OJK Akui Ada Oknum yang Pandai Mengakali - Kejahatan APMK

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa metode penggunaan chip pada kartu, baik anjungan tunai mandiri (ATM) atau debet maupun kredit, adalah untuk meningkatkan keamanan nasabah dalam bertransaksi. Namun, apabila terjadi peningkatan kejahatan perbankan melalui penggunaan kartu chip, maka hal tersebut bisa terjadi lantaran adanya penemuan modus tindak kejahatan itu sendiri.

“Selain itu, tidak dapat dipungkiri juga ada oknum-oknum yang lebih pandai untuk “mengakali” sistem layanan transaksi dengan menggunakan kartu chip,” ujar Kusumaningtuti, Kepala Eksekutif OJK untuk Edukasi dan Perlindungan Konsumen kepada Neraca, Jumat. Dia mengatakan, sejauh ini penggunaan kartu chip lebih efektif dan efisien bagi nasabah.

Akan tetapi, dari sisi keamanan dapat ditingkatkan jika pihak regulator bersama-sama meningkatkan pengawasan. Terlebih saat ini, kata Kusumaningtuti, Bank Indonesia (BI) terus memperbaiki kinerjanya, salah satunya rencana untuk mendirikan lembaga perlindungan konsumen yang bertujuan meningkatkan kepercayaan nasabah karena merasa lebih aman (secure).

“Sejauh ini, aturan mengenai perlindungan konsumen tidak secara eksplisit. Tapi dalam cetak biru mengatur mengenai itu dan dilakukan secara bertahap,” terangnya. Di tempat terpisah, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),Sudaryatmo, menitipkan harapan besar pada OJK terkait melindungi konsumen, terutama nasabah perbankan dari tindak penyelewengan dan penipuan.

Pasalnya, kata Sudaryatmo, selama ini regulator kurang berpihak pada nasabah. Lebih jauh Sudaryatmo memaparkan, OJK harus bisa meningkatkan kesadaran nasabah mengadukan setiap ketidakadilan yang mereka derita. Jika masyarakat semakin terbiasa, pelaku industri keuangan tidak berani macam-macam.

"OJK harus menjadi pelindung konsumen dengan membuat aturan yang mampu membuat informasi berimbang dan transparan. Namun kendalanya industri bisa tumbuh bila informasi asimetris," jelas dia kepada Neraca, pekan lalu.

Sumber aduan

Berdasarkan data YLKI, sepanjang 2011, terdapat 525 pengaduan masuk ke YLKI. Sebanyak 147 aduan atau 28% di antaranya adalah pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Dari pengaduan tersebut, 112 laporan mengalir ke industri perbankan, 22 pengaduan untuk perusahaan pembiayaan dan 13 pengaduan ke industri asuransi.

Ada beberapa hal yang menjadi sumber pengaduan nasabah. Yaitu, pembebanan dan menaikkan biaya secara sepihak yang cenderung sangat tinggi. Bank juga sengaja melambatkan penutupan rekening. Kasus ini banyak terjadi di kartu kredit,penutupan tabungan dan korban penipuan kartu kredit.

Kemudian, kontrak yang tidak fair antara nasabah dan bank. Berdasarkan temuan YLKI, ada klausul kontrak bank yang menyatakan konsumen tunduk pada peraturan yang sudah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari. Ada juga klausul yang memberi kuasa kepada pihak bank menggunakan data nasabah dengan baik untuk keperluan bank maupun keperluan pihak ketiga.

"Kami tidak paham kenapa BI memperbolehkan praktik tersebut," papar dia. Menurut Sudaryatmo, klausul-klausul tersebut jelas melemahkan posisi nasabah dan menunjukkan tidak adanya perlindungan konsumen.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data BI jumlah fraud APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) tahun 2012 sebanyak 24.400 kasus, atau meningkat 26% dari 2011 yang hanya 19 ribu kasus. Sementara pada saat BI dan industri keuangan mengimplementasikan chip di kartu kredit di 2010, jumlah fraud pada 2009 lalu sebesar 110 ribu kasus. Namun, hal itu menurun drastis menjadi sekitar 18 ribu atau seperlimanya. [lia/iwan]

BERITA TERKAIT

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…

Diversifikasi Pasar Ekspor untuk RI yang Sejahtera

  Oleh: Nurul Karuniawati, Peneliti Universitas Udayana               Setiap peluang perdagangan akan menentukan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Karena itu,…

Berikan Payung Hukum Khusus - Pemerintah Kritik Unicorn Yang Belum IPO

NERACA Jakarta – Desakan pemerintah lewat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara agar empat perusahaan starup…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…