NERACA

Jakarta – Di tengah era globalisasi dan juga maraknya perdagangan bebas, industri nasional masih saja terpaku untuk memanfaatkan pasar dalam negeri. Padahal potensi pasar di luar cukup menjanjikan terlebih industri seperti industri berbasis agro, garmen dan semen sedikit pesaing. Sehingga jika industri-industri nasional tersebut masuk ke pasar luar negeri maka potensi diterima di pasar cukup besar.

Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahjana mengatakan ada beberapa sektor industri yang berpotensi ekspansif ke kawasan regional. Hal itu lantaran, ketersediaan bahan baku di dalam negeri seperti industri agro, garmen dan semen yang cukup banyak. "Untuk industri berbasis agro, posisi Indonesia cukup kuat sebab tidak banyak pemain dari luar negeri yang mampu bersaing di sektor tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/1).

Akan tetapi, kata dia, sebelum industri tersebut melebarkan "sayapnya" untuk ekspansi ke pasar regional, perlu ada perhitungan yang cermat agar langkah-langkah yang dilakukan menguntungkan dari sisi bisnis. "Dalam mengembangkan bisnisnya di luar, pelaku industri dapat ikut bersama-sama dengan jaringan pemerintah sebagai langkah membuka pasar atau bisa juga melakukan kolaborasi," katanya.

Menurut dia, industri nasional cenderung defensif dalam menghadapi era globalisasi. Pasalnya dari karakteristik industri di dalam negeri rata-rata mengalokasikan sekitar 60-70% hasil produksinya untuk pasar dalam negeri dan sisanya sebesar 30% untuk pasa ekspor. Hal demikian, lanjut dia, membuat industri di Indonesia cukup aman dari kondisi global yang saat ini sedang mengalami krisis karena industri Indonesia tidak ketergantungan dengan ekspor.

Perlu Pemetaan

Sementara itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Titik Anas menjelaskan impor yang tinggi lalu akan dibayar dengan peningkatan penjualan produk-produk bernilai tambah belum tentu dapat meningkatkan ekspor. Pasalnya diperlukan suatu pemetaan yang jelas dan langkah proaktif untuk mengejar pasar tujuan. "Usaha kita untuk menciptakan satu produk baru, belum tentu produknya bisa langsung diekspor. Perlu ada usaha ke arah itu," ujarnya.

Sejauh ini, Titik belum membaca geliat pemerintah dalam mengejar pasar ekspor produk-produk bernilai tambah tersebut. "Misalnya pemerintah mewajibkan smelter. Tetapi pemerintah tidak mencari pasarnya kan, diserahkan ke swasta. Seharusnya kan dipromosikan apa yang mau kita jual," imbuhnya.

Ia menekankan, pemerintah seharusnya berperan aktif menjadi fasilitator antara produsen dengan pasar dunia. Diantaranya dengan mengaktifkan fungsi atase perdagangan. "Tugas atase perdagangan ini kan mencari tahu, pasar ini butuh apa saja, lalu kita punya apa saja, kemudian dikolaborasikan," imbuhnya.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Khrisnamurti mengatakan, penyiapan produk bernilai tambah saat ini lebih menyasar pasar dalam negeri. Karena, jika produk-produk tersebut bisa diproduksi dan dibeli di dalam negeri, maka akan mengurangi impor. "Investasi di Indonesia memang menargetkan pasar domestik. Yang sekarang ini sebesar 75% sasarannya di dalam negeri. Untuk ekspor hanya memegang 25% sampai 30% saja dari perekonomian," paparnya.

Apalagi, sambung dia, pasar internasional lebih banyak menyuguhkan ancaman dibandingkan dengan solusi. Apalagi di tengah memburuknya perekonomian internasional. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia, kerap dijawab negara lain dengan memproteksi diri sendiri. "Pada saat negara lain melakukan proteksi diri, apakah kita kemudian harus terbuka-buka? Karena itulah kita tetap harus mengandalkan pasar dalam negeri," kata Bayu.

Berikan Jaminan

Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berjanji akan meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi para pengusaha Indonesia yang berinvestasi di luar negeri. Jaminan ini sangat penting agar investor asal Indonesia tidak dirugikan di negeri lain. "Kita harus berikan jaminan di negara yang besangkutan bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik seandainya ada pelanggaran yang dilakukan mitranya, atau perubahan situasi di negara itu. Harus ada proteksinya," jelas Deputi Bidang Promosi BKPM Himawan Hariyoga.

Himawan menambahkan, pihaknya tengah mengusahakan revisi perjanjian-perjanjian bilateral di bidang investasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap investasi Indonesia di luar negeri. Sebagian besar perjanjian investasi sudah dibuat lama sekali sehingga perlu penyesuaian dengan situasi saat ini.

Disepakatinya perjanjian-perjanjian baru untuk memberikan perlindungan ini, diharapkan minat para pengusaha nasional untuk melakukan ekspansi ke luar negeri akan semakin besar. Ia menyebut beberapa perusahaan raksasa Indonesia seperti Indofood sebagai contoh pelaku usaha yang tertarik melakukan perluasan usaha ke luar karena adanya jaminan hukum yang jelas. "Dengan cara begitu, para pengusaha mungkin akan banyak tertarik investasi di luar negeri. Misalnya Indofood, pabriknya sekarang ada di Jeddah, kemudian ada juga usaha kelapa sawit kita di Afrika Selatan, dan sebagainya," tutupnya.