Obligasi Rekap Perbankan Sangat Politis

NERACA

Jakarta - Solusi penyelesaian obligasi rekap perbankan hasil Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seringa terganjal lantaran sarat kepentingan politis. Hal itu diungkapkan ekonom UGM Revrisond Baswir kepada Neraca, Minggu (19/1).

“Untuk itu, harus ada kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau tidak, ya, terpaksa sampai tahun 2030 pemerintah harus membayar bunga obligasi rekap terus," kata dia. Kemudian, mengenai ada bank yang berniat menjual obligasi rekapnya ke investor asing, Revrisond bilang, bahwa tindakan minimal yang bisa diambil adalah pemerintah harus melarang penjualan, atau minimal menghentikan penjualan tersebut.

Dia pun menegaskan, daripada harus membayar bunga ke investor asing, akan lebih baik jika membayar ke bank bersangkutan. "Setelah penjualan tersebut dihentikan harus dilakukan renegosiasi. Misalnya, dengan menurunkan tingkat suku bunga, atau kalau bisa pemerintah membayar bunganya 0% saja," tegas dia.

Sementara, pengamat perbankan Achmad Deni Daruri, menilai pembebanan bunga obligasi rekap kepada negara, dalam hal ini APBN, memang sudah menjadi keputusan resmi pada saat itu. Oleh karena itu, yang harus dilakukan sekarang, untuk bank yang mendapatkan untung dari bunga itu harus mau dan mampu memberikan kredit kepada masyarakat dengan suku bunga rendah dan akses mudah.

“Jangan sebaliknya, malah memberikan untungnya kepada konglomerat saja, atau justru membangun kantor-kantor cabang yang mewah,” terang dia.

Pidanakan bank

Deni menambahkan, kondisi perbankan saat ini sebenarnya sudah sehat karena direkap. Agar beban APBN tidak sia-sia, mereka harus berfungsi sebagai agent of development untuk kepentingan masyarakat.

"Misalnya kredit UMKM ditingkatkan, KUR dinaikkan tapi bunganya juga dimurahkan,” tegas Deni. Kalau bank sehat, sambung dia, maka dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang bagus pula serta ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat berkurang.

Dia juga mengatakan harusnya pemerintah bisa buy back obligasi rekap tersebut. Namun sayang, pemerintah tidak memiliki dana akibat setoran dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN yang kecil. Kemudian, Deni juga mendorong agar delapan bank yang masih utang dalam mengembalikan dana BLBI yang diselewengkannya harus ditindakpidanakan.

"Itu memang harus diselesaikan proses pidananya. Tapi sebenarnya jangan lihat besarnya jumlah nilai obligasi rekapnya, tetapi harus bisa dikasih ke masyarakat juga untungnya," jelasnya.

Rp1.360 triliun

Sebagai informasi, beban pemerintah dalam membayar bunga obligasi rekapitulasi dari BLBI tidak akan hilang hingga tahun 2030 mendatang. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, menuturkan, hingga akhir tahun 2012, pemerintah harus merogoh koceknya sekitar Rp70 triliun-Rp80 triliun per tahun hanya untuk membayar obligasi rekap tersebut.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun Neraca, program rekapitulasi perbankan totalnya Rp422,6 triliun. Rinciannya empat bank BUMN sebesar Rp279,4 triliun atau 66,1%, bank swasta senilai Rp141,96 triliun atau 33,6%, 12 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp1,23 triliun atau 0,29%.

Keseluruhan angka tersebut berbentuk Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, apabila dihitung dari tahun 2013, maka Rp80 triliun dikalikan 17 tahun sehingga menghasilkan angka Rp1.360 triliun.

Selain itu, Harry mengatakan, perbankan besar menolak dihentikannya pembayaran bunga obligasi rekap oleh pemerintah. Alasannya, kata Harry, karena jika dihentikan maka akan merontokkan neraca perbankan, yang tentunya berimbas ke keuntungan perusahaan. [dias/ria]

BERITA TERKAIT

Chandra Asri Rilis Obligasi Rp 500 Miliar

Lunasi utang obligasi yang bakal jatuh tempo, PT Chandra Asri Tbk (TPIA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical…

Tawarkan Kupon Hingga 8,95% - Obligasi AP II Oversubscribed 3 Kali

NERACA Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) resmi mencatatkan obligasi berkelanjutan I tahap I Tahun 2018 senilai Rp750 miliar…

OJK Dorong Perbankan Di Bali Optimalkan Penyaluran Kredit Pariwisata

    NERACA   Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di Bali untuk mengoptimalkan penyaluran kredit sektor pariwisata…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…