Dua Komisaris PT Jamsostek Dianggap Anti BPJS

NERACA

 

Jakarta – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak dua orang komisaris PT Jamsostek dari unsur buruh karena mereka dianggap anti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), padahal mulai 1 Januari 2014, badan hukum BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah berubah menjadi badan hukum publik.

Dua komisaris yang dimaksud adalah Bambang Wirahyoso dan Mathias Tambing. Demikian isi pesan singkat yang diterima Neraca dari MPBI, Senin (21/1).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa salah seorang dari mereka bahkan selalu mengancam akan menarik JHT (Jaminan Hari Tua) Jamsostek, tetapi malah diangkat sebagai komisaris. “Apakah ini berarti ada transaksional jabatan? Mereka berdua tidak berasal dari most representative buruh dan tidak melalui tes yang transparan, terukur, dan jujur,” jelas Iqbal.

Bambang Wirahyoso adalah Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) sedangkan Mathias Tambing adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Iqbal memberikan tenggat waktu hingga akhir Januari 2013 kepada Jamsostek untuk mengganti kedua wakil buruh tersebut dengan orang-orang yang dianggap lebih representatif. Dia mengancam akan menduduki kantor pusat Jamsostek jika kedua orang tersebut tidak segera diganti.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir mengatakan bahwa seharusnya Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk komisaris Jamsostek dari organisasi atau serikat buruh yang jelas, bila perlu memiliki sertifikasi. Apalagi, dua komisaris yang ditunjuk itu, kata dia, berasal dari organisasi yang selama ini menentang BPJS.

Mudhofir berpendapat, seharusnya komisaris yang dipilih berasal dari organisasi yang mendukung BPJS. "Transisi dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu sangat penting. Jangan sampai komisaris yang ditunjuk saat ini justru menghambat terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Untuk diketahui, MPBI adalah perkumpulan buruh dari tiga konfederasi besar serikat pekerja dan buruh, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). MPBI adalah organisasi yang dianggap cukup merepresentasikan suara buruh.

 

BERITA TERKAIT

SIG Tingkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif Menjadi 559 Ribu Ton

  NERACA  Jakarta – Isu perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) telah menjadi perhatian dunia, dengan…

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

SIG Tingkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif Menjadi 559 Ribu Ton

  NERACA  Jakarta – Isu perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) telah menjadi perhatian dunia, dengan…

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…