Petani Jambi dan Lampung Tuntut Tanah - Tidak Digubris

NERACA

Jakarta – Ratusan petani dari Jambi dan Lampung berjalan 1.000 km menuju Istana Merdeka untuk meminta tanah yang sudah mereka tinggali belasan tahun agar dapat dikembalikan. Aksi tersebut dilakukan pada Rabu (23/1) dengan sebelumnya menyatukan kekuatan di Kementerian Kehutanan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng, belum pernah terjadi sepanjang sejarah Nusantara, anak manusia berjalan kaki sepanjang 1.000 kilometer untuk menuntut secuil keadilan dari pemerintahan yang berkuasa. “Mereka menuntut sejengkal tanah bumi pertiwi dari penguasa agar mereka dapat bertahan hidup dan memberi makan anak-anak mereka,” kata Daeng kepadaNeraca.

Aksi tersebut bermula dari pengambilalihan lahan perkebunan masyarakat yang melibatkan tiga perusahaan perkebunan dengan niat berbisnis akasia. Masyarakat yang dimaksud berasal dari tiga tempat di Jambi, yaitu Suku Anak Dalam (SAD) 113, Dusun Kunangan Jaya II (Batanghari), dan Dusun Mekar Jaya (Sarolangun).

Sementara itu, tiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS), dan PT Wanakasita Nusantara (WN).

Menurut Sutarno, salah satu petani yang ikut diambil alih lahannya, mereka sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 2000. Pemerintah setempat sudah membangunkan Sekolah Dasar, Puskesmas, dan jalan. Karet dan kelapa sawit yang mereka tanam juga sudah menampakkan hasil.

Tanpa peringatan terlebih dahulu, tiba-tiba pada akhir 2011 perusahaan-perusahaan tersebut masuk membongkar kebun-kebun warga yang kebanyakan menjadi mata pencaharian utama masyarakat.

Mediasi sudah dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jambi. Tetapi masyarakat belum mendapatkan kejelasan atas tanah yang mereka tinggali.

Permasalahan membesar sampai melibatkan Menteri Kehutanan. Lantas dibuatlah tim kecil yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukanmappinglahan mana-mana saja yang sudah menjadi tempat tinggal masyarakat.

Sayangnya, meski pertengahan 2012 hasilmappingtersebut sudah diberikan ke Kementerian Kehutanan, tapi sampai akhir tahun masyarakat di tiga dusun yang tanahnya diambil alih tersebut belum mendapatkan kepastian.

Ketidakjelasan itu menyulut kegeraman masyarakat yang kemudian direalisasikan dengan bentuk aksi jalan kaki 1.000 km dari Jambi ke Jakarta. Aksi jalan kaki tersebut dimulai pada 12 Desember 2012. Sebagian masyarakat lainnya mendahului dengan menaiki bus, lalu berkemah di depan Kementerian Kehutanan, sambil menunggu kawan-kawan mereka yang berjalan kaki.

Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan petani dari Mesuji, Lampung, yang mempunyai masalah yang sama. Mereka kemudian ikut bersama petani Jambi untuk jalan kaki menuju Istana Merdeka. Satu setengah bulan kemudian, yaitu Rabu kemarin, para pejalan kaki itu sampai dan menyuarakan permintaan mereka, yaitu kejelasan tanah untuk mereka.

Namun sayang, kata Daeng, aksi mereka seperti tidak dipedulikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Pemerintahan SBY, elite partai politik di negeri ini memang tidak punya hati nurani. Tidak secuilpun apresiasi dari pemerintah dan elite parpol terhadap jerih payah dan perjuangan petani,” kata Daeng.

BERITA TERKAIT

Kolaborasi Kitabisa.com dan Baznas - Gojek Gotong Royong “Bangun” Palu dan Donggala

Peduli atas nama kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala, Gojek bersama mitra driver dan konsumennya ikut ambil…

Ini Penyebab Bau Mulut dan Cara Mengatasinya

Meski sepele, tapi bau mulut bisa berdampak pada kepercayaan diri seseorang. Selain itu, bau mulut juga bisa jadi pertanda beberapa…

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…