Dua Komisaris PT Jamsostek Dianggap Anti BPJS

NERACA

Jakarta – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak dua orang komisaris PT Jamsostek dari unsur buruh karena mereka dianggap anti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), padahal mulai 1 Januari 2014, badan hukum BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah berubah menjadi badan hukum publik.

Dua komisaris yang dimaksud adalah Bambang Wirahyoso dan Mathias Tambing. Demikian isi pesan singkat yang diterimaNeracadari MPBI, Senin (21/1).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa salah seorang dari mereka bahkan selalu mengancam akan menarik JHT (Jaminan Hari Tua) Jamsostek, tetapi malah diangkat sebagai komisaris. “Apakah ini berarti ada transaksional jabatan? Mereka berdua tidak berasal darimost representativeburuh dan tidak melalui tes yang transparan, terukur, dan jujur,” jelas Iqbal.

Bambang Wirahyoso adalah Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) sedangkan Mathias Tambing adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Iqbal memberikan tenggat waktu hingga akhir Januari 2013 kepada Jamsostek untuk mengganti kedua wakil buruh tersebut dengan orang-orang yang dianggap lebih representatif. Dia mengancam akan menduduki kantor pusat Jamsostek jika kedua orang tersebut tidak segera diganti.

Sementara itu, Presiden Konfederasi SerikatBuruhSejahtera Indonesia(KSBSI) Mudhofir mengatakan bahwa seharusnya Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk komisaris Jamsostek dari organisasi atau serikat buruh yang jelas, bila perlu memiliki sertifikasi. Apalagi, dua komisaris yang ditunjuk itu, kata dia, berasal dari organisasi yang selama ini menentang BPJS.

Mudhofir berpendapat, seharusnya komisaris yang dipilih berasal dari organisasi yang mendukung BPJS. "Transisi dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu sangat penting. Jangan sampai komisaris yang ditunjuk saat ini justru menghambat terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Untuk diketahui, MPBI adalah perkumpulan buruh dari tiga konfederasi besar serikat pekerja dan buruh, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). MPBI adalah organisasi yang dianggap cukup merepresentasikan suara buruh.

BERITA TERKAIT

Pendapatan ROTI Tumbuh 20% Kuartal Dua

Berdasarkan riset PT Indo Premier Sekuritas yang dirilis 5 Juli 2019 menyebutkan, PT Nippon Indosari Corpora Tbk (ROTI) diyakini pendapatan…

Tanggapan BPJS Kesehatan

  Sehubungan dengan surat pembaca sdr. Hadi Mulyanto, Bekasi Timur, yang dimuat Harian Neraca edisi 5 Juli 2019, terkait dengan…

Pasar Obligasi Masih Cerah di Semester Dua

NERACA Jakarta – Pasca ditetapkannya presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sentimen positif bagi industri pasar modal. Namun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…