NERACA

Jakarta  - Kementerian Sosial telah menyalurkan dana sebesar lebih dari Rp15 miliar selama masa tanggap darurat bencana banjir yang melanda Ibukota Jakarta.

"Total bantuan dari Kemensos hingga saat ini senilai Rp15 miliar," kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Margo Wiyono di Jakarta, Selasa (22/1) seperti dilansir Antara.

Sebelumnya Kementerian Sosial telah mendistribusikan bantuan stok penyangga (buffer stock) logistik senilai Rp4,5 miliar berupa permakanan, sandang, perlengkapan keluarga dan peralatan evakuasi.

Bantuan tersebut didistribusikan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sampai akhir 2012. Bantuan logistik kembali didistribusikan pada masa tanggap darurat banjir sejak 17-19 Januari 2013 senilai Rp9 miliar.

Selain itu, bantuan langsung diberikan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kepada pengungsi banjir di Kalibata senilai Rp103 juta dan pengungsi banjir di Kampus STIKES Binawan senilai Rp288 juta.

Bantuan langsung tersebut berupa selimut, daster, kain batik panjang, baju kaos, dan baju seragam SD. Bagi pengungsi banjir di Muara Baru, Penjaringan, Kemensos menyerahkan bantuan melalui lembaga swadaya masyarakat Urban Poor Consorsium (UPC) senilai Rp271 juta meliputi selimut dan paket sandang.

Selain itu juga didistribusikan mie instan kepada pengungsi korban banjir Rawa Bebek Penjaringan senilai Rp123 juta dan pemberian santunan kepada ahli waris dua korban meninggal dunia masing-masing sebesar Rp2 juta.

Sumbangan Harus Izin

Kemensos juga menyatakan bahwa pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dalam kondisi tanggap darurat diperbolehkan tapi harus memiliki izin paling lambat satu minggu setelah pengumpulan.

"Berdasarkan keputusan Menteri Sosial tentang pengumpulan sumbangan kepada masyarakat diperbolehkan dan setelah jangka paling lambat satu minggu diharuskan untuk segera mengurus perizinannya," kata Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Benny Setia Nugraha.

Hal itu disampaikan terkait maraknya pengumpulan sumbangan pascabanjir. Pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat langsung turun pada masa tangga darurat memastikan korban banjir yang mengungsi terpenuhi kebutuhannya.

Selain pemerintah, berbagai pihak lain mulai dari organisasi masyarakat, partai politik, pihak swasta dan masyarakat memberikan bantuan untuk korban banjir.

Di samping itu, ada juga pihak-pihak yang mengumpulkan sumbangan dari masyarakat baik melalui media massa, organisasi sosial dan lainnya.

Lebih lanjut Benny mengatakan, jangka waktu pengumpulan dapat dilakukan selama tiga bulan dan seluruh hasil pengumpulan sumbangan tidak boleh digunakan untuk biaya operasional tapi seluruhnya kembali untuk bantuan ke masyarakat.

Selain itu, rekening untuk bencana tidak diperbolehkan digabung dengan pengumpulan sumbangan non bencana. (doko)