free hit counter

Wapres Kecewa Kinerja ESDM dan BP Migas

LIFTING MINYAK IDEALNYA 1,2 JUTA BAREL/HARI

Rabu, 18/05/2011

NERACA

Jakarta –Kinerja sektor migas akhirnya mendapat sorotan tajam dari Wakil Presiden Boediono yang kecewa dengan lifting atau produksi minyak siap jual Indonesia yang hanya sebesar 916 ribu barel per hari. Capaian itu tidak memenuhi target APBN sebesar 970 ribu barel per hari. Untuk itu, Wapres memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) serta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) lebih serius menangani hambatan produksi energi primer itu.

"Saya kurang senang dengan performa produksi minyak kita yang rendah untuk keamanan energi dan pendapatan negara. BP Migas dan Kementerian Energi saya harap lebih serius dalam isu ini," tegas Boediono sebelum membuka Konvensi dan Pameran Industri Minyak dan Gas Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-35 di Jakarta, Rabu (18/5).

Wapres menghitung, seharusnya Indonesia mampu memproduksi minyak sebanyak 1,2 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun sampai saat ini produksi minyak dalam negeri masih di bawah target sehingga Indonesia masih harus mengimpor minyak.

“Penurunan produksi ini buruk bagi pasokan energi, buruk bagi impor minyak dan memperburuk anggaran negara,” tegas Boediono. Dia juga menuding masalah besar dalam produksi adalah eksplorasi yang tidak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, tingkat penghentian produksi mendadak atau unplanned shutdown juga masih tinggi.

Selain mendesak keseriusan dua institusi tersebut, Boediono minta peningkatan kinerja investasi untuk mendorong produksi minyak. Selain itu, investor perlu mengembangkan kerja sama lebih riil dengan mempercepat pencarian tambahan sumber daya untuk menambah cadangan. Salah satu caranya, optimalisasi lapangan minyak dengan metode injeksi larutan kimia atau Enhanced Oil Recovery (EOR).

Menjawab teguran Wapres itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh berjanjia akan mendorong pengembangan lapangan migas di kawasan frontier atau terpencil terutama di Indonesia timur. Meski tantangan kebutuhan modal dan teknologi sangat tinggi karena berada di daerah perbatasan dan di wilayah laut (off shore).

"Kalau soal target yang dikatakan Pak Wapres sebenarnya ada di dokumen resmi, itu sebesar 1,1 juta (barel per hari). Permintaan Wapres adalah sebuah tantangan buat kita untuk lebih erat kerjasamanya," ungkapnya ketika di sela-sela pameran IPA tersebut.

Terkait Enhance Oil Recovery atau peningkatan produksi minyak, Menteri menuturkan upaya itu telah dilakukan di lapangan Chevron, Duri, Riau. Dia memperkirakan pemuncakan produksi bakal terjadi pada kisaran tahun 2025-2030. ”Jadi, saya kira upaya itu sudah sangat akseleratif. Tinggal memang perlu waktu," ujarnya.

Darwin menjamin, Kementerian ESDM dan institusi yang terkena sentilan Wapres, BP Migas, terus mendorong para kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) membenahi masalah yang bersifat uncontrolable (tidak terkendali) terkait dengan penyebab-penyebab turunnya pencapaian target produksi dan lifting minyak.

Sementara, Kepala BP Migas R. Priyono menegaskan realisasi pendapatan migas hingga triwulan pertama sebesar US$ 8,198 miliar atau 23% di atas target yang ditetapkan dalam APBN 2011 yang sebesar US$ 6,65 miliar.

Dia juga mengakui produksi migas Indonesia belum mencapai sasaran yang diharapkan dalam APBN 2011. Sedangkan penerimaan yang tinggi karena lonjakan harga minyak dunia yang sempat mencapai US$ 120 per barel. Tingkat harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude-oil Price sendiri sebesar US$ 123,36 per barel untuk bulan April silam.

Dalam triwulan pertama 2011 realisasi lifting (produksi) minyak Indonesia adalah 90% (target 87,3 juta barel, sementara realisasi sebesar 78,5 juta barel) dan lifting gas adalah 94% (target 699,2 triliun BTU; realisasi 660 triliun BTU).

Sebelumnya pengamat energi Kurtubi berpendapat, perkembangan kebijakan sektor energi sangat parah karena penuh keraguan dan ketidakpastian. Beragam hasil studi disodorkan dengan berbagai pertimbangan dan skenario namun pemerintah belum mengambil sikap. “Di sektor ini (energi), seolah-olah tidak ada pemerintahan. Semua berjalan dengan sendirinya dan tidak efisien,” katanya kepada Neraca.

Presiden IPA Ron Aston juga mendesak perbaikan sistem fiskal untuk mematangkan industri migas terutama insentif pengembangan gas dan aktivitas eksplorasi. ”Perusahaan migas anggota IPA butuh kejelasan, konsistensi dan kepastian (clarity, consistency and certainty),” tegasnya. Inung