Dua Komisaris PT Jamsostek Dianggap Anti BPJS

NERACA

Jakarta – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak dua orang komisaris PT Jamsostek dari unsur buruh karena mereka dianggap anti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), padahal mulai 1 Januari 2014, badan hukum BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah berubah menjadi badan hukum publik.

Dua komisaris yang dimaksud adalah Bambang Wirahyoso dan Mathias Tambing. Demikian isi pesan singkat yang diterimaNeracadari MPBI, Senin (21/1).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa salah seorang dari mereka bahkan selalu mengancam akan menarik JHT (Jaminan Hari Tua) Jamsostek, tetapi malah diangkat sebagai komisaris. “Apakah ini berarti ada transaksional jabatan? Mereka berdua tidak berasal darimost representativeburuh dan tidak melalui tes yang transparan, terukur, dan jujur,” jelas Iqbal.

Bambang Wirahyoso adalah Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) sedangkan Mathias Tambing adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Iqbal memberikan tenggat waktu hingga akhir Januari 2013 kepada Jamsostek untuk mengganti kedua wakil buruh tersebut dengan orang-orang yang dianggap lebih representatif. Dia mengancam akan menduduki kantor pusat Jamsostek jika kedua orang tersebut tidak segera diganti.

Sementara itu, Presiden Konfederasi SerikatBuruhSejahtera Indonesia(KSBSI) Mudhofir mengatakan bahwa seharusnya Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk komisaris Jamsostek dari organisasi atau serikat buruh yang jelas, bila perlu memiliki sertifikasi. Apalagi, dua komisaris yang ditunjuk itu, kata dia, berasal dari organisasi yang selama ini menentang BPJS.

Mudhofir berpendapat, seharusnya komisaris yang dipilih berasal dari organisasi yang mendukung BPJS. "Transisi dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu sangat penting. Jangan sampai komisaris yang ditunjuk saat ini justru menghambat terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Untuk diketahui, MPBI adalah perkumpulan buruh dari tiga konfederasi besar serikat pekerja dan buruh, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). MPBI adalah organisasi yang dianggap cukup merepresentasikan suara buruh.

BERITA TERKAIT

KPK-BPJS Ketenagakerjaan Sepakati Pencegahan Korupsi

KPK-BPJS Ketenagakerjaan Sepakati Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani…

Susahnya Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Sering sekali masyarakat kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan karena masalah teknis jaringan internet, atau apa gak jelas. Pengalaman keluarga kami…

Dua Orang Mendaftar Jadi Calon Direktur PDAM TBW Kota Sukabumi

Dua Orang Mendaftar Jadi Calon Direktur PDAM TBW Kota Sukabumi NERACA Sukabumi - Menjelang penutupan pendaftaran calon direktur Perusahaan Daerah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…