Krisis Kepemimpinan Akut

Krisis kepemimpinan di Indonesia sekarang merata, nyaris menyentuh hampir semua lembaga negara, bahkan juga lembaga-lembaga masyarakat yang relatif otonom terhadap negara. Jadi tidak hanya menyangkut lembaga kepresidenan. Indikasinya, kita kesulitan menemukan sosok pemimpin yang berkarakter ideal yaitu efektif, dapat dipercaya, dan bisa menjadi sosok yang patut diteladani.

Seperti ada pemimpin lembaga pemantau korupsi yang justru korup, ada pemimpin lembaga penyedia pangan yang justru menilep makanan rakyat, ada pemimpin agama yang justeru menginjak-injak nilai-nilai luhur agama, ada pejabat kepolisian yang justru ditangkap lantaran korup dan sebagainya.

Ini artinya, nyaris semua pemimpin di semua lini hanya mengedepankan cara berpikir rasional subyektif atau rasional instrumental. Karena rata-rata mereka terbukti hanya mengedepankan kepentingan pribadinya atau sekadar menjadi alat dari hasrat subyektifnya sendiri, keluarga, atau kelompoknya.

Padahal, sosok pemimpin mestinya harus mengedepankan kepentingan mereka yang dipimpin; berwatak altruistik, dengan menempatkan kepentingan diri, keluarga, atau kelompoknya di bawah kepentingan publik yang lebih luas. Pemimpin idealnya bukan berdiri di atas rakyat atau sejajar dengan rakyat, tetapi pantasnya mengabdikan diri di bawah kepentingan rakyat.

Kita jadi trenyuh jika menyimak pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengimbau warga yang mempunyai kemampuan dan harta lebih untuk membantu warga lainnya yang menjadi korban banjir. Lebih dari 50 ribu warga Jakarta mengungsi akibat bencana banjir belakangan ini.

"Di atas segalanya, rakyat yang memiliki kemampuan dan kelebihan untuk dapat berbagi dan menolong saudaranya yang tertimpa bencana," ujar SBY saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (24/1).

Mengapa presiden bisa berkata demikian? Ini merupakan ungkapan presiden yang tampaknya sudah mengetahui kondisi kepemimpinan di sejumlah kementerian maupun lembaga negara (K/L) yang kurang kondusif saat ini. Lihat saja sejumlah pimpinan K/L bersikap hedonistis, pragmatis, materialistis, dan egoistis terhadap kesusahan masyarakat. Adanya fakta beberapa sungai di Jakarta yang sudah 5 tahun ternyata tidak dikeruk sehingga terjadi pendangkalan, merupakan potret birokrasi baik di pusat maupun daerah dalam kondisi “sakit” yang akut.

Akibatnya, posisi pemimpin atau jabatan publik pun kerap diincar sekadar sebagai batu loncatan untuk kaya dan berkuasa. Walhasil, K/L atau lembaga publik yang potensial dijadikan lahan korupsi justru dianggap sebagai “lahan basah” yang diperebutkan banyak orang. Sosok pemimpin amanah dan sederhana seperti Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, atau Hoegeng, menjadi makhluk yang amat langka di negeri kita sekarang ini.

Kekayaan dan kemewahan serta keserakahan seolah menjadi seragam wajib bagi para pemimpin masa kini. Sementara pada saat yang sama, rakyat seolah sah-sah saja dibiarkan menjadi makhluk yang sengsara dan melarat akibat penderitaan, apalagi setelah diterjang bencana banjir.

Ironisnya, sistem ekonomi neoliberal yang diakui atau tidak oleh pemerintahan SBY-Boediono sekarang ini justru kian memperparah iklim yang tidak kondusif bagi munculnya kader pemimpin yang ideal tersebut. Kini saatnya semua pihak yang peduli harus berani melawan arus dengan menyerukan gerakan hidup sederhana, jujur, dan mandiri. Kemudian mentradisikan gaya hidup tanpa korupsi sejak dini perlu digiatkan. Semoga!

BERITA TERKAIT

Kepemimpinan Kolaboratif pada Masa Krisis

Oleh: Anil Dawan Keluhan Wapres Jusuf Kala mengenai manajemen krisis Pemda Palu yang lemah dan banyak digantikan oleh TNI mengindikasikan…

Menkeu Akui Perubahan Drastis NPI - PERSOALAN AKUT DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah guna menjaga perekonomian di tengah tingginya tensi perekonomian global.…

Jangan Anggap Enteng Krisis

Pelemahan nilai tukar sebenarnya sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu dan praktis tidak ada upaya kebijakan yang signifikan dan cukup…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Praktik Suap di Birokrasi

Praktik suap di kalangan birokrasi kembali menjadi sorotan masyarakat. Kini giliran kasus suap yang menyeret Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin,…

Utang untuk Kegiatan Produktif

Berita tentang semakin membengkaknya utang negara membuat rakyat khawatir dan resah. Belakangan ini berbagai pendapat mengenai permasalahan ini santer diperbincangkan.…

Inkonsistensi Kebijakan Strategis

Ketika menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan harga BBM untuk premium (bersubsidi) akan dinaikkan dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 per…