Kemenkeu Optimalkan Penerimaan Negara di Daerah

NERACA

Jakarta - Defisit anggaran dapat melebar apabila target penerimaan negara tidak tercapai sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan penerimaan negara yang belum terjangkau di daerah. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menekan menurunnya penerimaan negara dampak dari penurunan harga komoditas akibat krisis ekonomi global.

Dia mengatakan, guna pengoptimalan tersebut pihaknya akan meningkatkan kinerja satuan-satuan kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan memperkuat koordinasi adalah agenda utama yang akan dilakukan. "Penerimaan dari Pemda (Pemerintah Daerah) itu masih banyak sekali bisa dioptimalkan karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga punya kantor-kantor vertikal di seluruh Indonesia," ujar Agus di kantornya, akhir pekan kemarin

Dia mengatakan peningkatan kinerja tersebut nantinya akan dilakukan pada instansi-instansi di bawah kemenkeu, yang mengurusi penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Kami putuskan kantor-kantor di daerah khususnya Ditjen Perbendaraan dalam menjalankan fungsi-fungsi anggaran. Ditjen Perimbangan Keuangan maupun Perbendaharaan dalam arti luas," tandasnya.

Dengan upaya ini, Agus berharap target PNBP pada tahun ini dapat tercapai, bahkan meningkat khususnya dari peran daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak 2005 sampai 2012 memang belum menunjukkan performa yang baik. Hal ini, salah satunya karena adanya ketidakoptimalan Badan Layanan Umum (BLU).

Agus mengungkapkan, guna mengejar PNBP maka salah satu yang digenjot adalah dari sektor kehutanan. Menurutnya, saat ini BLU di sektor kehutanan salah satu yang masih berpotensi ditingkatkan. "Pembicaraan terkait penyesuaian PNBP kehutanan sudah dalam diskusi, tapiimpact-nya saya belum bisa sebutkan. Selama ini, PNBP dari non sumber daya alam masih rendah," jelasnya.

Agus mengatakan, PNBP yang perlu ditingkatkan adalah area kehutanan dan perikanan. Menurutnya, kenaikan PNBP di sektor tersebut selama periode 2005-2012 hanya naik sekira dua kali lipat padahal idealnya bisa lebih dari itu. "Kami bisa jelaskan PNBP itu ada yang tidak optimal karena tren pembentukan BLU. Nah, berapa BLU memberikan kontribusi, berapa PNBP kontribusi itu bisa jelaskan," ujarnya.

Menurut dia, PNBP dari sumber daya alam non migas mesti ditingkatkan. Setoran PNBP dari izin pinjam pakai direncanakan naik sekitar 33,3% menjadi Rp4 juta per hektare. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target PNBP 2013 sekitar Rp4,1 triliun.

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Siapkan Strategi Pengembangan Unicorn

Jakarta-Kementerian Keuangan diketahui telah menyiapkan strategi untuk mendukung pengembangan unicorn di dalam negeri. Respon program pengembangan unicorn ini merupakan salah…

Optimalkan Pasar Dalam Negeri - ULTJ Pasang Konservatif Target Ekspor

NERACA Jakarta –Kejar pertumbuhan penjualan lebih besar lagi, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) akan mengoptimalkan pasar dalam negeri…

RUU Migas Dinilai Harus Berpihak Kepada Daerah

RUU Migas Dinilai Harus Berpihak Kepada Daerah NERACA Jakarta - Kalangan DPD RI mengingatkan Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Atasi Defisit Produksi Migas, Pemerintah Dorong Eksplorasi

      NERACA   Jakarta - Defisit minyak dan gas yang makin besar untuk memenuhi kebutuhan nasional akan mulai…

Optimalisasi Aset Pelabuhan untuk Layanan Logistik Energi - Sinergi Pelindo III dan Pertamina

        NERACA   Surabaya - Pelindo III dan Pertamina memulai integrasi dan pendayagunaan aset pelabuhan untuk bersama…

Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik Telah Disiapkan Pemerintah

      NERACA   Jakarta - Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Indonesia berupaya mengalihkan konsumsi energi yang sebelumnya…