Kemenkeu Optimalkan Penerimaan Negara di Daerah

NERACA

Jakarta - Defisit anggaran dapat melebar apabila target penerimaan negara tidak tercapai sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan penerimaan negara yang belum terjangkau di daerah. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menekan menurunnya penerimaan negara dampak dari penurunan harga komoditas akibat krisis ekonomi global.

Dia mengatakan, guna pengoptimalan tersebut pihaknya akan meningkatkan kinerja satuan-satuan kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan memperkuat koordinasi adalah agenda utama yang akan dilakukan. "Penerimaan dari Pemda (Pemerintah Daerah) itu masih banyak sekali bisa dioptimalkan karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga punya kantor-kantor vertikal di seluruh Indonesia," ujar Agus di kantornya, akhir pekan kemarin

Dia mengatakan peningkatan kinerja tersebut nantinya akan dilakukan pada instansi-instansi di bawah kemenkeu, yang mengurusi penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Kami putuskan kantor-kantor di daerah khususnya Ditjen Perbendaraan dalam menjalankan fungsi-fungsi anggaran. Ditjen Perimbangan Keuangan maupun Perbendaharaan dalam arti luas," tandasnya.

Dengan upaya ini, Agus berharap target PNBP pada tahun ini dapat tercapai, bahkan meningkat khususnya dari peran daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak 2005 sampai 2012 memang belum menunjukkan performa yang baik. Hal ini, salah satunya karena adanya ketidakoptimalan Badan Layanan Umum (BLU).

Agus mengungkapkan, guna mengejar PNBP maka salah satu yang digenjot adalah dari sektor kehutanan. Menurutnya, saat ini BLU di sektor kehutanan salah satu yang masih berpotensi ditingkatkan. "Pembicaraan terkait penyesuaian PNBP kehutanan sudah dalam diskusi, tapiimpact-nya saya belum bisa sebutkan. Selama ini, PNBP dari non sumber daya alam masih rendah," jelasnya.

Agus mengatakan, PNBP yang perlu ditingkatkan adalah area kehutanan dan perikanan. Menurutnya, kenaikan PNBP di sektor tersebut selama periode 2005-2012 hanya naik sekira dua kali lipat padahal idealnya bisa lebih dari itu. "Kami bisa jelaskan PNBP itu ada yang tidak optimal karena tren pembentukan BLU. Nah, berapa BLU memberikan kontribusi, berapa PNBP kontribusi itu bisa jelaskan," ujarnya.

Menurut dia, PNBP dari sumber daya alam non migas mesti ditingkatkan. Setoran PNBP dari izin pinjam pakai direncanakan naik sekitar 33,3% menjadi Rp4 juta per hektare. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target PNBP 2013 sekitar Rp4,1 triliun.

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua DPR - Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat  Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah…

BPK Apresiasi Karya Film Tentang Kawal Harta Negara

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengumumkan karya terbaik dalam Malam Penghargaan (Awarding Night) Festival Film Kawal Harta Negara…

Penerimaan Pajak Diperkirakan Tumbuh 17,4%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir Desember 2018…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…