BI: Inklusi Keuangan Harus Seimbang - Antara Penawaran dan Permintaan

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menerangkan bahwa dalam persoalan inklusi keuangan (financial inclusion) tidak bisa hanya memikirkan masalah sisi penawaran (supply) saja, tapi harus juga dipertimbangkan sisi permintaan (demand).

“Kita tidak bisa bicara financial inclusion hanya (masalah) supply saja ya. Tapi juga harus mengenai demand juga yang adalah (soal) kredit,” kata Pungky Purnomo Wibowo, Deputi Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, ketika ditemui di Jakarta, kemarin.

Untuk memenuhi permintaan (nasabah) yang berupa kredit tersebut, BI memang sedang mengembangkan satu proyek yang disebut setup loan. Pinjaman atau kredit ini ditujukan untuk embrio-embrio pengusaha mikro yang masih muda dan belum berkeluarga.

“(Untuk hal itu) sedang kita pikirkan peraturannya. Bagaimana mereka bisa terangkul dalam mengakses kredit. Tetapi tentunya juga melalui financial intermedier yang kita catat melalui tabungan. Pilot project-nya sedang kita gagas, tapi saat ini kita masih sporadis,” tuturnya.

Menurut Pungky lagi, BI saat ini sudah kerjasama dengan beberapa provinsi di wilayah barat, timur, dan tengah Indonesia. “Begitu kita mantap untuk launching, ya akan kita lakukan sesegera mungkin,” imbuhnya.

Sementara, mengenai persoalan Know Your Costumer (KYC) yang saat ini dijalankan perbankan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential), khususnya KYC dalam pembayaran melalui transfer sekarang sudah mulai dilonggarkan oleh BI.

“Yang saat ini sudah dikeluarkan oleh DASP (Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran) untuk transfer payment masih tetap itu. Tapi untuk yang dikeluarkan oleh perbankan nanti di tengah-tengahnya akan ada KYC lagi yang juga memungkinkan penyelenggara sistem pembayaran untuk melakukan hal yang sama (KYC) untuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Mengenai bagaimana itu, tunggu Maret saja (ketika aturan branchless banking keluar),” paparnya.

Selain itu, Pungky juga menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan inklusi keuangan yang selama ini sudah diusahakan oleh BI adalah produk Tabunganku, yang mana jumlah rekeningnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Produk tabungan tersebut memang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah bawah dengan minimal saldo sangat kecil dan tidak ada biaya administrasi bulanannya.

“Itu kurang lebih sudah mencapai lima juta rekening, dengan nominal yang cukup fantastis yaitu mencapai Rp6-Rp7 triliun (data per Desember 2012), sejak mulai dibuka oleh Presiden SBY pada Februari 2010. Jadi target 5 juta (rekening) sudah tercapai lho ya,” ujarnya.

Pungky juga menjelaskan karakteristik nasabah Tabunganku yang sudah mencapai lima juta rekening tersebut. “Yang paling utama dan terbesar secara persentase adalah anak-anak lulusan SMP, usia 14-15 tahun (ini masih pakai nama orang tuanya) sampai 27-28 tahun. Jadi bisa dibilang (nasabah) mayoritasnya adalah anak-anak muda. Mereka minatnya untuk menabung besar sekali. Dan lima juta rekening itu hampir semuanya aktif,” jelasnya.

Selain dalam kategori usia tersebut, menurut Pungky, kategori usia yang lebih dewasa daripada itu juga banyak yang menjadi nasabah Tabunganku.

“Jika bicara yang atas (nasabah yang usianya di atas 28 tahun), mereka sudah produktif dan punya usaha-usaha sampingan. Jadi dia benar-benar ingin punya produk tabungan untuk melakukan transaksi seperti transfer, dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, di sini telco juga membantu, karena saat ini tanpa langsung ke bank, dia sudah bisa transfer kan,” katanya.

Pungky mengakui bahwa proses pendekatan BI dalam penyuksesan produk Tabunganku memang pelan. “Namun, tetap model bisnisnya kita serahkan ke masing-masing (bank), jadi niatnya datang dari orang sendiri. Kalau kita membicarakan negara lain, dia ada yang memaksa bank memenuhi target (rekening tabungan seperti Tabunganku),” ujarnya.

Pungky menambahkan bahwa BI memang menargetkan jumlah rekening tertentu kepada perbankan atas produk Tabunganku. Walau begitu produk tersebut tetap bisa “meledak” di pasaran.

“BI membiarkannya (jadi) model bisnis masing-masing (bank) saja, karena jika dipaksa atau dikasih target, nanti tidak jalan dia. Kita memang lebih senang dengan cara sporadis seperti kampanye-kampanye begini, jadi niatnya dari orang (nasabah)nya. Nah, kita punya Pokja Edukasi, misalnya bank punya niat mengedukasi (nasabah), ya kita datang (untuk mendukung). Jadi lebih bagus kita yang merangkul dan buktinya mereka mau,” paparnya.

BI, kata dia, sudah melakukan survei atas produk Tabunganku tersebut, dan didapatkan hasil bahwa ada beberapa bagian dari produk tersebut yang harus dikembangkan lagi supaya masyarakat lebih tertarik menjadi nasabah.

“Terutama bisa diambil di cabang (bank) mana saja. Tetapi ini masih kita bicarakan dengan bank, karena masalah distance menjadi kendala. Kalau transaksi Tabunganku kan harus ke cabang pembukanya. Makanya branchless banking benar-benar akan dikembangkan BI, di mana (semua transaksi) bisa diakses melalui agen-agen (bank),” pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Narobil.id Menjawab Tagihan Tanpa Harus Ribet

Menjawab kebutuhan pasar akan kemudahan layanan tagihan, PT Jatelindo Perkasa Abadi salah satu perusahaan biller agregator memperkenalkan platform aplikasi tagihan,…

Debat Capres Putaran Kedua Diprediksi Berjalan Seru dan Menarik

  NERACA   Jakarta – Debat Calon Presiden (Capres) pada 17 April mendatang diperkirakan akan berjalan seru dan menarik dibandingkan…

Pers dan Kompetisi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Tema peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-73…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…