Sektor Energi Seperti Kehilangan "Induknya" - SBY BELUM BERSIKAP SOAL BBM

NERACA

Jakarta - Merunut ke belakang sejak awal tahun, sektor energi sesak dengan wacana dan rencana kebijakan yang menjadi sorotan masyarakat. Dari Januari hingga Maret, ruang rapat Komisi VII DPR RI hiruk pikuk dengan maju-mundurnya rencana pembatasan BBM Bersubsidi. Ketika wacana kenaikan harga BBM Rp 500 – 1000 per liter didorong oleh kalangan pengamat, akademisi dan wakil rakyat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masih belum bergeming.

Menurut pengamat energi yang juga pengajar Pascasarjana Universitas Indonesia Kurtubi, perkembangan kebijakan sektor energi sangat parah karena penuh keraguan dan ketidakpastian. Beragam hasil studi disodorkan dengan berbagai pertimbangan dan skenario namun pemerintah belum mengambil sikap. “Di sektor ini (energi), seolah-olah tidak ada pemerintahan. Semua berjalan dengan sendirinya dan tidak efisien,” katanya ketika dihubungi Neraca, Selasa (17/5).

Dia juga mengingatkan, situasi harga minyak dunia dan tingkat Indonesia Crude-oil Price (ICP) yang terus menanjak seharusnya membuat pemerintah mengeluarkan keputusan tegas dan jelas. ICP pada Maret 2011 tercatat US$ 113,07 per barel, sementara April naik menjadi US$123,36 per barel.

Pemerintah sendiri sebenarnya memiliki wewenang untuk menaikkan asumsi harga minyak dunia yang dalam APBN dipatok US$80 per barel. Dengan fluktuasi harga mencapai US$110-US$120 per barel, pemerintah bisa menyesuaikan hingga kisaran US$95 per barel. Sementara, lanjut Kurtubi, konsumsi BBM jenis premium terus naik karena terjadi perpindahan konsumsi dari pertamax yang harganya makin tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mendorong penyerapan BBM.

Mencermati keengganan pemerintah, Kurtubi pun menyodorkan alternatif yaitu agar pemerintah mempercepat konversi BBM ke penggunaan gas. Katanya, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 yang menegaskan pengurangan konsumsi BBM dari 52% pada 2005 menjadi hanya 25% pada 2025. ”Ini jika pemerintah mau disebut konsisten dengan keputusannya mereka sendiri,” ujarnya. Apalagi harga gas lebih murah dibanding premium.

Lebih jauh, pemerintah bisa berkelit dari kenaikan beban subsidi dengan cara menaikkan penerimaan sektor migas. Caranya terbilang konkret dan butuh keberanian yaitu renegosiasi penjualan LNG Tangguh di Papua yang dijual kepada China. Pasalnya, menurut Kurtubi, kesepakatan harga dipatok flat dan terlalu rendah yaitu hanya US$ 3,35 sen per mmbtu. ”Bandingkan dengan LNG Badak yang dijual ke Jepang dengan mengikuti harga dunia. Sekarang sudah mencapai US$ 18 sen per mmbtu atau enam kali lipat,” katanya.

Selain itu, tawaran harga gas LNG Tangguh dari perusahaan gas asal Amerika Serikat, Sempra, mesti disikapi pemerintah karena mereka menawar harga sesuai perkembangan pasar dunia. Malah, dia mendesak pemerintah untuk segera melakukan renegosiasi tanpa menunggu tahun 2014 seperti yang pernah diutarakan Menko Perekonomian Hatta Radjasa.

Harus Berani

Terpisah, Direktur Pusat Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai pemerintah harus berani menaikkan harga BBM karena yang menikmati BBM bersubsidi ini adalah sebagian rakyat yang mampu. Itupun masih harus diikuti dengan pengawasan atau kontrol ketat dari pemerintah. “Agar lebih efektifnya menurut saya harus dibangun pom bensin bersubsidi dan non subsidi,” katanya ketika dihubungi kemarin.

Senada dengan Kurtubi, dia juga melihat keraguan pemerintah karena terbentur dengan UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Pasalnya, di dalam UU tersebut menyatakan bahwa harus ada BBM bersubsidi untuk rakyat miskin namun jika dipertahankan beban subsidi makin membengkak. “Apalagi, kenyataan di lapangan masih banyak kita lihat banyak mobil mobil mewah yang mengisi dengan BBM subsidi,” katanya.

Dia juga mencermati imbauan pemerintah melalui spanduk di SPBU dan iklan di televisi yang dibintangi langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Darwin Zahedy Saleh. Dengan imbauan itu, sejatinya Pertamina menjadi ujung tombak peralihan konsumsi premium ke pertamax karena memiliki jaringan distribusi terluas. Sayangnya harga bahan bakar khusus itu di SPBU Pertamina tercatat paling tinggi dibanding SPBU perusahaan asing seperti Shell, Total dan Petronas.

“Penyebabnya berawal dari sistem pembelian yang melalui 2-3 jenjang trader dan bukan mengimpor langsung. Jadi bagaimana harganya tidak mahal, saya harap kepada pemerintah segera mengambil tindakan secepatnya,” katanya. iwan/inung

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

Impor, Strategi Amankan Pangan Hadapi Wabah Covid-19

NERACA Surabaya – Ditengah-tengah merebaknya serangan virus covid-19, komoditas pangan tidak terpengaruh. Hal ini penting karena meskipun masyarakat dihimbau untuk…

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…