NERACA

Jakarta - Meski telah berganti sistem kartu, dari magnetik ke chip, hal itu ternyata tidak menurunkan tingkat kejahatan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah fraud atau kejahatan perbankan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) tahun 2012 sebanyak 24.400 kasus. Sementara di 2011 hanya 19 ribu kasus atau naik 26%.

"Fraud yang terjadi antara lain disebabkan pembobolan kartu ATM/Debet. Melihat kenyataan ini dan keinginan untuk melindungi konsumen, maka pada 2011, BI resmi mengeluarkan SE No. 13/22/DASP tentang Implementasi dan Prinsip dan Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada kartu ATM/Debet," kata Boedi Armanto, Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) BI, di Jakarta, Rabu (23/1).

Dia menambahkan, pada saat BI dan industri keuangan mengimplementasikan chip di kartu kredit, jumlah fraud yang pada 2009 lalu sekitar 110 ribu kasus. Kemudian, setelah penggunaan chip di kartu kredit pada 2010, maka jumlah fraud menurun drastis menjadi sekitar 18 ribu kasus atau turun seperlimanya.

Boedi juga menjelaskan cara-cara yang dilakukan oleh para penjahat keuangan, dalam hal ini pembobol kartu kredit dan kartu ATM/debet. Dia bilang, sekali terbaca dengan menggunakan perangkat transaksi mathematic trade factor, maka kartu baru yang memiliki fungsi yang identik dengan kartu asli dapat dibuat dengan mudah atau di-combine.

Pelaku pemalsuan kartu melakukan teknik ini untuk mencuri data-data kartu magnetik untuk selanjutnya diteruskan secara identik di dalam kartu baru. “Ini dilakukan dengan menambah card reader tambahan ke terminal ATM atau POS (point of sale) yang pas," jelas Boedi.

Namun demikian, dirinya merasa optimis dengan fraud dalam APMK yang dialami Indonesia itu masih lebih rendah daripada negara-negara tetangga lainnya. Bank sentral, kata dia, mencoba membandingkan antara Indonesia dengan negara tetangga karena sebelumnya Indonesia termasuk yang paling banyak kasus fraud-nya.

“Sekarang kita masih masuk ranking tapi bukan yang tertinggi. Ini merupakan satu kemajuan signifikan dengan kita memakai chip. Karena dengan chip memungkinkan dilakukannya berbagai proses komputasi yang tidak dapat dilakukan kartu berbasis magnetic stripe," tutur dia.

Dua Periode

Sementara menurut General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Martha, fraud dalam APMK bisa dilihat dari dua periode waktu, yakni sebelum dan sesudah adanya kartu yang menggunakan chip. Sedangkan kartu kredit, menurutnya, sudah lebih dulu memakai chip daripada kartu ATM/Debet.

“Periode pertama itu tahun 2008-2009. Sebelum ada kartu chip, di mana fraud yang banyak yaitu counterfait atau memalsukan kartu. Kemudian setelah adanya chip, tahun 2010 sampai sekarang, fraud yang banyak terjadi adalah account intercept, yaitu penjahat membohongi card holder untuk mendapatkan data-datanya (dalam kartu kredit atau debitnya). Mereka adalah pihak-pihak yang berpura-pura jadi pihak bank. Sedangkan counterfeit sudah jauh menurun sejak 2010 itu," terang Steve kepada Neraca, Kamis (24/1).

Menurut dia, nanti kartu kredit seperti halnya kartu ATM/Debet juga akan menggunakan pin juga untuk membuat nasabah lebih aman. Steve juga menjelaskan, ini hanya modus baru dari penjahat keuangan saja, bukan berarti apa yang mereka lakukan lebih canggih. Artinya, sambung dia, kejahatan ini mudah terjadi juga karena kebanyakan orang tidak aware dengan pihak yang mengaku-aku dari bank.

“Tidak bertanya identitasnya dahulu. Bahkan, ada yang ditipu di depan rumahnya sendiri," tegas dia. Oleh karena itu, bank tidak pernah meminta kartu kredit atau debitnya kembali dari nasabah. Jadi kalau nasabah mau ganti kartu bisa langsung dipotong sendiri saja. Dia juga memandang kenaikan angka fraud di 2012, secara persentase masih sangat kecil.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, menambahkan lembaga jasa keuangan, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus meningkatkan sistem keamanan dan kemudahan bagi para nasabah pemegang kartu mengingat ancaman fraud di sistem jasa keuangan terus mengalami peningkatan.

"Setelah OJK beroperasi sekarang, maka diharapkan jangan sampai ada kebingungan pengawasan antara BI dengan OJK. Harus ada perlindungan konsumen yang baik. Jangan sampai ada persinggungan," katanya. lia/ria/ardi