BI dan Menkeu Cabut 2 Izin Usaha

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencabut izin usaha PT BPR Sukowati Jaya yang berlokasi di Sragen, Jawa Tengah, terhitung sejak 23 Januari 2013. Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencabut izin operasional Asuransi Syariah Mubarakah sejak 28 Desember 2012 lalu.

Dalam siaran pers Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui laman resmi yang dikutip Neraca di Jakarta, Rabu (23/1) menyebutkan, pencabutan izin usaha BPR Sukowati ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 15/3l/KEP.GBI/2013.

Bank Perkreditan Rakyat Sukowati Jaya merupakan BPR yang berlokasi di Jalan Setiabudi Nomor 31 B Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha tersebut.

LPS akan melaksanakan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tetang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan.

Sementara pencabutan izin Asuransi Syariah Mubarakah tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 779/KM10/2012. Dalam keterangan resmi, Rabu, OJK mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Syariah Mubarakah sebagai perusahaan asuransi jiwa.

"Dengan ini diumumkan bahwa Menkeu telah mencabut izin usaha PT Asuransi Syariah Mubarakah pada 28 Desember 2012," kata Direktur Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK, Gonthor Ryantori Azis. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menkeu atas perusahaan tersebut.

PT Asuransi Syariah Mubarakah didirikan tanggal 18 Oktober 1993 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada 2001 PT Asuransi Jiwa Mubarakah dikonversi 100% menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Nasional pertama. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pacu Pertumbuhan Kinerja - Wismilak Raih Izin Kawasan Berikat Surabaya

NERACA Jakarta – Emiten produsen rokok, PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) menyambut baik ketetapan pemerintah yang memberikan izin atas…

Dunia Usaha - Making Indonesia 4.0 Disebut Pemicu Ekspor Industri Manufaktur

NERACA Jakarta – Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, pemerintah semakin menggenjot…

MK: Kewenangan Antara Kurator dan Likuidator Berbeda

MK: Kewenangan Antara Kurator dan Likuidator Berbeda NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa tugas dan kewenangan antara kurator…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Jalin Kerjasama dengan Kemendagri dan PPATK - Cegah dan Berantas Pencucian Uang

  NERACA   Jakarta - Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan…

Gubernur BI Rombak 18 Pejabat

    NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Senin, melantik 18 pejabat baru BI, di antaranya…

BPR Diminta Konsolidasi Untuk Perkuat Modal

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank perkreditan rakyat (BPR) yang tidak bisa memenuhi syarat…