sini BI harus menyatukan dong pelaku-pelaku sistem pembayaran,” paparnya.

Sehingga dengan berkolaborasinya industri perbankan dan industri telco, maka apabila nasabah atau konsumen mau bertransaksi, misalnya belanja, dia tidak perlu pergi ke merchant atau toko yang ada kerjasama dengan suatu provider tertentu tersebut, tapi cukup ke toko yang ada kerjasama dengan bank saja.

“Kemudian (si nasabah/konsumen) transaksilah di sana, sehingga uangnya mengalir dari telco ke bank. Jadi alurnya dari konsumen ke telco, belanja di toko yang punya kerjasama bank, ya begitu saja,” katanya.

Menurutnya, transaksi belanja dengan menggunakan uang yang tersimpan di sebuah provider telepon genggam itu tidak sama dengan transfer pulsa. Hal ini dikarenakan bahwa transfer pulsa itu bukan termasuk sistem pembayaran.

“Soal transfer pulsa itu tidak diatur oleh aturan-aturan yang ada di sistem pembayaran. Ini hanya untuk telco saja, dia tidak bisa belanja di toko hanya dengan pulsa kan. Jadi ini pembayaran yang benar-benar menggunakan HP, seperti yang ada sekarang, misal Mobile Cash-nya Telkomsel dan Dompetku. Di sini dibedakan antara pulsa dengan uang yang ditaruh,” jelasnya.

Sebenarnya, Arya bilang, BI sudah tidak bingung lagi membedakan uang dengan pulsa yang ada di satu provider tersebut. “Jadi orang yang ikut Mobile Cash misalnya, dia terdaftarnya di telco (dalam arti di provider tersebut), bukan dia sebagai nasabah bank mana. Tapi nanti diharapkan dia bisa belanja dimana-mana dengan (sistem) ini,” katanya.

Arya menambahkan bahwa ATM Bersama sedang menjajaki kerjasama dengan industri telco di masa depan, terutama dalam soal isi ulang pulsanya. “Kan kalau dipakai belanja-belanja uangnya bisa habis, maka yang jadi persoalan adalah bagaimana isi ulangnya. Itu bisa pakai ATM Bersama, kartunya dia transfer ke sini (ATM Bersama), lalu dia (konsumen) isi lagi atau top up,” ujarnya.

Mengenai sertifikasi mesin ATM, Arya menerangkan bahwa ada sekitar 27 perusahaan yang baru mendaftar ke CBI bahwa mereka punya perangkat mesin ATM. Dari situ kemudian CBI mengeceknya, apakah perusahaan tersebut sebagai pemasok, agen, atau yang lainnya.

“Yang lolos dari proses pengecekan itu baru sembilan (perusahaan). Mereka itu akan kita kasih standarnya, jadi mereka buat mesinnya harus sesuai standar kita. Prosesnya adalah mereka bawa barangnya ke CBI utk tes laboratorium. Itu untuk melihat sudah sesuai standar nasional atau belum. Kalau sudah sesuai, kita kasih sertifikasi, sedangkan kalau belum kita balikkan lagi sampai dia berhasil (dapat) sertifikasi, setelah itu baru mereka bisa pasarkan ke perbankan,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Isbandiono Subadi, juga mengatakan bahwa pihaknya akan membuat aturan main yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang tergabung dalam sistem pembayaran di Indonesia.

Anggota ASPI, tambahnya, ada 120 bank, (perusahaan provider) telekomunikasi, perusahaan yang menyediakan konektivitas mesin ATM seperti Arta Jasa, Lintas Arta, atau Rintis, kemudian ada juga perusahaan remitansi atau KUPU (Kelompok Usaha Pengiriman Uang), serta BPR yang punya mesin ATM.

“Jadi kalau tidak kita atur, nanti sendiri-sendiri (jalannya) karena tidak ada aturan main. Nanti kalau ada dispute atau berantem gimana? Nah, untuk itu kita juga berperan sebagai fasilitator atau mediator kalau ada dispute antar anggota,” ujarnya, kemarin.

Standarisasi kartu ATM/Debet berbasis chip, jelas dia, sudah dibuat oleh semua prinsipal yang mengeluarkan kartu tersebut. Dan standar tersebut sedang dalam proses untuk dijadikan sebagai standar nasional.

“Sekarang sudah ada standarnya (soal kartu ATM/Debet berbasis chip), tapi sekarang kita sedang adakan MoU dengan prinsipal dan regulator (BI) untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi sekarang juga sedang dalam tahap konsultasi masalah legalnya yang bermacam2, dan juga dari segi bisnisnya. Sementara untuk sertifikasi, tidak hanya mesin ATM saja yang perlu, tapi untuk e-money dan lain-lainnya juga harus dapat itu,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

Ledakan Galangan Kapal di Shipyard - Rentetan Masalah di PT Multi Ocean Shipyard

NERACA Jakarta –Di tengah menggeliatnya bisnis perkapalan, kondisi ini tidak sebanding dengan pencapaian positif PT Soechi Lines Tbk (SOCI) yang…

Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak

Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak NERACA Nusa Dua - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BJB Diminta Atasi Rentenir

      NERACA   Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Bank BJB ikut melindungi masyarakat agar…

Mandiri Syariah Tawarkan Solusi Hedging Syariah

  NERACA   Surabaya - Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyediakan solusi mitigasi risiko fluktuasi mata uang melalui produk hedging…

Adira Insurance Hadirkan Asuransi Perjalanan

      NERACA   Jakarta – PT Adira Insurance menyiapkan produk asuransi perjalanan yaitu Travellin. Digital Business Division Head…