Sistem Pelabuhan Indonesia Harus Dibenahi - Tekan Biaya Logistik

NERACA

Jakarta - Keterbatasan infrastruktur membuat proses mengatur arus kontainer ke pelabuhan membutuhkan waktu berhari-hari. Pemerintah menyatakan diperlukan pembenahan agar dalam sistem pelabuhan Indonesia lebih terintegrasi. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dengan melakukan pembenahan pada pelabuhan, Indonesia bisa menargetkandwelling timeatau waktu tunggu hanya 4 hari harus tercapai agar biaya logistik dapat ditekan.

Saat ini, proses masuknya kontainer untuk ekspor maupun impor rata-rata butuh 6,5 hari. "Biaya logistik kita baru 14,8% dari biaya produksi. Ini yang harus dikejar. Jangan mau kalah dengan negara lain yang sudah lebih dulu lari daripada kita", ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Senin (21/1).

Perbaikan pada sistem pelabuhan ini, tambahnya, bertujuan agar biaya logistik bisa 10% dari biaya produksi atau mampu menekan biaya logistik menjadi 22% dari saat ini 25% dari PDB sehingga meningkatkan daya saing ke negara lain. Integrasi, lanjut Hatta, termasuk dalam proses modernisasi pelabuhan agar pelabuhan mampu berstandar internasional. "Dengan demikian, bisa menurunkan biaya transaksi dan waktu transaksi,” tuturnya.

Hatta menginginkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tetap fokus pada pembenahan pelabuhan, sedangkan pelaku di dunia usaha bisa bersinergi dalam hal sarana angkutannya. Selain itu, pembenahan Pelabuhan Tanjung Priok ini juga sebagai upaya membantu kinerja instansi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. "Jadi kita men-service agar produk-produk kita punya daya saing dan untuk wilayah Kemendag, Kemenperin bisa lancar sistem logistik,” ujarnya.

Penataan Tidak Ideal

Sementara itu, kondisi pelabuhan Tanjung Priok tidak steril karena masih menjadi jalan umum. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojo ingin penataan pelabuhan Tanjung Priok segera dibenahi untuk mempercepat waktu bongkar muat dari kapal hingga keluar pelabuhan.

Lamanya waktu proses barang ini dinilai kurang kompetitif dibanding dengandwelling timedi negara lain. "Masalah lain yang perlu dibenahi untuk menurunkandwelling timeadalah penataan pelabuhan. Kalau kami lihat terlalu banyak entitas berbisnis di pelabuhan,” ujarnya. Agus berpendapat, idealnya intitusi yang berada disetiap pelabuhan hanya fungsi utama, seperti Bea dan Cukai, karantina, operator pelabuhan dan lainnya.

Selain itu, Menkeu juga ingin pembongkaran barang dan pemeriksaan berada dalam satu lokasi guna mempermudah pengawasan. "Sekarang lokasinya masih terpecah-pecah. Ini yang menyulitkan Bea Cukai dalam melayani dan mengawasi. Yang lain, kondisi pelabuhan juga kurang steril, karena banyak kegiatan non bisnis di pelabuhan," tandasnya.

Tantangan Bea Cukai

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono menambahkan, kondisi pelabuhan Tanjung Priok tidak steril karena masih menjadi jalan umum dan juga terdapat 21 perusahaan operator yang berkantor di situ. Hal ini dinilai menjadi tantangan Bea Cukai untuk menurunkandwelling time. Dia menjelaskan, saat ini dweling time terdiri ataspre custom clearane(58%), karantina,custom clearance(18%),post custom clearance(24%).

"Kondisi pelabuhan idealnya hanya ada satu entitas, tapi yang ada saat ini 21 entitas yang berbeda. BC dan karantina sebenarnya melayani 21 pelabuhan," jelasnya. Pihaknya tengah mengambil langkah untuk menurunkandweling time, antara laindengan membuat Auto Gate System (AGS) guna meningkatkan pengeluaran kontainer, meningkatkan efektifitas pemasukan dan pengeluaran kontainer serta kontak antara petugas dan pengguna jasa.

Selain itu, akan juga dibenahi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) antara Bea Cukai dan karantina untuk meningkatkan kecepatan pelayanan. Hal lain adalah Integrated Cargo System (iCaRe), yang sudah berjalan sejak November 2012 di TPS Koja untuk mengintegrasikan seluruh layanan di pelabuhan terkait dengan sistem.

Terakhir adalah Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) (alternatif) yang terintegrasi dengan kawasan bisnis lainnya. Saat ini masih proses finalisasi, dan diharapkan pertengahan Februari bisa dioperasikan di dua tempat penampungan sementara (TPS).

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

Menko PMK - Indonesia Lakukan Percepatan Kesiapan SDM

Puan Maharani Menko PMK Indonesia Lakukan Percepatan Kesiapan SDM Depok - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)…

Tutup CGV di Mall of Indonesia - Graha Layar Masih Agresif Buka Layar Baru

NERACA Jakarta –PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) menutup kegiatan operasional layar lebar CGV di pusat perbelanjaan Mall Of I…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Pasca Inhil Jadi Kluster Kelapa di Indonesia

  NERACA   Indragiri Hilir - Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…