NERACA

Jakarta - Terlepas dari polemik yang terjadi di masyarakat mengenai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, ada sebuah upaya yang akan dilakukan pemerintah melalui PT Pertamina, yakni terkait dengan pengadaan sistem monitoring BBM bersubsidi. Rencananya, pengadaan sistem monitoring BBM bersubsidi ini akan segera ditenderkan dengan biaya hampir Rp 1 Triliun. Nilai tender sebesar itu adalah untuk pengadaan teknologi monitoring tersebut. Lebih jauh, PT Pertamina menyatakan sistem monitoring pengendalian (SMP) bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan digunakan untuk seluruh wilayah Indonesia pada awal 2014.

 “Apabila tender dijalankan dan pemenang tender bisa ditunjuk awal tahun depan, Pertamina dapat mulai memasang teknologi tersebut mulai dari Jabodetabek, kemudian Jawa bagian barat dan Jawa Bali, dan pada 2014 pemasangan IT (teknologi monitoring) tersebut selesai di seluruh Indonesia,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yuktyanta dalam rilisnya yang diterima Neraca, Kamis (24/01).

Menurut Hanung, rencana tender yang akan segera dilakukan Pertamina terkait dengan pengadaan sistem monitoring BBM bersubsidi tersebut ada banyak hal yang nantinya jadi pekerjaan rumah untuk pemerintah di negeri ini. Ragam kebijakan telah diambil sebelumnya seperti peraturan menteri ESDM tentang pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, dan inipun tidak berjalan dengan baik.

“Kemudian saat Wakil Gubernur DKI mewacanakan penghapusan BBM bersubsidi di DKI, kontrapun tak kunjung selesai, dan kesimpulannya adalah BBM bersubsidi tidak mungkin dapat dihapuskan di DKI,” tambahnya.

Lebih lanjut lagi, dia menjelaskan Program SMP BBM bersubsidi ini masih berbicara seputar monitoring dan pengendalian, dan hasilnya seperti disampaikan oleh pihak PT Pertamina adalah pemerintah dapat mengetahui perilaku konsumsi BBM masyarakat. Pertanyaan yang akan muncul selanjutnya dan tidak kalah pentingnya adalah, apakah program SMP BBM bersubsidi yang sedang ditenderkan Pertamina tersebut mencakup juga mekanisme pembatasannya? Atau juga teknologi tersebut mampu membuat prioritas mana yang paling berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini sehingga didahulukan dan mana yang tidak.

“Lepas dari niat baik perseroan dengan optimismenya terhadap teknologi yang akan digunakan untuk kebutuhan monitoring dan pengendalian BBM bersubsidi ini, pertanyaan yang kembali muncul adalah sejauh mana peran Kementerian BUMN dalam mendorong  optimalisasi pemanfatan  infrastruktur dan teknologi yang sudah melekat dan sudah ada di BUMN atau lembaga pemerintah lainnya dalam monitoring sistem BBM bersubsidi ini sehingga akan mampu terciptanya sinergi antarlembaga negara dan penghematan uang negara,” jelasnya.

Niatan  PT Pertamina tersebut diharapkan menjadi solusi terbaik, namun demikian pengawasan pemerintah dan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus mulai dari proses tender maupun pelaksanaan penerapan teknologi tersebut, sehingga akan meminimalisasi kegagalan serta peluang penyalahgunaan yang bisa menimbulkan kerugian negara. Selain itu, pengawasan menjadi sangat penting mengingat PT Pertamina adalah perusahaan yang dibiayai oleh uang negara. Terkait dengan pengawasan dan perbaikan. (mohar)