NERACA

Jakarta – Sampai dengan Rabu (23/1), jalan nasional yang rusak akibat banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) mencapai 106 km alias 23% dari total jalan nasional di Jabodetabekpuncur, yaitu 453 km. Keterangan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, di kantornya.

“Itu adalah data yang terbaru. Kalau data sampai Sabtu (19/1) baru mencapai 47 km untuk Jabodetabekpunjur,” kata Djoko. Intensitas hujan yang begitu tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kerusakan semakin parah dalam waktu yang singkat.

Ketika kerusakan baru mencapai 47 km, Djoko mengestimasi dana yang dibutuhkan untuk perbaikan tanggap darurat kerusakan jalan tersebut sebesar Rp 55 miliar. Atau kira-kira Rp 1 miliar untuk perbaikan 1 km jalan. Meskipun kerusakan yang terjadi tergolong ringan, angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding anggaran pemeliharaan rutin jalan nasional yang jumlahnya Rp 30 – 50 juta/km/tahun.

Kebutuhan Rp 1 miliar untuk perbaikan 1 km jalan tersebut digunakan untuk penanganan berupa penutupan lubang, pelapisan setempat (overlay), pembersihan, dan perbaikan saluran samping serta trotoar. Tentu saja anggaran yang dibutuhkan akan membengkak karena panjang jalan nasional yang rusak bertambah menjadi 106 km.

Sumber Dana

Dana untuk perbaikan tanggap darurat tersebut diambil dari anggaran rutin Ditjen Bina Marga. Jika anggaran rutin sudah habis, Ditjen Bina Marga akan menggunakan dana cadangan yang tidak diblokir sebesar Rp 195 miliar. Kalau dana itu habis juga, Ditjen Bina Marga akan menggunakan dana cadangan yang diblokir sebesar Rp 109 miliar. Sumber dana terakhir kalau seluruh anggaran tersebut telah digunakan adalah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Djoko memberi penjelasan mengenai dana cadangan yang diblokir dan yang tidak diblokir. Saat penetapan APBN, terdapat anggaran yang sudah pasti harga dan penggunaannya, sehingga tidak diblokir sementara yang belum pasti harga dan penggunaannya masuk kategori diblokir.

“Namun sampai sekarang kita masih menggunakan anggaran rutin, belum menggunakan dana cadangan,” kata Djoko.

Anggaran rutin untuk perawatan jalan nasional Jabodetabekpunjur adalah Rp 23 miliar. Untuk memperbaiki jalan rusak yang 47 km saja, anggaran tersebut kurang sebesar Rp 22 miliar. Padahal sekarang jalan yang rusak sudah mencapai 106 km. “Itupun masih bisa bertambah kerusakannya,” kata Djoko. Mau tidak mau, Ditjen Bina Marga menggunakan dana yang memang sudah dicadangkan.

Tidak Bisa Segera

Perbaikan jalan yang akan dilakukan tidak serta merta dapat direalisasikan, meskipun dananya sudah siap dikucurkan. “Kalau keadaan jalannya masih diguyur hujan atau masih basah, perbaikan tidak bisa dilakukan,” jelas Djoko.

Selama hujan ini, yang bisa dilakukan hanyalah memberikan peringatan-peringatan kepada pengendara. Jika perbaikan sudah memungkinkan, baru dilakukan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan akan selalu bersifat tambal sulam.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Waskito Pandu, perbaikan yang sifatnya tambal sulam tidak bisa dihindari. “Yang namanya penanganan darurat itu memang tambal sulam. Kalau permanen itu itu memerlukan waktu karena harus lelang dulu, desain dulu, dan sebagainya,” kata Waskito.

Waskito juga menjelaskan bahwa perbaikan jalan yang sifatnya permanen tetap dilakukan tetapi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jalan mana dan kapan perbaikan permanennya itu ada dalam perencanaan.

Luar Jawa

Djoko menambahkan, kerusakan jalan nasional akibat banjir juga terjadi di luar Jabodetabekpunjur, tetapi tidak lebih parah misalnya di beberapa titik di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Akibat cuaca, terdapat beberapa ruas jalan yang rusak, tetapi beda jenis kerusakannya. Kalau di Jabodetabekpunjur biasanya kerusakan jalannya karena berlubang, kalau di Sumatera biasanya karena longsor.