BI Gencar Sosialisasi e-Money - Demi Tercipta Less Cash Society

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan industri perbankan nasional semakin menggencarkan penggunaan electronic money (e-money) atau uang elektronik di masyarakat, khususnya dalam transaksi ritel atau yang kecil-kecil. Hal ini salah satunya juga ditujukan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam berbagai transaksi pembayaran.

“Saat ini saja transaksi e-money sudah mencapai Rp24 triliun per tahun. Kalau ini menjadi kebiasaan yang baru, pembayaran ritel menggunakan kartu dan tidak tunai itu akan membantu BI,” kata Boedi Armanto, Direktur Sistem Pembayaran dan Akutansi Bank Indonesia ketika ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (23/1).

BI juga menargetkan jumlah pemilik kartu akan meningkat dari 30% menjadi 60% pada 2013. Sementara pada tahun lalu jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat mencapai 21 juta kartu pada 2012 dengan jumlah transaksi per hari mencapai Rp5,2 miliar, jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat mencapai 21 juta kartu.

“Angka ini meningkat jika dibandingkan 2009, di mana jumlah transaksi per hari hanya mencapai Rp1,4 miliar,” ujarnya. Boedi menerangkan bahwa BI memang sedang melakukan standardisasi e-money. Hal ini bertujuan untuk mendorong layanan dan transaksi uang elektronik itu agar semakin efisien dan efektif.

Salah satunya adalah menyeragamkan reader atau mesin pembaca e-money yang saat ini masih berbeda antara satu bank dengan yang lain. Misalnya, Bank DKI pernah menyediakan e-money dalam bentuk Jak-Card, Bank Mandiri untuk e-Toll Card, dan BCA untuk kartu Flazz.

Dengan demikian, BI akan mengupayakan mesin reader yang bisa membaca lebih banyak kartu. “Nanti kalau sudah standar, akan ada satu (mesin) reader, bisa baca macam-macam kartu. Sekarang ini baru bisa baca 6-7 kartu. Reader-nya itu nanti ada sertifikasinya dan tergantung teknologi,” tuturnya.

Penyeragaman mesin reader antara bank satu dengan lainnya juga merupakan salah satu upaya mewujudkan integrasi antar perbankan (interoperability) dalam sistem pembayaran. BI berharap proses interoperability ini segera berjalan mengingat perbankan juga dituntut untuk semakin efisien.

Dengan sistem integrasi ini, ke depan diharapkan semua e-money yang dikeluarkan oleh bank penerbit bisa digunakan di berbagai tempat. “Kita harapkan (prosesnya) tidak terlalu lama. Ini kan tergantung industri dan masyarakat juga, kita inginnya cepat. Nanti kalau sudah ada standard mereka akan migrasi,” ucapnya.

Sementara itu, Puji Atmoko, Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran BI, kala ditemui, menerangkan jika e-money itu bisa juga akan bisa meningkatkan efisiensi bank. “Efisiensi itu harus dilihat dari dua sisi. BI kalau mengeluarkan uang receh terus kan mahal, cetak uang dan distribusinya juga mahal. Harapan kita dari awalnya adalah menciptakan less cash society, jadi masyarakat didorong untuk mengurangi penggunaan uang tunai,” terangnya.

Puji juga menjelaskan beberapa persyaratan bagi bank yang boleh menerbitkan e-money. “Pertama, harus berbadan hukum Indonesia seperti PT atau Koperasi, kemudian minimal floating fund-nya Rp1 miliar. Misalnya kita beli salah satu produk prabayar, kita sudah setor, bunganya belakangan. Nah, uang itulah yang namanya floating fund," jelasnya.

Hal ini, lanjut Puji, merupakan kewajiban dari penerbit kepada pemegang e-money dan merchant. Jangan sampai melakukan transaksi di merchant tetapi uangnya belum dibayar oleh penerbit. Kalau sudah terakumulatif Rp1 miliar, maka wajib izin ke BI. "Tapi kalau yang kecil-kecilan, ya, tidak perlu," tambahnya.

Menurut dia, yang terpenting adalah visi dan misi e-money tersebut, minimal ada empat hal, yaitu prabayar, uangnya disimpan secara elektronik, penerbitnya bukan pihak merchant atau toko, dan itu bukan seperti simpanan di bank.

“Kalau yang pasca bayar itu misalnya kartu kredit, kemudian maksudnya uang disimpan secara elektronik yaitu disimpan di kartu dalam bentuk digit atau di server-nya. Lalu yang ketiga, kalau yang menerbitkan merchant sendiri untuk dipakai di dalamnya, itu tidak diatur BI karena tidak ada risiko gagal bayar. Kalau simpanan di bank, seperti giro atau deposito, kalau uangnya hilang ditanggung LPS, tapi ini (e-money) tidak," papar dia.

Namun, dirinya juga mengatakan, jika satu bank memenuhi persyaratan terutama dari keandalan sistem, keamanan audit, kesiapan SDM-nya, serta tidak ada masalah di produknya, maka BI tidak akan segan memberikan izin kepadanya untuk menerbitkan e-money.

E-money dalam bentuk kartu, jelasnya, mudah hilang sehingga si pemilik harus benar-benar menjaganya, karena begitu kartu hilang, uang juga hilang. “Tapi kan ada yang (kartu e-money) bentuk registerasi yang minimal saldonya bisa sampai Rp5 juta. Kalau terdaftar namun hilang, bisa ditelepon penerbitnya. Tapi orang Indonesia kalau disuruh yang registered malah tidak mau ya. Padahal yang kartu unregistered maksimal saldonya hanya Rp1 juta. Tapi didaftarkan atau tidak, itu pilihan (konsumen),” pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Pembinaan PNM Mekaar Demi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat - Dirut PNM Jadi Dosen Tamu di UI

Pembinaan PNM Mekaar Demi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Dirut PNM Jadi Dosen Tamu di UI NERACA Depok ─ Departemen Manajemen Fakultas…

Bank BUMN Sosialisasi Aturan Relaksasi Nasabah Eksportir

  NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyosialisasikan aturan relaksasi bagi…

Begini Jurus Kemenperin Demi Wujudkan Indonesia Kuat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berperan aktif mewujudkan “Indonesia Kuat” melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri potensial di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Dorong Penetrasi Asuransi, Insurance Day Digelar di 18 kota

      NERACA   Jakarta - Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyelenggarakan peringatan hari asuransi atau Insurance Day 2018. Perayaan…

Pertumbuhan Kredit Tahun Depan akan Melambat

      NERACA   Jakarta – Kalangan industri perbankan memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada 2019 akan melambat dari 13…

OJK Ikut Bangun 1.000 Unit Hunian Sementara

    NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan siap membangun 1.000 unit hunian sementara…