Awas, Tanggul Devisa Jebol - DEPRESIASI RUPIAH LEWATI TARGET APBN

Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo membenarkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sedang terjadi belakangan ini bisa memperberat beban belanja APBN. Sementara depresiasi rupiah kini makin mendekati level Rp 9.700, lebih tinggi ketimbang asumsi APBN 2013 yang ditetapkan Rp 9.300 per US$.

NERACA

Menurut Herry, pemerintah memang harus menyediakan dolar AS dalam jumlah lebih besar untuk membiayai kebutuhan negara terkait dengan pelemahan rupiah. Akibatnya, pemerintah harus mengupayakan lebih besar untuk menutup pagu yang tidak tersedia. "Yang sangat berpengaruh adalah terkait dengan subsidi, BBM dan listrik, belanja negara. Dari hitung-hitungan, dengan melemahnya rupiah, arahnya ke pembayaran utang lebih besar," ujarnya kepada Neraca, Senin (21/1).

Pihaknya belum menghitung berapa besaran deviasi imbas dari pelemahan rupiah terhadap APBN, tetapi ketika pagu yang disediakan tidak cukup, maka harus menyediakan pagu untuk selisih kursnya. Herry berharap, nilai tukar rupiah segera menguat.

Sementara untuk pembayaran utang, menurut dia, pemerintah diuntungkan oleh yield yang bergerak turun setelah investment grade. Alhasil, pembayaran bunga utang tahun lalu lebih rendah dari yang dianggarkan sebelumnya dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Sedangkan untuk subsidi, Herry mengatakan, jumlah rupiah yang disediakan jadi lebih banyak daripada dianggarkan jika asumsi nilai tukar di APBN jauh dari realisasi rupiah. "Jelaslah dari segi nilai rupiah yang disediakan harus lebih besar lagi, tapi prinsip kita realisasi itu dibatasi pagu. Artinya kalau pagunya yang tidak cukup itu ya harus disediakan untuk menutup yang selisih rupiah itu," katanya.

Perbedaan nilai tukar rupiah saat ini (Rp 9.700) sudah jauh dari target APBN 2013 Rp 9.300 per dolar AS. Ini dipastikan akan menambah beban anggaran negara mengingat pemerintah harus mengeluarkan biaya ekstra untuk impor serta membayar utang dan bunganya.

Jika setiap depresiasi rupiah Rp100 maka setidaknya ada tambahan defisit anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Artinya, pada kondisi sekarang terdapat selisih kurs Rp 400, maka perkiraan defisit APBN 2013 kian membengkak menjadi empat kalinya atau sebesar Rp 5,6 triliun.

Pelaku pasar mengkhawatirkan jika penerimaan negara yang berbasis dolar seperti ekspor tidak bisa mengompensasi pembengkakan belanja yang berbasis dolar, tentu imbasnya pemerintah harus mengeluarkan rupiah yang lebih banyak untuk keperluan impor.

Batas Psikologis

Secara terpisah, pengamat moneter Farial Anwar mengatakan kondisi nilai rupiah yang terus melemah akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. “Kalau dibiarkan terus pelemahan ini terjadi, maka bisa jadi berpotensi menyentuh angka Rp 10 ribu per dolar. Ini tentu saja akan membuat importir sangat berat,” ujarnya, kemarin.

Coba perhatikan nilai tukar rupiah tahun lalu, kata Farial, pada awal 2012 nilai tukar dolar adalah Rp 9.000, tetapi pada akhir tahun 2012, nilai tukarnya melonjak menjadi Rp 9.650. “Ini akan menambah beban luar biasa bagi yang mempunyai kewajiban membayar utang dalam bentuk dolar,”ujarnya.

Kalau sudah mencapai angka Rp 10 ribu, menurut dia, maka akan ada dampak psikologis yang akan menimbulkan efek yang berat. “Apalagi nanti ada redenominasi, ada yang menyebarkan cerita bahwa redenominasi akan mirip seperti sanering, sehingga membuat masyarakat panik.

Farial menjelaskan, sekarang yang terjadi adalah panic buying. Orang membeli dolar karena pelemahan rupiah yang terus terjadi belakangan ini.

Di sisi lain, guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan cadangan devisa saat ini tidak akan sanggup untuk mengintervensi rupiah jika nilai tukarnya telah mencapai di atas level Rp 10.000. "Kalau masih di bawah level 10.000 mungkin masih mampu, atau hanya untuk sekitar 3-4 bulan ke depan." jelasnya.

Namun yang jadi pertanyaan, menurut dia, seberapa jauh tekanan terhadap rupiah tersebut mampu diupayakan oleh pemerintah. Pasalnya, cadangan devisa tidak hanya digunakan untuk membantu menstabilisasikan nilai tukar rupiah, tetapi juga dibutuhkan untuk impor. Karena itu jika defisit neraca pembayaran yang terjadi saat ini tidak dapat diatasi maka akan lebih banyak cadangan devisa yang dibutuhkan.

"Meskipun ini sulit, harus ada upaya keras untuk pembatasan impor dan konsumsi BBM subsidi." jelasnya. Saat ini besarnya cadangan devisa yang dimiliki Indonesia sekitar US$113 miliar.

Dia mengatakan, selain meningkatkan ekspor, upaya lain yang dilakukan dalam upaya pengumpulan devisa antara lain menarik capital inflow, dan menjual beberapa SUN dalam bentuk dollar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga agar rupiah tidak bergerak liar dan mengurangi defisit neraca pembayaran.

Jadi, salah satu langkah yang dilakukan jika sampai terjadi cadangan devisa tidak sanggup mengintervensi rupiah, pemerintah perlu kembali menerbitkan SUN dan hal tersebut tentu bukan hal yang baik.

Masih Stabil

Menurut Kepala Biro Humas BI, Difi A. Johansyah, cadangan devisa yang ada di BI saat ini masih mencukupi untuk mengintervensi pasar untuk menaikkan nilai tukar rupiah kembali terhadap dolar AS.

"Itu cukup saja. Kan yang penting sekarang nilai tukar masih stabil, tidak terlalu berfluktuasi," katanya, kemarin.

Difi mengatakan bahwa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah memang diperlukan cadangan devisa."Tapi kalau valas di pasar mencukupi, maka cadangan devisa tidak perlu digunakan. Cara untuk menambah pasokan valas di pasar adalah lewat DHE (devisa hasil ekspor) yang masuk ke dalam negeri," ujarnya.

Menurut dia, cadangan devisa baru benar-benar digunakan jika pasokan valas menipis sehingga keadaan ini sudah mengganggu perekonomian nasional dengan nilai tukar mata uang yang terus melemah.

"Itu tidak akan langsung (mempengaruhi) begitu. Tapi dengan nilai tukar rupiah melemah, nilai ekspor kita malah jadi murah di luar negeri, sehingga eksportir senang (karena barangnya laku). Tapi sebaliknya, ini membuat importir tidak senang," jelasnya.

Dampak positif lainnya, penguatan dolar AS secara otomatis akan berdampak positif terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor BUMN. Selain itu penerimaan hibah juga akan meningkat. Bagian pemerintah atas laba BUMN (Rp32,6 triliun) bisa meningkat karena banyak BUMN yang melakukan ekspor menikmati menguatnya dolar AS.

Perhitungan Cadangan

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penghitungan posisi cadangan devisa sekarang menggunakan konsep "Internasional Reserve and Foreign Currency Liquidity (IRFCL)" atas dasar harga berlaku dengan "format official reserve asset (ORA)".

Dalam konsep IRFCL, hanya aset yang tergolong likuid yang diperhitungkan sebagai komponen cadangan dan penilaiannya menggunakan kurs yang berlaku saat tanggal pelaporan.

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Devisa diperlukan untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri.

Pengelolaan itu dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman.

Meski demikian, sinyal negatif penurunan kurs rupiah walau dianggap masih pada batas aman dan normal, ternyata membuat BI sudah siap dengan jurus kewaspadaan. Seperti keluarnya PBI pengawasan devisa No. 13/20/PBI/2011, adalah untuk mengantisipasi salah satu serangan seperti risiko pembalikan tiba-tiba, atau disebut sudden capital reversal. Serangan tersebut sangat potensial terjadi jika melihat portofolio arus modal asing bersifat jangka pendek. iqbal/ria/novi/lia/fb

BERITA TERKAIT

Amankan Devisa Ekspor

Melihat pergerakan rupiah dalam sebulan terakhir konsisten melemah terus terhadap dolar AS. Meski kurs rupiah belakangan ini cenderung menguat, pelemahan…

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

PBB Kuningan Mencapai Target, Sentuh 96%

PBB Kuningan Mencapai Target, Sentuh 96% NERACA Kuningan – Objek pajak di lingkup kota memang sudah sejak lama susah ditarget…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…