Para petani di beberapa daerah berharap pemerintah dapat merealisasikan asuransi pertanian yang pernah direncanakan sebelumnya. Ini dipicu karena kondisi perubahan iklim global di mana musim tanam tidak lagi dapat dipetakan dengan tepat, resiko gagal panen menjadi semakin tinggi.

Selain itu, para petani juga disulitkan dalam menghadapi resiko harga pasar yang disebabkan oleh karakteristik produksinya yang musiman. Harga dipastikan akan jatuh pada musim panen raya, dan melambung tinggi pada saat paceklik atau gagal panen.

Oleh karena itu, upaya pemberian perlindungan kepada petani dalam bentuk proteksi melalui pengembangan asuransi pertanian dinilai penting. Dengan pemberian ganti rugi keuangan sebagai modal kerja usaha ketika petani mengalami kerugian akibat gagal panen dan permasalahan pemasaran produk pertanian yang beresiko tinggi, pelaksanakan aktifitas pertanaman berikutnya tetap dapat dilaksanakan oleh para petani.

Tahun ini, Kementrian Pertanian (Kementan) berencana melakukan uji coba asuransi pertanian. Sekitar 80% premi asuransi akan ditanggung oleh perusahaan-perusahaan berpelat merah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan sisanya ditanggung dana CSR BUMN.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan, anggaran untuk asuransi yang akan diberikan pada lahan pertanian dengan luas lahan 3.000 hektare (ha) ini diperoleh dari CSR dan bukan dari dana APBN.

Petani yang mendaftarkan diri ikut program asuransi pertanian hanya akan menanggung premi 20%,  atau setara Rp36 ribu per hektar dari premi sebesar Rp180 ribu per hektar lahan yang gagal panen. Sementara sisanya 80% , ditanggung dana CSR. "Dana tersebut akan ditanggung oleh CSR BUMN," ujar Suswono usai membuka Rakernas Kementan di Kantornya, pekan lalu.

Sebagai uji coba, program asuransi pertanian ini akan diterapkan dahulu di sejumlah sentra pertanian di Jawa, antara 5-8 kota. Bila berhasil dalam uji coba, program asuransi pertanian ini akan terus dilanjutkan.