Tantangan Obama Tidak Ringan

Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama yang secara resmi dilantik kembali untuk periode kedua (2013-2016), ternyata memikul beban akibat akumulasi persoalan politik ekonomi, diantaranya sikap Partai Republik yang cenderung selalu menolak atas tiap rencana kebijakan pemerintahan hingga masalah riil ekonomi keuangan yang memang tidak ringan.

Lihat saja penguasaan panggung Partai Republik atas kongres menimbulkan implikasi serius dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan beberapa kali memaksa Obama bernegosiasi ketat terlebih dulu dengan kongres walau hanya sekadar untuk menetapkan menteri. Daftar calon menteri yang sudah dalam genggaman tangan Obama pun tidak otomatis lolos.

Misalnya Susan Rice (Duta Besar AS di PBB) yang semula dicalonkan menjabat menteri luar negeri menggantikan Hillary Clinton, terpaksa mengundurkan diri. Dia mendapat tantangan kuat dari kubu Republik di kongres, hingga Obama akhirnya menominasikan John Kerry sebagai menlu.

Selain itu, para pendukung Republik di kongres memaksa Obama bekerja habis-habisan untuk meloloskan kebijakan UU kenaikan pajak bagi warga kaya. Regulasi itu akhirnya lolos melalui voting di kongres pada 1 Januari 2013 dengan perbandingan 257 suara mendukung dan 167 suara menolak. Kelolosan UU tersebut sangat strategis, karena akhirnya terhindar dari jebakan jurang fiskal (fiscal cliff), yakni pemotongan anggaran belanja negara dan kenaikan pajak otomatis bagi hampir semua warga.

Dalam UU baru itu disebutkan, pajak bagi individual AS yang berpenghasilan di atas US$400.000 atau sekitar Rp 3,8 miliar per tahun dan pasangan dengan penghasilan lebih dari US$450.000 akan dinaikkan menjadi 39,6%. Pajak penghasilan investasi, pendapatan dividen, dan properti warisan juga dinaikkan. Secara keseluruhan, inilah kenaikan pajak besar-besaran setelah era pajak ’’rendah’’ di AS dalam dua dekade terakhir.

Lebih dari itu, kalangan Republik baik dalam kongres maupun senat selalu menekan Obama agar tidak menaikkan pagu utang pemerintah. Padahal Obama menyadari utang pemerintah AS memang sudah menggunung, melampaui batas aman. Berdasarkan data USDebtClock.org, total utang sudah mencapai US$16,4 triliun atau 105,5% dari produk domestik bruto (PDB) AS sebesar US$ 15,5 triliun. Sedangkan batas amannya adalah 60% dari PDB.

Dari sudut anggaran negara itu, AS tersebut juga sudah melanggar batas aman utang. Sejak pemerintahan George Bush tahun 2000 anggaran belanja AS selalu mengalami defisit, dan jumlah keseluruhannya kini mencapai 7 %. Sementara batas aman defisit anggaran adalah 3% dari PDB.

Karena itu, kalangan pakar ekonomi umumnya menilai besarnya jumlah utang AS saat ini bukan saja melampaui batas aman, melainkan juga membahayakan kelangsungan perekonomian Negara Adidaya itu secara jangka panjang. Itu sebabnya, kaum Republik menentang keinginan Obama menaikkan pagu utang. Lantas kenapa Obama bersikukuh minta pagu utang dinaikkan?

Obama berdalih, pemerintahannya membutuhkan kenaikan pagu guna mendukung pengeluaran pemerintah. Menurut dia, pengeluaran pemerintah kini hanya bisa mengandalkan tambahan utang baru lantaran AS tidak memiliki sumber penerimaan yang memadai. Jika tidak dinaikkan, operasional pemerintah bisa terhenti seperti pernah terjadi pada dekade 1990-an. Jadi, Obama dalam periode kedua ini memikul beban sangat berat.

BERITA TERKAIT

Ekonom Ingatkan Tantangan Likuiditas Perbankan

  NERACA Jakarta - Likuiditas perbankan diperkirakan kian mengetat pada 2019 setelah masa penguncian (lock-up) dana repatriasi amnesti pajak di…

Pemeriksaan Penumpang di Bandara Tidak Seragam

Saat ini belum ada SOP yang seragam dalam pemeriksaan penumpang (body scanning) di Bandara. Di Soekarno Hatta, Tangerang dan Sepinggan,…

Jika Presiden Tidak Turun Tangan, SP PLN Ancam Mogok Kerja - Permasalahan Di PLN

      NERACA   Jakarta - Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Pujian IMF

Belum lama ini sejumlah pejabat teras International Monetary Fund (IMF) menyampaikan pujiannya kepada kondisi perekonomian Indonesia. Seperti yang dilontarkan oleh…

Saatnya PNS Profesional

Presiden Jokowi pernah mengingatkan semua Gubernur dan Ketua DPRD jangan membuat peraturan daerah (Perda) yang menyebabkan tambah ruwet buat masyarakat,…

Prihatin, Industri Baja Lokal

Industri baja nasional saat ini lagi menghadapi cobaan yang berat. Pasalnya industri baja dalam negeri sedang dihadapkan pada masalah daya…