Bank Beraset di Atas Rp10 Triliun Wajib Publikasikan SBDKM - Februari 2013

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya menurunkan suku bunga kredit mikro (SBDKM) secara konsisten. Dalam upayanya tersebut, yang terkini pada 15 Januari 2013 lalu, BI merilis Surat Edaran (SE) Nomor 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. SE ini merupakan pengaturan kembali dari SE BI Nomor 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011.

Dalam SE yang baru tersebut, BI menambahkan segmen kredit baru dalam pelaporan dan publikasi SBDK yaitu SBDK mikro. Kemudian juga ditegaskan bahwa SBDK merupakan suku bunga terendah yang dipergunakan sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan bank kepada nasabah. Sehingga diwajibkan kepada semua bank umum konvensional untuk mempublikasikan SBDK ke masyarakat serta melaporkan tabel komponen perhitungan SBDK kepada BI.

Pempublikasian SBDK tersebut dilakukan melalui surat kabar, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk posisi SBDK akhir bulan yang bersangkutan, atau dalam arti dilaporkan secara triwulanan bersamaan dengan laporan keuangannya. Selain di surat kabar, SBDK mikro wajib terpampang setiap hari pada papan pengumuman dan situs bank masing-masing.

Lalu, bank juga wajib menginformasikan SBDK dan suku bunga kredit dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit (offering letter) atau dokumen lainnya kepada calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit, sebagai salah satu bentuk edukasi dan transparansi kepada nasabah.

Kewajiban pelaporan dan publikasi SBDK memiliki masa transisi yang terbagi atas dua. Pertama, untuk bank yang mempunyai total aset Rp10 triliun atau lebih pada posisi Desember 2012, pelaporan dan publikasi untuk SBDK mikro harus sudah dilaksanakan sejak posisi akhir Februari 2013.

Kedua, bagi bank yang mempunyai aset kurang dari Rp10 triliun per Desember 2012, maka pelaporan dan publikasi untuk SBDK mikro, serta publikasi saja untuk SBDK segmen kredit lainnya seperti korporasi, ritel, dan konsumsi (KPR dan Non KPR) harus sudah mulai dilaksanakan sejak posisi akhir Juni 2013.

Kemudian, soal definisi kredit mikro, dalam SE terbaru itu, BI menggunakan definisi usaha berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM. Yakni, berdasarkan kekayaan bersih pelaku usaha atau hasil penjualan selama setahun.

Di segmen usaha mikro, ukurannya adalah si debitur memiliki kekayaan bersih Rp50 juta atau penjualan Rp300 juta pertahun. Sebelum ada ketentuan baru ini, BI mengelompokkan kredit mikro berdasarkan plafon kredit yakni senilai Rp50 juta. Akibatnya, banyak juga bank yang mencatatkan kredit konsumsi kurang dari Rp50 juta sebagai kredit mikro.

Dalam persoalan SBDK mikro ini, Asisten Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan bahwa BI terus memperhatikan kucuran kredit ke UMKM. Apalagi dengan adanya kewajiban pempublikasian SBDKM dari bank kepada nasabahnya ini yang diharapkan dapat menurunkan suku bunga di kredit mikro secara perlahan. Sehingga dengan begitu, target kredit UMKM minimal sebesar 20% dari total penyaluran kredit per tahun yang harus dipenuhi setiap bank akan mudah tercapai.

“SBDK mikro, dasar tujuan dan implementasi sama dengan SBDK yang sudah berjalan, itu kan ada penurunan suku bunga. Jadi SBDK mikro, selain untuk transparansi, ini juga untuk turunkan suku bunga kredit mikro, jadi volume penyaluran lebih baik,” jelasnya, ketika ditemui di Jakarta, Jumat (18/1).

Bahkan Perry berani mengklaim bahwa BI sudah berhasil menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebesar 60-90 basis poin pada tahun 2012 lalu.

Penerapan SBDKM tersebut, tambah Perry, diharapkan bisa berjalan bersamaan dan seirama dengan aturan Multiple LicensedanBranchless Bankingyang akan keluar kemudian. Hal ini dalam rangka meningkatkan kucuran kredit ke segmen UMKM.

“Terkaitmultiple licensing, sekarang bank kalau mau buka cabang ini tergantung komitmen ke UMKM. Buka di kota besar juga harus buka ke kota kecil. Untukbranchless banking, jadi bank tidak hanya fisik, tapi juga non-fisik, melalui agen-agen bank,” tuturnya.

Sementara, Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan BI, Irwan Lubis juga menerangkan bahwa SBDKM merupakan keterbukaan bank, sehingga masyarakat bisa membanding-bandingkan suku bunga kredit dari satu bank dengan bank lainnya. Harapannya dengan ada keterbukaan tersebut akan mendorong masyarakat dapat memperoleh kredit dengan tingkat suku bunga terendah.

Idealnya, ujar dia, tingkat suku bunga kredit mikro berada di kisaran 12%-14%. Namun apabila sampai menyentuh 16%, juga masih termasuk cukup baik. Tapi penurunan suku bunga kredit mikro tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. “Karena kalau kondisi penawarannya lebih kecil daripada permintaan, (maka) berapa pun yang ditawarkan bank akan mereka ambil,” imbuhnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Bank Muamalat Dukung Silaknas ICMI

    NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. ("Bank Muamalat") mendukung pelaksanaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan…

2019, CIMB Niaga Syariah Targetkan Pembiayaan Rp35 Triliun

    NERACA   Bogor – Bank CIMB Niaga Syariah menargetkan untuk bisa menyalurkan pembiayaan di 2019 mencapai Rp35 triliun.…

Bangun Bandar Udara di Kediri - Gudang Garam Investasikan Rp 1,77 Triliun

NERACA Jakarta –Emiten produsen rokok, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) menyatakan bahwa entitas anak perusahaannya yiatu PT Surya Dhoho Investama…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Entrepreneur Daring Diminta Manfaatkan Kredit UMKM

    NERACA   Jakarta - Entrepreneur muda yang kini duduk sebagai anggota DPR, Ahmad Sahroni mendorong wirausahawan muda untuk…

Allianz Life Dukung Pengembangan Keuangan Syariah

      NERACA   Jakarta - Allianz Indonesia mendukung acara “Islamic Finance in Indonesia” yang diselenggarakan oleh The Asset…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…