Tahun Politik, IPO BUMN 2013 Kandas

NERACA

Jakarta- Pencatatan saham perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pelaksanaan penawaran saham umum perdana (Initial Public Offering/IPO) khususnya untuk PT Pos Indonesia dan Pegadaian di lantai bursa urung dilaksanakan pada tahun ini. “Pegadaian tidak saya ajukan lagi, sedang Pos Indonesia belum bisa IPO dalam waktu dekat ini,” jelas Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Jakarta, kemarin.

Menurut Dahlan, untuk Pos Indonesia masih perlu dilakukan revaluasi aset karena konsekuensi pajak untuk revaluasi cukup besar, yaitu sekitar Rp11 triliun, sedang aset perusahaan tersebut hanya sekitar Rp7 triliun. Jadi, di samping adanya kekhawatiran ada tanggung jawab PSO, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan penataan aset.

Sementara untuk Pegadaian, lanjut dia, terkait adanya kepentingan rakyat kecil. Oleh karena itu, dirinya memastikan tidak ada pelaksanaan IPO untuk perusahaan tersebut. “Pegadaian keputusan enggak usah go public menyangkut rakyat kecil. Jadi jangan punya harapan.” ujarnya.

Melesetnya kedua perusahaan BUMN tersebut melunturkan optimisme adanya rencana pemerintah untuk mendorong lima perusahaan yang ditargetkan IPO. Hal tersebut disayangkan, karena dengan adanya pelaksanaan IPO dapat mendorong kinerja perusahaan sekaligus menambah likuiditas pasar modal. “Dari sebanyak 18 BUMN yang mencatatkan sahamnya dapat berkontribusi sekitar 25% terhadap pertumbuhan pasar,” jelas Direktur Utama BEI, Ito Warsito.

Di samping memberikan kontribusi, lanjut Ito pencatatan saham BUMN dapat mendukung kinerja perusahaan tersebut ke depan. Buktinya, dari 141 BUMN hanya 16 yang masih merugi dan 125 BUMN yang bisa untung.

Terbentur Politik

Sementara analis dari PT Trust Securities, Reza Priyambada mengatakan, sulitnya terealisasi IPO BUMN di tahun ini karena terhambat masalah politis. Terlebih di tahun pemilu, di mana konsentrasi akan lebih cenderung mengarah pada perpolitikan. “Biasanya orang-orang DPR akan fokus ke 2014, sehingga ini bisa berpengaruh pada IPO BUMN,” jelasnya.

Menurut Reza, pencatatan saham BUMN berada di tangan DPR. Jika orang-orang yang duduk di DPR bisa lebih professional dengan mengenyampingkan ego politik maka prospek pencatatan saham BUMN bisa lebih baik. Sementara untuk persentase jumlah saham yang akan dilepas BUMN di publik tidak seharusnya dipermasalahkan. Karena pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dapat menentukan besaran persentase sahamnya tersebut.

Biasanya, pelaku pasar menetapkan minimal 20-25% saham perusahaan untuk dilepas. Angka tersebut sudah dianggap cukup untuk mewakili kepemilikan publik bagi emiten di pasar modal. Sejauh ini, lanjut dia, saham BUMN, khususnya terkait sektor konstruksi dapat menyerap investor. Sementara untuk kondisi pasar yang saat ini dinilai cukup fluktuatif, tidak berpengaruh terhadap pencatatan saham. Jika emiten tersebut direspon positif maka dapat mengimbangi kondisi pasar yang mungkin sedang tidak terlalu baik.

Dia mencotohkan, pencatatan saham yang dilakukan oleh PT Waskita Karya di akhir tahun 2012, di mana kondisi pasar saat itu dinilai tidak cukup bagus. Namun, pada saat pelaksanaan penawaran saham perdananya, harga saham yang ditunjukkan WSKT me,ngalami peningkatan. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika IPO BUMN urung dilaksanakan.

Lektor Kepala FE Universitas Pancasila Agus S Irfani pernah mengatakan, ada dua hal yang menghambat perusahaan BUMN go public, yaitu perusahaan BUMN itu sendiri dan DPR. Pascareformasi, perusahaan BUMN ini, menurut bak kerajaan kecil dan memiliki kebijakan otonom. Hal ini, ama saja para pimpinan BUMN ini tidak taat perintah Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Alhasil, menteri BUMN seperti kesulitan menata perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. “(Pak) Dahlan seperti single fighter. Dia tidak ada yang dukung. Menurut saya, dia sudah maksimal (dorong BUMN untuk IPO),” jelasnya.

Selain itu, hambatan lainnya yaitu terkait masalah transparansi, di mana apabila perusahaan BUMN menjadi perusahaan terbuka maka mereka wajib membuat laporan kinerjanya ke Bapepam-LK dan BEI. Namun semestinya, menteri BUMN dapat memaksa mereka untuk berbenah diri agar segera IPO sehingga bisa berekspansi, transparan serta akuntabel. (lia)

BERITA TERKAIT

BPD Bank Kalsel Rencanakan IPO di 2020

Bila tidak ada aral melintang, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel rencanakan melakukan penawaran umum saham perdana…

Hakim Vonis Debi Laksmi Dua Tahun Penjara

Hakim Vonis Debi Laksmi Dua Tahun Penjara NERACA Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun…

Tahun Politik, Serangan Siber Intai Jaringan Telekomunikasi

Industri telekomunikasi seringkali menjadi sasaran empuk para peretas untuk melancarkan serangan siber karena perusahaan umumnya memiliki pusat data (data center)…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pemda Kalsel Tertarik Untuk Obligasi Daerah

NERACA Banjarmasin -Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy Resnawan menyatakan tertarik dengan potensi pengembangan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk…

URBN Bidik Rp 650,3 Miliar Private Placement

Danai pengembangan bisnisnya, PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) berencana menerbitkan 320,366 juta lembar saham baru atau 10% dari modal…

Aksi Ambil Untung Hambat Penguatan IHSG

NERACA Jakarta  -Mengakhiri perdagangan Selasa (19/2) kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah tipis dipicu…