Kemenkeu Optimalkan Penerimaan Negara di Daerah

NERACA

Jakarta - Defisit anggaran dapat melebar apabila target penerimaan negara tidak tercapai sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan penerimaan negara yang belum terjangkau di daerah. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menekan menurunnya penerimaan negara dampak dari penurunan harga komoditas akibat krisis ekonomi global.

Dia mengatakan, guna pengoptimalan tersebut pihaknya akan meningkatkan kinerja satuan-satuan kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan memperkuat koordinasi adalah agenda utama yang akan dilakukan. "Penerimaan dari Pemda (Pemerintah Daerah) itu masih banyak sekali bisa dioptimalkan karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga punya kantor-kantor vertikal di seluruh Indonesia," ujar Agus di kantornya, akhir pekan kemarin

Dia mengatakan peningkatan kinerja tersebut nantinya akan dilakukan pada instansi-instansi di bawah kemenkeu, yang mengurusi penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Kami putuskan kantor-kantor di daerah khususnya Ditjen Perbendaraan dalam menjalankan fungsi-fungsi anggaran. Ditjen Perimbangan Keuangan maupun Perbendaharaan dalam arti luas," tandasnya.

Dengan upaya ini, Agus berharap target PNBP pada tahun ini dapat tercapai, bahkan meningkat khususnya dari peran daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak 2005 sampai 2012 memang belum menunjukkan performa yang baik. Hal ini, salah satunya karena adanya ketidakoptimalan Badan Layanan Umum (BLU).

Agus mengungkapkan, guna mengejar PNBP maka salah satu yang digenjot adalah dari sektor kehutanan. Menurutnya, saat ini BLU di sektor kehutanan salah satu yang masih berpotensi ditingkatkan. "Pembicaraan terkait penyesuaian PNBP kehutanan sudah dalam diskusi, tapiimpact-nya saya belum bisa sebutkan. Selama ini, PNBP dari non sumber daya alam masih rendah," jelasnya.

Agus mengatakan, PNBP yang perlu ditingkatkan adalah area kehutanan dan perikanan. Menurutnya, kenaikan PNBP di sektor tersebut selama periode 2005-2012 hanya naik sekira dua kali lipat padahal idealnya bisa lebih dari itu. "Kami bisa jelaskan PNBP itu ada yang tidak optimal karena tren pembentukan BLU. Nah, berapa BLU memberikan kontribusi, berapa PNBP kontribusi itu bisa jelaskan," ujarnya.

Menurut dia, PNBP dari sumber daya alam non migas mesti ditingkatkan. Setoran PNBP dari izin pinjam pakai direncanakan naik sekitar 33,3% menjadi Rp4 juta per hektare. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target PNBP 2013 sekitar Rp4,1 triliun.

BERITA TERKAIT

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

OJK Dorong Perbankan Di Bali Optimalkan Penyaluran Kredit Pariwisata

    NERACA   Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di Bali untuk mengoptimalkan penyaluran kredit sektor pariwisata…

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cukai Rokok Tetap, Minuman Alkohol Naik

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat…

PNBP Sektor Tambang Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) memuji kinerja sektor pertambangan yang berperan atas realisasi Penerimaan…

Penampungan Limbah di Atas Sesar Gempa Rentan Rusak

      NERACA   Medan - Keandalan instalasi penampungan limbah terhadap resiko bencana gempa menjadi salah satu persoalan yang…