NERACA

Jakarta – Pro kontra terhadap PP Nomor 109 Tahun 2012 atau biasa disebut PP Tembakau semakin hangat. Sebagian kalangan menilai PP ini adalah aturan kesehatan yang akan menjaga masyarakat dari dampak buruk rokok. Namun sebagian lagi menilai bahwa PP Tembakau ini akan berefek pada industri tembakau di Indonesia.

Dosen Fisip UI Syamsul Hadi lewat surat elektroniknya kepada Neraca adalah salah satu yang yakin bahwa PP tersebut akan mengganyang industri tembakau dalam negeri. “Sudah banyak gencetan yang diterima industri tembakau, ditambah lagi dengan PP Tembakau ini,” kata dia.

Syamsul menjelaskan, PP Tembakau berisi standarisasi produksi yang sudah pasti memerlukan tambahan ongkos produksi. Ini akan memberikan tambahan pukulan yang telak bagi industri rokok nasional, terutama yang berskala kecil dan menengah, setelah beraneka regulasi pemerintah yang memojokkan industri ini, seperti cukai yang dinaikkan terus-menerus.

“Cukai rokok praktis setiap tahun naik,” kata Syamsul.

Tahun 2009 naik 10%, tahun 2011 naik 5,9%. Ini menyebabkan gelombang PHK dalam industri rokok, karena kenaikan biaya produksi, dan gulung tikarnya sejumlah besar industri rokok berskala kecil. Tahun 2008 industri rokok di Indonesia berjumlah 4.793 unit, dan menurun drastis menjadi 3.255 unit pada tahun 2009.

“PP Tembakau adalah bagian dari regulasi yang melihat aktivitas merokok sebagai kegiatan negatif, dan kurang memperhatikan aspek-aspek terkait kontribusi sosial ekonomi rokok bagi sejumlah besar rakyat Indonesia,” jelas Syamsul.

Dengan adanya PP Tembakau ini, industri rokok Indonesia semakin tertekan, setelah sebelumnya mendapat banyak tekanan eksternal. Tekanan eksternal yang ada misalnya hambatan tarif di Amerika Serikat yang mengenakan bea masuk produk tembakau sebesar 350%, sementara di Jepang dan China bea masuknya sebesar 40% dan 57%.

Hambatan non-tarif dari negara lain juga tidak kalah menekannya, misalnya subsidi untuk petani tembakau Amerika Serikat yang mencapai US$ 203 juta pada 2009, sehingga harga bahan baku industri tembakau di AS bisa ditekan. Belum lagi ditambah dengan larangan pemerintah AS atas peredaran segala jenis rokok, kecuali jenis menthol. “Jelas ini adalah langkah pemerintah AS dalam memproteksi diri dari rokok impor, termasuk rokok kretek dari Indonesia,” jelas Syamsul.

Lebih lanjut, kata Syamsul, industri rokok atau tembakau adalah satu-satunya industri yang menggunakan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan pasar nasional secara terintegrasi. Industri rokok juga praktis bersifat “kebal” terhadap krisis ekonomi, termasuk krisis Indonesia tahun 1997-1998. Sehingga akan menyedihkan ketika salah satu industri yang Indonesia kuasai dari hulu sampai hilir kemudian ikut tumbang, atau berindah tangan ke asing.

“Di tengah dominasi asing di segala sektor dalam ekonomi Indonesia, industri tembakau praktis menjadi satu-satunya industri nasional yang masih bertahan. Bandingkan dengan sektor industri lain, seperti industri otomotif, perbankan, dan elektronik. Industri tekstil yang disebut-sebut sebagai salah satu unggulan Indonesia di pasar internasional mengalami pukulan yang telak akibat Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (CAFTA). Begitu pula industri mainan anak-anak,” jelas Syamsul.