Pertamina Untung Dari BBM Bersubsidi? - TIDAK RASIONAL SUBSIDI RP 136 TRILIUN

Jakarta – Ketika pemerintah dan beberapa kalangan "meributkan" keberadaan subsidi BBM, pengamat dari Institute Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng justru mengungkapkan data sebaliknya. Menurut dia, Pertamina rata-rata membeli bahan baku seluruh minyak mentah mencapai 42 juta kiloliter (kl). Jika ditambah dengan biaya pajak yang diberikan Pertamina ke negara, serta biaya operasionalnya, maka total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan BBM 42 juta kl itu mencapai Rp318 triliun. Nah, apabila 42 juta kl BBM itu dijual dengan harga rata-rata Rp4.500 per liter, maka Pertamina memperoleh Rp326 triliun. Artinya, Pertamina masih untung Rp 8 triliun.

NERACA

Namun, Pertamina malah memperoleh biaya subsidi dari pemerintah pusat Rp136 triliun. "Keberadaan Pertamina tidak rasional. Pertamina mengelola subsidi besar namun sangat lemah dan tidak bersaing dengan Chevron, ExxonMobil, dan Petronas," ungkap Salamudin dalam dialog publik bertema "Membongkar Perampokan Uang Negara Oleh Penguasa Istana Negara di Dalam Tubuh Pertamina", di Jakarta, Rabu (23/01).

Tak hanya itu, di tempat yang sama, peneliti dari Petromine Watch Institute Imam Zaenal Muttaqin pun memaparkan hal serupa. Menurut dia, korupsi dan "perampokan" uang negara dalam tubuh Pertamina terjadi dalam praktik impor minyak.

Misalnya, harga impor minyak Pertamina berkisar US$113,95 per barel. Namun, rata-rata harga minyak dunia hanyalah US$95 per barel, dan maksimal US$105 per barel. Sehingga, adanya selisih US$8 per barel selisih pendapatan dari impor minyak yang dilakukan Pertamina per barelnya. "Apabila dikalikan dengan jutaan barel minyak yang diimpor Pertamina maka total selisih marjinnya Rp25 triliun. Itu adalah total mark up impor minyak," ungkap dia.

Imam mengatakan, Pertamina seharusnya menghasilkan pendapatan yang besar untuk Indonesia. Namun, kenyataannya pendapatan Pertamina masih kalah jauh dibandingkan perusahaan lain di Indonesia. "Sumbangsih Pertamina terhadap negara hanya sebesar Rp16 triliun. Sedangkan perusahaan lain mampu memberikan hampir Rp63 triliun kepada negara," ujarnya.

Imam menambahkan bahwa dalam kenyataannya, cadangan minyak Indonesia dibandingkan Malaysia yang jauh lebih besar, malah kalah dari segi pendapatan. Tercatat pendapatan Pertamina lebih kecil daripada Petronas. Padahal, di satu sisi usia Petronas lebih muda. "Jangan-jangan, Pertamina mengeluarkan biaya-biaya yang lebih besar supaya petingginya aman," tukas Imam lagi.

Selain itu, Imam juga menjelaskan bahwa Pertamina sebagai induk usaha Petral juga harus bertanggungjawab atas biaya yang membengkak sampai Rp25 triliun per tahun akibat impor minyak yang dilakukannya. "Banyak oknum mafia minyak yang bermain di sini (Petral, red.) dengan mark up harga, margin harga, dan lain lain," paparnya.

Sementara pengamat perminyakan Kurtubi mengungkapkan, sampai saat ini pemerintah hanya memakai hitungan harga minyak Singapura (MOPS). Seharusnya jangan hanya MOPS yang dijadikan patokan harga keekonomian BBM, tapi harga dengan penilaian harga minyak dunia. "Jika hanya menjadikan MOPS sebagai satu-satunya patokan harga keekonomian BBM, untuk negara-negara pengimpor BBM sangatlah riskan dari terjadinya manipulasi harga yang akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menaikkan penilaian harga MOPS", ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Untuk subsidi BBM, Kurtubi menerangkan ada semacam kerancuan istilah dan penghitungan subsidi BBM. Subsidi selisih antara biaya dengan harga jual, dan harga jual rendah dari harga pokok. Dalam pengertian subsidi BBM, sama. "Apakah betul subsidi yang dicantumkan itu merupakan solusi antara harga jual dengan harga pokok, Rp60-90 triliun. Ternyata, subsidi dihitung berdasarkan selisih harga pasar internasional dengan harga jual dalam negeri. Jelas, dengan persepsi ini pemerintah rugi, karena bukan berdasarkan biaya pokok. Menghitung subsidi harus gunakan perhitungan yang universal", terang Kurtubi

Kurtubi menjelaskan, kalau harga jual Rp4.500 per liter, menurut hitungan biaya pokok produksi BBM, sebagai penghasil migas, minyak keluar dari perut bumi itu milik rakyat, tapi karena operator asing harus dibagi, 15% bagi mereka, sehingga 85% dianggap penerimaan negara. Dan minyak mentah yang ada, dihargai sesuai BBM, sehingga penerimaan migas Rp200 triliun.

Hitungan pemerintah subsidi BBM, tegasnya, tidak mengacu pada harga pokok. "Kalau begini hitungan subsidi sangatlah besar. Hitungan pemerintah salah total, biar kelihatan subsidi besar, sehingga tidak ada dana untuk pos lain," tegas Kurtubi seraya menyebutkan, Rp3,8 triliun yang bisa dihemat tersebut tipu-tipu. Dan itu, menyimpang dari perhitungan universal yang berlaku untuk mengukur untung rugi bisnis.

Dengan begitu menurut dia, minyak mentah yang masuk ke Pertamina,, dianggap 0 dan biaya pokok tidak sampai Rp 2 ribu. Sedangkan, minyak mentah yang diolah Pertamina itu sebagian dibeli dari pasar internasional. Ini timpang, karena harusnya harga pokok lebih rendah dari harga BBM internasional.

Tidak Valid

Menjawab aneka tudingan tersebut, VP Corporate Communication Pertamina Ali Mudakir menganggap data yang diterbitkan IGJ tidak valid. Pasalnya, laporan keuangan yang setiap tahunnya dikeluarkan Pertamina selalu dilakukan audit oleh BPK dan hasilnya Pertamina menelan kerugian. "Saya rasa data itu tidak valid dan tidak bertanggungjawab," tegas dia, Kamis.

Ali menjelaskan bahwa pada tahun lalu pun pihaknya menelan kerugian Rp4,7 triliun lantaran menjual gas dengan harga terlalu murah. “Dari menjual gas saja merugi, apalagi dari BBM. Untuk LPG ukuran 12 kg, harga jualnya sebesar Rp5.850 per kg. Padahal, harga ke ekonomian elpiji sebesar Rp12.500. Karena itu, Pertamina tidak bisa menutupi kekurang harga jual LPG," katanya.

Menurut dia, dengan harga LPG sebesar Rp5.850 per kg, Pertamina menanggung kerugian sebesar Rp20 triliun selama lima tahun ke belakang. Padahal, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk investasi di sektor lain yang bisa menunjang kinerja Pertamina termasuk membangun sarana penunjang infrastruktur energi seperti kilang.

Tak hanya itu, lanjut Ali, pada 2011 Pertamina mempunyai piutang kepada pemerintah sebesar Rp7 triliun. Dia mengakui bahwa selama ini, Pertamina tidak punya keuntungan besar dalam industri migas di sektor hilir. Namun selama ini Pertamina hanya mengambil keuntungan dari sektor hulunya saja. "Kita tidak menikmati keuntungan dari hilir tetapi dari hulu nya seperti eksploitasi dan eksplorasi," tambah dia.

Terkait dengan harga minyak di pasar dunia, Ali menjelaskan bahwa selama ini Pertamina membeli harga sesuai dengan harga Mean of Platts Singapore (MOPS) yang setiap harinya harga selalu berubah-ubah. "Untuk membeli minyak, kita menggunakan harga pasar kadang bergerak naik kadang bergerak turun. Itu tergantung dari ekonomi dunia," ucap dia.

Bahkan, kata Ali, Pertamina selalu menambah kuota BBM bersubsidi yang setiap tahunnya selalu melebihi kuota. mohar/bari/iwan/rin

BERITA TERKAIT

Laba Fajar Surya Wisesa Melesat 136,1%

Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,405 triliun atau naik 136,1% dibanding periode…

TKN: Prabowo Kalah Debat, Tidak Perlu Cari Alasan

TKN: Prabowo Kalah Debat, Tidak Perlu Cari Alasan NERACA Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - KH Maruf…

XL Bukukan Rugi Bersih Rp 3,29 Triliun

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT XL Axiata Tbk (EXCL) membukukan rugi bersih hingga Rp 3,29 triliun. Perseroan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemenkeu Siapkan Strategi Pengembangan Unicorn

Jakarta-Kementerian Keuangan diketahui telah menyiapkan strategi untuk mendukung pengembangan unicorn di dalam negeri. Respon program pengembangan unicorn ini merupakan salah…

NERACA PERDAGANGAN DEFISIT US$1,16 MILIAR DI JANUARI 2019 - CORE: Defisit NPI Diprediksi Masih Berlanjut

Jakarta-Ekonom CORE memprediksi neraca perdagangan Indonesia (NPI) diperkirakan masih terus defisit hingga sepanjang tahun ini, karena kondisi ekspor impor Indonesia…

Kenaikan Tarif Kargo Udara Berdampak ke Sektor Perikanan

NERACA Jakarta-Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Rifky Effendi Hardijanto, mengatakan kenaikan tarif kargo udara turut…