Pengamat: Tak Ada Oligopoli Industri Otomotif

NERACA

Jakarta - Dugaan adanya penguasaan bisnis industri otomotif di Indonesia oleh korporasi kakap, mulai dari hulu hingga hilir, dibantah oleh pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Dia menegaskan, tidak ada bentuk oligopoli dalam industri otomotif.

Pasalnya, konsumen merasa tidak dirugikan dengan adanya grup dalam industri tersebut. "Pasar otomotif juga tidak terganggu. Bahkan penjualan otomotif di Indonesia mencapai penjualan yang cukup tinggi karena telah mencapai di atas 1 juta," kata Agus kepada Neraca, Senin.

Dia juga mengatakan, hampir semua industri besar, baik dibidang otomotif ataupun bidang lainnya, mempunyai hal yang sama, yaitu memiliki bank serta lembaga pembiayaan sendiri. "Ini adalah hal yang lumrah saja. Seperti Grup Astra punya multifinance sendiri. Produsen Mercedez Benz punya Dipo Finance. Ini semua untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan konsumen," jelasnya.

Bahkan, lanjut Agus, konsumen bebas memilih untuk menggunakan produk walaupun dengan layanan jasa yang berbeda. Direktur Utama PT BCA Finance, Roni Haslim, menuturkan bahwa produsen otomotif yang memiliki bundling (penggabungan usaha) dengan multifinance tertentu biasanya terjadi dalam suatu perusahaan yang terafiliasi.

“Kalau yang seperti itu (multifinance terafiliasi) akan menawarkan kepada konsumen cicilan kendaraan bermotor dengan multifinance yang sudah memiliki afiliasi terhadap produsen otomotif. Tapi kalau di BCA Finance tidak seperti itu. Di perusahaan kami tidak memiliki afiliasi dan terus melakukan inovasi sehingga masyarakat tetap mempercayakan pembiayaan kendaraan bermotornya kepada kami. Kami juga menyediakan kredit di semua merek,” klaim Roni kepada Neraca, kemarin.

Sebelumnya, mantan Anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Erwin Syahril mengungkapkan, apa yang terjadi di industri mobil pada saat ini telah melanggar UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam integrasi vertikal sebagai turunan Pasal 14 UU No. 5/1999.

“Melihat indikasi adanya pelanggaran ini, maka saya meminta kepada komisioner baru KPPU untuk mendalami kasus ini,” papar Erwin. Dia mengusulkan kepada Komisioner KPPU yang sekarang ini tentang industri mobil yang hanya dikuasai oleh satu atau dua perusahaan saja untuk mengusut adanya permainan persaingan usaha yang tidak sehat.

Lebih lanjut Erwin memaparkan, dalam industri mobil bisa diduga adanya kartel dengan banyaknya perusahaan mobil yang mengatur harga jual dan wilayah pemasaran sehingga dikuasai oleh segelintir perusahaan mobil. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum persaingan usaha karena terdapat keutungan usaha yang dinikmati oleh satu atau dua perusahaan mobil.

”Bisa dicontohkan, di mana Toyota dan Suzuki yang menguasai pasar Indonesia sehingga mematikan perusahaan mobil lainnya. Bahkan diperparah lagi dengan keuntungan usaha mobil mereka dibawa ke negara masing-masing dan Indonesia tidak mendapatkan apa-apa,” tegas dia. [bari/ardi]

BERITA TERKAIT

Manufaktur - Peningkatan Investasi Perkuat Struktur Industri Elektronika

NERACA Jakarta – Industri elektronika di Indonesia diyakini akan semakin kuat struktur manufakturnya seiring masuknya sejumlah investor baru. Peningkatan investasi…

Otomotif - Kemenperin Optimistis Ekspor Mobil Tembus 1 Juta Unit Tahun 2025

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian optimistis jumlah ekspor mobil produksi Indonesia akan mencapai 1 juta unit pada tahun 2025. Agar…

Industri Mobil Listrik Butuh Kesiapan Produsen dan Konsumen

NERACA Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, industri otomotif di Indonesia terlihat semakin berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian, khususnya…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tegaskan Penurunan Suku Bunga Kembali Terbuka

  NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melontarkan sinyalemen kuat bahwa Bank Sentral bisa saja kembali menurunkan…

DPLK BRI Naik 40%

    NERACA   Jakarta - Dana kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI hingga Juni 2019 mencapai Rp12,03 triliun…

Banyak Lembaga Pembiayaan Kerjasama dengan Dukcapil, Perlindungan Data Dipertanyakan

  NERACA   Jakarta – Lembaga pembiayaan banyak yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) lebih…