Penghematan BBM 1,3 Juta KL Tidak Signifikan

NERACA

Jakarta - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, program penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui sistem teknologi informasi (TI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 1,3 juta kiloliter tidak signifikan.

“(Jumlah) 1,3 juta kiloliter yang pakai TI itu menurut saya kalau dirupiahkan kira-kira Rp5-6 triliun. itu belum terlalu efektif untuk mengurangi belanja subsidi dan juga untuk kualitas belanja yang lebih baik. Jadi menurut saya, kalau mau ada program pembatasanitu harus yang punya dampak siginifikan. Yang TI itu bisa dipakai sebagai supporting untuk dampak yang lebih signifikan. Artinya, dibuat satu program, nah TI yang dipakai itu bisa membantu pencapaian target yang lebih signifikan,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu (23/1).

Menyinggung program pembatasan yang meluas ke Sumatera, menurut Bambang, itu juga tidak signifikan karena hanya untuk mobil dinas. “Kalau itu kita lihat kejadian pada 2012, dampaknya tidak terlalu signifikan. Toh volume yang di sana cukup kecil. Jadi saya melihat di sini efektifitasnya masih kurang. Yang saya tekankan adalah perlunya pembatasan dengan dampak yang lebih signifikan baik pada jumlah subsidinya, juga pada anggaran,” kata dia.

Kendaraan Pribadi

Dia menyarankan untuk mengaplikasikan metode pembatasan pemakaian BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi. “Pembatasan yang pernah kita bahas pada 2011, semua kendaraan pribadi tidak boleh memakai BBM bersubsidi. Atau, yang pernah diwacanakan juga, misalnya misalnya cc tertentu, terserah berapa. Nah dari situ kan bisa dihitunglah kira-kira dampak yang lebih signifikan,” kata Bambang.

Ditambahkannya, anggaran subsidi bisa dikendlaikan sehingga akan lebih baik bila direalokasi untuk kegiatan yang lebih produktif dan kualitas belanja yg lebih baik.

“Nah, caranya apa kan banyak opsi. Kita tidak dalam posisi apakah yang ini lebih baik dari kemarin. Kalau ada sesuatu, misalnya kebijakan atau program yang bisa membuat dampak signifikan daripada penyesuaian harga, kenapa nggak?” kata dia.

Dampak Fiskal

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan program yang diperkirakan akan menghemat pemakaian BBM bersubsidi hingga 1,3 juta kiloliter tersebut dapat berlaku efektif di seluruh Indonesia demi untuk mengurangi beban anggaran subsidi.

"Indonesia luas dan sesuatu yang disubsidi kalau terjadi selisih dari harga pasar cukup besar, akan terjadi orang yang menyalahgunakan. Itu bagian yang harus kita yakinkan berjalan efektif," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM agar konsumsi BBM tahun ini tidak melebihi kuota sebesar 46 juta kiloliter dengan nilai subsidi Rp193,8 triliun. (doko)

BERITA TERKAIT

Goodyear Kantungi Pinjaman US$ 20 Juta

Danai pengembangan bisnisnya, PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) telah menandatangani perubahan pertama pemberian fasilitas perbankan korporasi dari Bank HSBC Indonesia.…

Meski Rupiah Melemah, Subsidi BBM Tak Berubah

      NERACA   Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih dikisaran Rp15.200 yang mana nilai tersebut jauh…

Target Swasembada Pangan Pemerintah Tidak Didukung Luas Lahan - Data Hasil Riset

NERACA Jakarta – Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah luas lahan pertanian yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…